EquityWorld Futures – Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil menyatakan aspek legalitas kepemilikan lahan menjadi salah satu kendala utama realisasi sertifikasi ISPO bagi pekebun sawit yang saat ini masih rendah.
"Realisasi ISPO pekebun masih rendah karena masalah utama antara lain apsek legalitas dan kepemilihan lahan yang sebagian besar berupa Surat Keterangan Tanah. Sebagian areal juga masih terindikasi masuk kawasan hutan,"
Masih rendahnya pekebun yang mendapatkan sertifikasi ISPO ini juga dipengaruhi keengganan membentuk koperasi pekebun serta kendala pendanaan, baik untuk pra kondisi dan biaya audit.
Untuk mendorong sertifikasi, Komite ISPO mengusulkan bantuan dana dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk membantu penyelesaian persoalan-persoalan pekebun rakyat.
Alokasi dana dari BPDPKS itu diharapkan dapat memfasilitas para pekebun mulai dari pelatihan, pendampingan saat pra kondisi, pembentukan kelembahaan, hingga proses mendapatkan Sertifikat ISPO dan bermitra dengan perusahaan besar.
Azis menyebutkan bahwa hingga saat ini, Komite ISPO sudah menerbitkan 502 sertifikat, terdiri dari 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya dan 4 KUD Plasma dengan luas total areal 4.115.434 hektare.
Luas areal tersertifikasi ini baru mencapai 29,30% dari total luas kebun sawit di Indonesia menapai 14,03 juta hektare. Total produksi tandan buah segar (TBS) yang sudah bersertifikat ISPO sebanyak 52,2 juta ton per tahun dengan produksi CPO 11,57 juta ton per tahun.
Dari 502 sertifikasi tersebut, terdiri dari perusahaan swasta 459 sertifikat, dengan luas areal 3.905.138 hektare atau 50,66% dari luas total 7,707 juta hektare. Kemudian PT Perkebunan Nusantara 34 sertifikat, dengan luas areal 204.590 hektare atau 28,80% dari luas total 710.000 hektare, dan koperasi pekebun plasma-swadaya 9 sertifikat seluas 5.796 hektare atau 0,11% dari luas total 5,613 juta hektare.
Sementara itu Staf Khusus Menteri Luar Negeri Penguatan Program-Program Prioritas Peter Frans Gontha mengatakan langkah retaliasi sebagai respons Indonesia terhadap diskriminasi produk kelapa sawit masih menunggu keputusan Parlemen Eropa dan Uni Eropa.
"Kita belum mau retaliasi, kami melihat dulu bagaimana keputusan Uni Eropa. Kami persiapkan langkah kalau keputusannya merugikan kita, kalau keputusannya sawit tidak disetujui. Jadi retaliasi dan langkah ke WTO masih memakan waktu,"
Retaliasi akan ditempuh jika Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan "Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II" yang diajukan pada 13 Maret 2019. Parlemen Eropa masih memiliki waktu untuk meninjau rancangan yang diajukan oleh Komisi Eropa tersebut dalam waktu dua bulan sejak diterbitkan.
Dalam rancangan tersebut, minyak sawit (CPO) diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan, sedangkan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk dalam kategori risiko rendah.
Peter menjelaskan bahwa retaliasi bukan berarti Indonesia juga akan melakukan pelarangan atau boikot produk Uni Eropa masuk ke Indonesia, tetapi bisa menyampaikan protes terhadap PBB atau Pengadilan Tinggi Uni Eropa (the Court of Justice/CJEU).
Menurut dia, Indonesia juga harus menggandeng International Chambers of Commerce (ICC) Indonesia yang berkantor pusat di Paris, Prancis, untuk melakukan perlawanan diskriminasi ini. Sejauh ini, pemerintah telah menggalang dukungan dari berbagai lembaga, salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut dia, DPR sudah mengirim surat juga kepada parlemen Eropa.
"Kita tidak pernah melibatkan ICC untuk memperjuangkan kepentingan kita. Kita selalu perjuangkan lewat Kadin dan Apindo. Padahal ICC adalah institusi yang diakui oleh WTO dan United Nations. Kita harus 'engage' ICC untuk ini,"
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam balasan, atau retaliasi, kepada Uni Eropa jika kawasan itu memboikot produk kelapa sawit Indonesia. Menurut Wapres, industri kelapa sawit merupakan salah satu industri besar di Indonesia yang menyangkut sekitar 15 juta orang yang bekerja langsung maupun tidak langsung di komoditas itu. "Kalau seperti tadi, oke kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan".
0 komentar:
Posting Komentar