PT EquityWorld Futures : Akhirnya IHSG Menguat 8 Poin ke 6.445

EquityWorld Futures - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya berbalik menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini. Tercatat, IHSG naik 8,92 poin atau 0,13% ke 6.445,40.

Membuka perdagangan, ada 25 saham menguat, 7 saham melemah, dan 13 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp37,24 miliar dari 9,23 juta saham diperdagangkan.

Adapun saham-saham yang bergerak dalam jajaran top gainers, antara lain saham PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) naik Rp48 atau 14,55% ke Rp378, saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) naik Rp150 atau 4,24% ke Rp3.690 dan saham PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) naik Rp4 atau 4,08% ke Rp102.

Sementara itu, saham-saham yang bergerak dalam jajaran top losers, antara lain saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) turun Rp80 atau 5,37% ke Rp1.410, saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) turun Rp500 atau 3,88% ke Rp12.375 dan saham PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) turun Rp25 atau 3,62% ke Rp665.

EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Sri Mulyani Minta DJP Kerja Keras Tingkatkan Kualitas Data Wajib Pajak

EquityWorld Futures – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan pencarian informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan. Hal ini, guna untuk meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP).

Hal tersebut disampaikan pada acara Laporan Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2018 dan Penandatangan Komitmen Kinerja serta Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu Tahun 2019.

“Kita (Indonesia masih) disebut sebagai negara yang berkembang karena (antara lain) data belum well-established, (data) masih mudah dimanipulasi. DJP memang harus kerja lebih keras untuk verifikasi,” 

Oleh karena itu, Menkeu memberikan arahan agar DJP menggali dan mengoptimalkan pencarian informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan antara lain melalui e-KTP, data gabungan Pajak dan Bea Cukai, Automatic Exchange of Information (AEOI) dan akses informasi ke sektor keuangan.

“Dengan e-KTP satu single identity, dengan membuat lebih konsisten antara pajak dengan bea cukai menjadi satu ID, kemudian kita punyai AEOI, kita punya akses informasi (ke sektor jasa keuangan). Yang paling aman (informasi paling kredibel) adalah dari AEOI dan financial sector dan pasar modal,”

Dalam kesempatan tersebut, sebagai bentuk apresiasi pimpinan diberikan penghargaan kepada tiga unit eselon I di lingkungan Kemenkeu yang dinilai terbaik dalam mengelola kinerjanya berdasarkan survei kepada para pegawai. Ketiga unit eselon I tersebut adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menkeu didampingi Wamenkeu Mardiasmo kepada para pimpinan unit eselon I tersebut yaitu yaitu Dirjen Perbendaharaan Marwanto sebagai juara I, diikuti berturut-turut oleh Sekjen Hadiyanto dan Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta. Acara ditutup dengan penandatangan Komitmen Kinerja, Kontrak Kinerja Kemenkeu I dan Piagam Manajemen Risiko Wide I oleh Menkeu, Wamenkeu dan seluruh pimpinan unit eselon I di lingkungan Kemenkeu.

EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Pemerintah Amerika Kembali Dibuka, Rupiah Tetap Perkasa

EquityWorld Futures - Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menilai dibukanya kembali pemerintahan Amerika Serikat akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Khususnya bagi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang diprediksi akan menguat.

Menurut Aviliani, menguatnya nilai tukar Rupiah dikarenakan pasar (market) masih menimbang untuk menaruh uangnya di Amerika Serikat. Pasalnya, mereka menilai jika perekonomian Amerika Serikat masih belum stabil.

"Mungkin Rupiah tidak melemah lagi,"

Meskipun sudah kembali dibuka, namun perekonomian Amerika Serikat belum betul-betul membaik. Karena masih akan ada friksi-friksi politik yang membuat perekonomian Amerika Serikat belum stabil.

"Jadi aliran dana sudah mulai masuk Indonesia lagi. Jadi kalau nanti tidak shutdown, belum tentu dipenuhi juga anggarannya, Demokrat sekarang cukup kuat juga. Jadi akan ada banyak friksi-friksi yang membuat ketidakpastian," 

Menurutnya, kondisi tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Karena adanya friksi ini bisa membuat aliran modal asing keluar dari Amerika Serikat dan masuk ke Indonesia.

"Jadi saya rasa ini momentum bagus buat kita untuk itu,"

Apalagi beberapa market pun mulai melakukan ancaman kepada pemerintah Amerika serikat. Dilaporkan beberapa investor meminta bunga tinggi untuk meminta kepastian jika ekonomi Amerika Serikat baik-baik saja.

"Saya lihat orang sekarang di AS sudah minta bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu 2 tahun dibandingkan 10 tahun. Itu ciri-ciri negara bisa jadi krisis atau resesi karena kalau jangka pendek berarti dia melihat ada ketidakpastian di AS," 

Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setuju mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan AS atau shutdown AS yang sudah berlangsung selama 35 hari. Dia setuju membuka penutupan pemerintahan AS tanpa mendapatkan dana yang dia minta dari kongres untuk tembok perbatasan.

EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Jelang Merger dengan Bank Sumitomo, BTPN Bukukan Laba Rp2,2 Triliun

EquityWorld Futures - Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) mencatatkan laba bersih Rp2,257 triliun atau naik 58,83% dibanding tahun 2017 sebesar Rp1,421 triliun. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Melansir Harian Neraca, Selain itu, perseroan juga membukukan pendapatan bunga dan syariah bersih Rp9,6 triliun atau naik 1,06% dibanding tahun 2017 sebesar Rp9,52 triliun.

Sedangkan pendapatan selain bunga tercatat Rp798,6 miliar atau naik 22,39% dibanding tahun 2017 sebesar Rp652,6 miliar. Pada sisi beban operasional selain bunga Rp7,29 triliun atau turun 10,88% dibanding tahun 2017 sebesar Rp8,18 triliun.

Pada akhir 2018, total kredit tercatat Rp60,85 triliun atau naik 2,7% dibanding tahun 2017 sebesar Rp59,29 triliun. Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp63,2 triliun atau naik tipis dibanding tahun 2017 sebesar Rp62,6 triliun, sehingga aset tercatat Rp101,9 triliun. Sementara itu rasio kecukupan modal atau KPPM 25,25% atau naik dari akhir tahun 2017 sebesar 24,64%, NPL net naik menjadi 0,51% dari akhir tahun 2017 sebesar 0,41% dan LDR tercatat 96,18%.

Sebagai informasi, perseroan merencanakan pada 1 Februari 2019 akan efektif merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI). Di mana proses penggabungan mengalami revisi dari target awal. Pertimbangannya untuk percepatan tanggal pesetujuan dan penerimaan Menkumham karena proses perizinan dengan instansi berwenang yang masih berlangsung.

EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Jadi Menkeu Terbaik Dunia, Sri Mulyani: Utang Dicatat Teliti dan Hati-Hati

EquityWorld Futures - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan kunci menjadi Menkeu Terbaik dunia, di antaranya dengan teliti mengelola instrumen utang di Indonesia. Mantan Direktur Bank Dunia itu juga mengaku, selalu mengingat salah satu ayat suci Al-quran yakni Al-Baqarah mengenai utang piutang

"Waktu luncurkan beasiswa santri saat itu kan ada yang mengaji bagus banget. Ayatnya itu mengatakan mencatatlah utang secara teliti dan hati-hati. Saya mengikutinya, kalau saya enggak mengikuti itu, enggak mungkin saya jadi menteri terbaik di dunia,"

Dia pun mempersilakan siapa pun mengkritik pemerintah soal utang. Sri Mulyani menambahkan pemerintah menerima setiap kritikan sebagai masukan untuk selalu hati-hati dalam pengelolaan utang agar tidak membuat masyarakat resah.

Masyarakat jangan dibuat resah dengan isu-isu seperti itu. Kalau ada kritik mengatakan kita harus lebih baik dan hati-hati, saya terima dan memang itu yang kita lakukan,"

Dia juga meminta jangan mengatakan utang pemerintah saat ini masuk dalam kondisi mengkhawatirkan. Bagi Sri Mulyani pernyataan itu menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab.

"Namun jika ingin memberikan suatu persepsi seolah-olah ini suatu petaka dan suatu yang gawat, saya rasa itu adalah sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab".

EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Penerimaan Pajak 2018 Meleset dari Target, Sri Mulyani Siapkan Amunisi

EquityWorld Futures  - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,93 triliun. Jumlah ini meleset atau hanya tercapai 92,41% dari target yang ditetapkan APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan wejangan sebagai modal awal tahun kepada para pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di acara Rapat Pimpinan Nasional. Dia pun mengatakan akan menyiapkan amunisi agar penerimaan pajak lebih tinggi di tahun 2019.

Salah satunya meminta para pimpinan untuk mulai menyiapkan amunisi dalam menghadapi tantangan tahun 2019. Pertama, pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia yang mungkin mempengaruhi basis pajak, pimpinan harus mampu membuat strategi agar rembesan dari luar negeri dapat masuk ke dalam negeri.

Kedua, tahun 2019 kenaikan suku bunga diperkirakan tidak akan terjadi secepat dan sepasti 2018. Namun apabila terjadi pelemahan yang cukup signifikan di semester dua, maka ada kemungkinan suku bunga turun. Oleh karena itu, pimpinan DJP yang memiliki basis pajak sektor finansial harus mulai mereviu dampaknya.

“Kredit growth menurut OJK diperkirakan masih tumbuh 13%. Kalau benar, ini pertumbuhan yang cukup dan terkuat selama 5 tahun. Maka Anda yang didorong pertumbuhan kredit perbankan akan relatif stabil. Seluruh Kepala Kantor yang basis pajaknya didukung oleh kredit perbankan masih aman tahun ini,”

Sambung dia menambahkan, penerimaan pajak yang mencapai 92,41% dengan tingkat pertumbuhan 14,33% merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2012. Untuk tahun 2019, Menkeu meminta seluruh pimpinan fokus menata apa yang perlu ditingkatkan agar dapat mencapai penerimaan pajak dengan pertumbuhan 20%.

“Kita sekarang menatap tahun 2019 dengan fokus yang sama, namun mata kita, pikiran kita harus terbuka karena tantangannya akan berbeda, dinamikanya akan lain. Oleh karena itu, Anda harus mulai melihat dengan mata tajam apa yang akan terjadi di 2019 yang berbeda dengan tahun lalu”.






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Tanggapi Prabowo, Sri Mulyani: Ekonomi RI Jauh Lebih Baik dari Haiti

EquityWorld Futures - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibanding dengan Haiti. Hal ini menanggapi pernyataan Calon Presiden (Capres) RI Nomor Urut 2 Prabowo Subianto yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Prabowo kala itu menyamakan ekonomi Indonesia dengan Haiti. Bahkan, dia menyebut bahwa Haiti merupakan salah satu negara bagian di Benua Afrika. Padahal, semua orang tahu bahwa Haiti merupakan salah satu negara bagian di Benua Amerika.

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengaku pernah berkunjung langsung ke Haiti saat dirinya menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Oleh sebab itu, dia bisa memberikan kesimpulan bahwa ekonomi Indonesia sangat jauh lebih baik dari Haiti.

‎"Saya sudah pernah ke sana dua kali waktu masih di Bank Dunia‎‎. Negara di Kepulauan Karibia, cuma 1 pulau, berbatasan dengan Republik Dominika. Dia disebut fragile state. Itu adoh (jauh) banget, baik jarak maupun perbandingannya," 

Sementara jika dibanding dengan Singapura, dia mengakui bahwa pendapatan per kapita Indonesia jauh lebih rendah dibanding Singapura. Namun, dari sisi tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dan Singapura sangat berbeda, mengingat wilayah Indonesia jauh lebih luas dibanding Singapura.

"Singapura itu pendapatan per kapitanya USD70 ribu, among the highest in the world (di antara yang tertinggi di dunia). Kalau kita ngomong pendapatan per kapita, kita kalah jauh. Tapi tantangan kita jauh lebih besar," 

Hal ini terbukti jika Singapura membangun jalan tol sepanjang 750 kilometer (km) seperti Indonesia, maka jalan tol yang bisa dibangun di Singapura sudah mencakup seluruh wilayah di negara tersebut. Sementara Indonesia hanya untuk wilayah di Pulau Jawa saja. "Kalau bangunan jalan tol, kita sudah bangun ribuan jalan tol. Kalau Singapura ke atas bawah sudah semua. Kalau kita baru di Jawa saja".






















EquityWorld Futures 

Read More

PT EquityWorld Futures : Ekonomi China Tumbuh Melambat Jadi 6,4% di Akhir 2018

EquityWorld Futures - Ekonomi China terus melambat, bahkan hingga kuartal terakhir tahun 2018 seperti ditunjukkan data resmi pemerintah untuk kemudian memicu kekhawatiran tentang dampaknya terhadap ekonomi global. Dalam tiga bulan terakhir tahun kemarin hingga Desember, ekonomi China tumbuh 6,4% dari tahun sebelumnya, atau turun dari 6,5% pada kuartal sebelumnya.

Sepanjang satu tahun penuh, ekonomi China telah meningkat 6,6% namun raihan tersebut berada dalam tingkatan paling lambat sejak 1990. Data ini sejalan dengan perkiraan tetapi menggarisbawahi kekhawatiran baru-baru ini tentang melemahnya pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia. Tingkat ekspansi China telah meningkatkan kecemasan tentang dampak potensial pada ekonomi global. 

Perang dagang dengan AS telah menambah prospek suram. Ditambah angka resmi yang dirilis hari Senin menunjukkan tingkat pertumbuhan kuartalan terlemah sejak krisis keuangan global. Sementara pengamat China menyarankan agar berhati-hati dengan angka PDB resmi Beijing, data tersebut dipandang sebagai indikator yang berguna untuk lintas pertumbuhan negara.

Peringatan Perlambatan

Pertumbuhan Negeri Tirai Bambu -julukan China- telah mereda selama bertahun-tahun, tetapi kekhawatiran atas laju perlambatan di China telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena perusahaan membunyikan alarm atas kondisi pasar. Awal bulan ini Apple memperingatkan pelemahan tajam atas penjualan di China yang diyakini bakal menekan pendapatan.

Produsen mobil dan perusahaan lain juga telah berbicara tentang dampak perang dagang dengan AS. Pemerintah China telah mendorong pergeserab dari pertumbuhan yang didorong ekspor untuk lebih bergantung pada konsumsi domestik. Pembuat kebijakan di Beijing telah meningkatkan upaya dalam beberapa bulan terakhir untuk mendukung ekonomi.

Langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan termasuk mempercepat proyek-proyek konstruksi, memotong beberapa pajak, dan mengurangi tingkat cadangan yang perlu dimiliki bank. Ekonom Capital Economics China yakni Julian Evans-Pritchard mengatakan ekonomi Tiongkok tetap lemah pada akhir 2018 "tetapi bertahan lebih baik daripada yang dikhawatirkan banyak orang".

























EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Janji Kerek Rasio Pajak Jadi 16%, Ekonom Sebut Prabowo Tak Konsisten

EquityWorld Futures - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjanji untuk menaikkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia hingga di level 16%. Hal ini guna menambah gaji PNS dan aparat penegak hukum yang diungkapkannya dalam Debat Perdana Pilpres 2019 semalam.

Direktur Eksekutif Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, hal tersebut kontradiktif dan inkonsisten, karena di lain pihak Prabowo-Sandi juga mengusulkan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh), baik PPh Badan maupun orang pribadi. Termasuk penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) rumah pertama, penghapusan pajak sepeda motor, dan pembebasan pajak UMKM pelaku bisnis digital untuk dua tahun pertama. 

"Artinya, hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya. Penurunan tarif pajak dalam jangka pendek akan menurunkan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan kita masih rendah dan basis pajak kita belum bertambah signifikan,"

Menurutnya, yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI saat ini sudah tepat dengan mengarahkan target Nawacita 16% ke rasionalitas sesuai konteks dan tantangan di lapangan. Targetnya rasio pajak 15% tahun 2020. Caranya dengan melakukan tax reform seperti perbaikan regulasi, proses bisnis, sistem administrasi, tata organisasi, dan SDM dengan target tax ratio menaik secara gradual-proporsional. 

"Pertimbangannya, membangun sistem pajak pertama-tama harus membangun ekosistem dan environment yang kondusif, agar racikan antara peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas regulasi, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu sumber daya, dan perbaikan iklim berusaha berjalan beriringan."






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Dana Inalum untuk Beli Freeport Jelas dan Tanpa Agunan

EquityWorld Futures - Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) berhasil meningkatkan kepemilikan perusahaan di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9.36% menjadi 51.2% pada Desember tahun lalu melalui pembiayaan yang berasal dari institusi finansial ternama dunia. 

Dalam dokumen yang diterbitkan Inalum, tertera penjelasan bahwa BNP Paribas dari Perancis, Citigroup dari Amerika Serikat dan MUFG dari Jepang menjadi koordinator underwriter dalam penerbitan obligasi global Inalum pada November tahun lalu. CIMB dan Maybank dari Malaysia, SMBC Nikko dari Jepang dan Standard Chartered Bank dari Inggris sebagai mitra underwriter.

Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa tidak ada asset atau saham Inalum dan anak usaha, termasuk PTFI, yang digadaikan ketika perusahaan menerbitkan obligasi global senilai US$ 4 miliar di mana US$ 3.85 miliar atau Rp55 triliun digunakan untuk pembayaran saham PTFI dan sisa US$ 150 juta untuk refinancing. 

"Saya rasa Freeport pun dulu tidak percaya bahwa kita bakal dapat pendanaannya. Sekarang seluruh dunia percaya kita, terus kenapa orang kita nggak percaya. Dan jangan takut bahwa ini nggak bisa bayar. Lho yang nggak bisa bayar siapa. Seluruh dunia percaya kita bisa bayar, kenapa kita minder," 

Orias saat ini menjabat sebagai wakil direktur utama PTFI. Obligasi Inalum terdiri dari dari empat seri dengan dengan masa tersingkat 3 tahun dan paling lama 30 tahun dengan tingkat kupon rata-rata sebesar 5.991%. Menurut dokumen Inalum, tidak ada asset yang digadaikan untuk penerbitan Global Bond ini. Inalum mendapatkan rating Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch. Bond ini telah terdaftar di Singapore Exchange Securities.

Penerbitan obligasi ini lebih kompetitif dan stabil dibanding dengan pinjaman dari sindikasi perbankan asing. Jika lewat perbankan akan ada resiko suku bunga yang dapat melonjak di saat ketidakpastian ekonomi global, dan juga untuk jangka panjang biasanya bank meminta jaminan. 

Mengapa Inalum tidak mengambil pembiayaan dari dalam negeri? Karena menurut dokumen Inalum, perusahaan tidak ingin ada uang yang keluar dari Indonesia dan mengakibatkan terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah.

Inalum mengeluarkan Rp55 triliun untuk membeli tambang PTFI dengan kekayaan senilai Rp2,400 triliun hingga 2041. Setelah 2022, laba bersih PTFI diproyeksikan sebesar Rp29 triliun per tahun berdasarkan asumsi yang konservatif.






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Neraca Perdagangan Defisit, Indef Sarankan Investasi Migas

EquityWorld Futures - Defisit neraca perdagangan 2018 yang disebabkan oleh besarnya impor migas, membuat ekonom Indef, Bhima Yudistira, menyarankan pemerintah untuk mendorong investasi migas. Sehingga dapat mendorong peningkatan lifting minyak.

"Jadi solusi mengatasi defisit neraca perdagangan dengan menciptakan investasi migas yang berkualitas khususnya dibidang eksplorasi," 

Menurut dia, sejatinya pemerintah telah memiliki kebijakan untuk menekan angka impor migas melalui percepatan B20. Namun masih ada kendala dalam pasokan bahan baku FAME dan kesiapan user Non-PSO dalam menyerap B20.

"Dan pemerintah juga sebaiknya segera menunda proyek infrastruktur yang memiliki kontribusi tinggi terhadap impor bahan baku dan barang modal. Terakhir dari sisi ekspor, kuncinya adalah hilirisasi industri."























EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Jumlah Orang Miskin di Indonesia Turun 280 Ribu Orang

EquityWorld Futures - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2018, turun sebesar 280 ribu orang. Dengan pencapaian ini, sehingga orang miskin di Indonesia kini mencapai 25,67 juta orang dari sebelumnya 25,95 juta orang.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengungkapkan persentase angka kemiskinan per September 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 9,66% dari posisi Maret sebesar 9,82%.

Penurunan angka kemiskinan di September 2018 juga diikuti dengan perubahan garis kemiskinan yang menjadi Rp410.670 per kapita, dari yang sebelumnya sebesar Rp401.220 per kapita.

"Artinya ada penurunan 0,16%, kalau dihitung jumlahnya penduduknya menjadi 25,67 juta orang atau turun 280.000 orang,"

Menurutnya, salah satu penyebab angka kemiskinan per September 2018 menurun karena terkendalinya inflasi selama Maret-September 2018. Adapun inflasi pada periode tersebut hanya 0,94%.

Penyebab lainnya adalah upah riil buruh petani yang mengalami peningkatan dan nilai tukar petani yang juga mengalami peningkatan selama Maret-September 2018.

"Itu merupakan pencapaian bagus yang perlu kita pertahankan karena meningkatkan daya beli."
























EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : E-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan Youtuber

EquityWorld Futures - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Pajak untuk E-commerce. Terbitnya beleid ini diapresiasi, karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.

Direktur Eksekutif Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, aturan pajak e-commerce ini secara substansi cukup moderat. Karena lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak bagi para pedagang. 

"Tidak ada jenis pajak baru, sehingga kewajiban yang ada terkait PPh, PPh Final PP 23, dan PPN (bagi yang memenuhi syarat),"

Menurutnya, kunci keberhasilan PMK ini salah satunya ada pada pemilik platform, yang akan menjadi tulang punggung pemastian pedagang memiliki NPWP sebelum mendaftar di sebuah platform. "Untuk itu sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan harus betul-betul bagus," 

Yustinus melanjutkan, pasal 3 ayat 3 dan 5 PMK, mewajibkan pemilik platform menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) meski termasuk pengusaha kecil. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan di UU PPN, meski dapat dipahami pewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan capturing potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. 

"Maka perlu sosialisasi dan jalan tengah, termasuk konsekuensi penalti yang akan ditanggung pemilik platform apabila lalai melaksanakan kewajiban," nilainya.

Selain itu, kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang juga akan menambah beban administrasi. Maka jika biaya administrasi tinggi, sebaiknya ada kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pelaporan tersebut.

Masih menurut Yustinus, pekerjaan rumah berikutnya adalah pengaturan pengguna digital seperti selebgram atau youtubers yang sifatnya self-entrepreneurship dan kewajibannya dilaksanakan secara self assessment. Karena pemilik platform belum dapat ditetapkan sebagai subyek pajak dalam negeri. 

"Sosialisasi dan edukasi harus dioptimalkan sejak sekarang sampai April, agar diperoleh pemahaman yang baik, tidak menimbulkan gejolak, tidak kontradiktif karena distorsi informasi. Sekaligus penyiapan perangkat administrasi untuk registrasi dan pelaporan."

EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Enam Bank Jadi Mitra, SUN SBR005 Rangkul Pengusaha dan Pecinta Kopi

EquityWorld Futures - Penawaran Surat Utang Negara (SUN) ritel kepada investor individu secara online (e-SBN) yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR005 yang menawarkan kupon sebesar 8,15% per tahun telah resmi dibuka. Sebanyak 6 (enam) bank ditunjuk sebagai mitra distribusi instrumen saving bond retail seri SBR005 ini.

Berbeda dengan peluncuran surat berharga sebelumnya, kali ini DJPPR mengangkat tema “Kopi dan Investasi”. Direktur Surat Utang Negara (SUN), Loto S. Ginting mengutarakan para penggemar maupun pengusaha kopi yang tengah populer di berbagai kalangan, diharapkan dapat tertarik memulai investasi di SBR005.

“SBR005, Investasi Kini Untuk Nanti,”

Loto mengungkapkan, peluncuran instrumen Savings Bond Ritel seri SBR005 ini diibaratkan seperti kopi, di mana investasi sama dengan kopi yang sudah menjadi gaya hidup kalangan muda dan konsumsi sehari-hari. Untuk itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk bisa berinvestasi, seperti halnya rutin konsumsi kopi.

“Tema ‘Kopi dan Investasi’ ini untuk menunjukkan bahwa investasi sama seperti kopi, investasi kini sudah menjadi gaya hidup kalangan muda. SBR005, investasi kini untuk nanti,”

Bagi investor untuk membeli SBR005 terdapat 11 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditetapkan untuk melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online) mulai tanggal 10 hingga 24 Januari 2019. 11 Midis tersebut adalah BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, BTN, PT Trimegah Sekuritas, Bareksa Portal Investasi, Tanamduit, Investree, dan Modalku.

“Jadi, sekarang calon investor bisa membeli SBR ini tidak hanya melalui bank tapi juga perusahaan Financial Technology,” 

Selain tenor yang pendek, SBR005 ini juga menawarkan Early Redemption. Ia menuturkan hal ini juga diharapkan dapat lebih memancing investor baru terutama para pengusaha yang ingin menyimpan labanya secara singkat namun dengan nilai kupon yang cukup tinggi. Namun, terutama adalah para investor dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya peningkatan kualitas SDM Indonesia.






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Bank Dunia Ungkap Faktor Penghambat Ekonomi Global

EquityWorld Futures - Bank Dunia memperingatkan peningkatan risiko atau yang disebutnya sebagai 'langit semakin gelap' bagi ekonomi dunia. Dalam penilaian tahunan terhadap prospek kondisi global, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan terus berlanjut meskipun agak lambat untuk tahun ini dan selanjutnya. 

Seperti dilansir BBC, perkiraan Bank Dunia untuk ekonomi global yakni ekspansi tahun ini sebesar 2,9% serta 2,8% pada tahun 2020. Tetapi dalam pandangan mereka secara luas, menekankan pada meningkatnya kekhawatiran yang bisa mempengaruhi kinerja ekonomi gagal.

Tentunya ada juga kabar baik dalam laporan Bank Dunia. Saat ekonomi global melambat, kemungkinan besar itulah yang disebut oleh para ekonom sebagai "soft landing". Perlambatan dimulai pada pertengahan tahun lalu dan sejauh ini berjalan teratur, atau tidak ada gejolak berarti. 

Perlambatan diprediksi bakal fokus pada negara-negara kaya, terutama Amerika Serikat (AS) meskipun akan terus berkembang lebih cepat daripada zona euro atau Jepang menurut ramalan Bank Dunia. Tertahannya ekonomi AS merupakan, dampak mulai memudarnya kebijakangan pengurangan pajak oleh Presiden Trump. 

Ditambah pada tahun 2021, pertumbuhannya diprediksi berkurang hampir setengah menjadi 1,6% dibandingkan dengan 2,9% tahun lalu. Di sisi lain, pertumbuhan pasar negara berkembang dan ekonomi emerging market bakal semakin meningkat ketika China terus melambat, yang dimulai pad awal dekade ini.

Pada tahun 2021, pertumbuhan China diperkirakan mencapai 6%, yang masih cukup kuat, tetapi ini merupakan perubahan signifikan bagi perekonomian yang meningkat rata-rata 10% setiap tahunnya antara periode 1980 dan 2010.

Franziska Ohnsorge, seorang ekonom Bank Dunia dan penulis utama laporan itu mengatakan, dalam sebuah wawancara BBC: "Di China ada rekayasa kebijakan, artinya perlambatan yang disengaja menuju pertumbuhan jangka panjang yang lebih stabil."

Itulah yang menurut Bank Dunia, terkait kemungkinan kinerja ekonomi dunia selama beberapa tahun ke depan. Tetapi ada risiko yang bisa berarti, semuanya bisa saja tidak berjalan dengan baik. Perdagangan internasional sudah melemah dan konflik perdagangan terutama antara AS dan Cina menjadi salah satu risiko utama.

Perang tersebut menjadi yang terbesar, karena melibatkan dua ekonomi nasional terbesar di planet ini. Bank Dunia telah menghitung bahwa 2,5% dari perdagangan global dipengaruhi oleh tarif baru -pajak perdagangan- yang diberlakukan antara keduanya. 

Bahkan berpotensi menjadi dua kali lipat, jika tarif terus diimplementasikan. Risikonya tetap tinggi, dan bisa menekan aktivitas ekonomi di dua ekonomi raksasa ini. Pertumbuhan yang lebih lambat di China terutama menjadi masalah bagi negara-negara berkembang yang mengekspor komoditas industri, energi dan logam. 

Alasannya karena China adalah pembeli besar produk-produk tersebut. Franziska Ohnsorge mengatakan di antara mereka AS dan China menyumbang 20% dari perdagangan global dan 40% dari PDB global. Jika ekonomi mereka sama-sama terpukul, katanya, "itu adalah sesuatu yang bakal terasa di seluruh (dunia)".

Bank Dunia tidak mengharapkan resesi pada dua ekonomi terebesar dunia itu, meski beberapa komentator sekarang memperkirakan AS menuju pelemahan dalam satu tahun depan. Tetapi jika itu terjadi, risiko resesi global akan meningkat tajam. Di masa lalu, masih dalam laporan Bank Dunia, risiko resesi global dalam satu tahun adalah 7%. Tetapi jika AS mengalami penurunan, probabilitasnya naik hingga 50%.

Risiko Brexit

Pasar keuangan juga berisiko. Kemungkinan perkembangan yang bergejolak telah meningkat. Jika suku bunga AS dinaikkan lagi atau jika dolar naik tajam, itu bisa berdampak pada ekonomi negara berkembang dan emerging markets.

Brexit muncul dalam penilaian Bank Dunia sebagai risiko yang mungkin terjadi bagi negara-negara yang sangat bergantung pada penjualan ke Eropa. Jika keluarnya Inggris dari Uni Eropa alias Brexit terjadi tanpa kesepakatan, ada kemungkinan kerusakan ekonomi yang signifikan bagi Inggris dan Uni Eropa. 

Apabila benar terjadi, kondisi itu kemudian dapat juga mempengaruhi negara-negara di Eropa Timur dan Afrika Utara yang terintegrasi erat dengan Eropa. Bahkan dalam gambaran sentral Bank Dunia, yang relatif optimistis, ada beberapa prospek meragukan untuk sebagian dari negara berkembang. 

Sekitar sepertiga dari negara-negara tersebut, pertumbuhan per kapita mengkhawatirkan sehingga tidak cukup untuk memulai kembali untuk mengejar ketinggalan dari negara maju serta mempersempit kesenjangan antara standar hidup. Di Afrika Sub-Sahara, pertumbuhan per kapita cenderung kurang dari 1%, tidak cukup untuk mendorong kemajuan yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.






















EquityWorld Futures

Read More