This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 02 September 2015

Penggeledahan Pertamina Foundation

Penggeledahan Pertamina FoundationPenyidik Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantor Pertamina Foundation terkait kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Pertamina sepanjang 2012-2014 di kawasan Simprug, Jakarta, Selasa (1/9/15). Bareskrim Mabes Polri mengusut kasus dugaan korupsi "Menabung 100 Juta Pohon" proyek tahun 2011-2015 dengan kerugian negara dalam korupsi ini sebesar Rp126 miliar dari total nilai proyek Rp256 miliar. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Menkeu nilai dosis kebijakan moneter sudah sesuai

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan takaran (dosis) kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia sudah cukup dan sesuai untuk menjaga laju inflasi, terutama komponen inflasi inti yang terpengaruh gejolak nilai tukar rupiah dan besaran suku bunga.

Menurut Bambang di Jakarta, Selasa, laju inflasi inti (core inflation) hingga Agustus yang sebesar 0,52 persen dan secara tahunan sebesar 4,92 persen cukup terkendali, meskipun dia menyebutkan otoritas moneter tetap harus mewaspadai potensi gejolak akibat faktor eksternal.

"Saya rasa masih cukup, ya, tingkat bunga itu harus dijaga dan juga nilai rupiahnya," kata Menkeu ketika ditanya mengenai takaran kebijakan moneter BI di kawasan Gedung DPR.

Jika dibandingkan dengan Juli, inflasi inti Agustus mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi inti Juli sebesar 0,34 persen, dan secara tahunan (year on year) sebesar 4,86 persen.

Inflasi inti merupakan komponen yang cenderung persisten (persistent component) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas, inflasi negara mitra dagang, dan ekseptasi inflasi pasar.

Depresiasi nilai tukar rupiah ke level Rp14 ribu per dolar AS dan secara tahun berjalan 2015 sudah mencapai 13 persen juga menjadi salah satu tekanan inflasi inti.

"Tugasnya Bank Indonesia menjaga agar core inflation itu terkendali. Jika inflasinya tinggi, tidak ada sebab faktor lain, berarti inflasi tinggi itu gara-gara core inflation," ujar Bambang.

Menyinggung soal laju inflasi Agustus sebesar 0,39 persen dan secara "year on year" sebesar 7,18 persen, Bambang menilai hal itu karena tren pembalikan kondisi permintaan dan harga barang setelah tren konsumsi tinggi pada bulan Ramadan 1436 Hijriah dan Lebaran 2015 pada Juli lalu.

Bambang tidak setuju jika laju inflasi Agustus 2015 sebesar 0,39 persen itu dianggap sebagian besar karena daya beli masyarakat yang masih turun.

"Itu juga karena keberhasilan menjaga pasokan dan distribusi barang dan bahan makanan, terutana bahan pangan bergejolak (volatile food)," ujarnya.

Sementara itu, BPS mencatat tekanan inflasi pada bulan Agustus 2015 lebih karena momentum dimulainya tahun ajaran baru.

"Sektor pendidikan, rekreasi, dan olahraga merupakan komponen kelompok pengeluaran utama yang menyumbang inflasi pada bulan Agustus karena mulai tahun ajaran baru di SD, SLTP, dan SLTA," kata Kepala BPS Suryamin.

Selain kontribusi dari kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga yang pada bulan Agustus tercatat inflasi 1,72 persen, laju inflasi juga didukung kelompok bahan makanan yang menyumbang inflasi 0,91 persen.

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau ikut menyumbang inflasi 0,71 persen, diikuti kelompok kesehatan 0,7 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,16 persen, serta kelompok sandang 0,01 persen.

Sesuai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, pemerintah menargetkan laju inflasi (yoy) 5 persen. Sementara itu, Bank Indonesia ingin mengendalikan laju inflasi (yoy) di 4 persen plus minus 1 persen.

(I029/D007)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Gubernur BI: pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF 2018 bergengsi

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan Pertemuan Tahunan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional merupakan pertemuan bergengsi, sehingga pihaknya menyambut baik penyelenggaraannya di Indonesia pada 2018.

Pakar: tipikor masuk KUHP kuatkan pemberantasan korupsi

Medan (ANTARA News) - Upaya pemerintah memasukkan UU Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ke dalam KUHP tidak perlu terlalu dipermasalahkan karena justru akan menguatkan pemberantasan kasus korupsi.

Presiden akan lantik Kepala Staf Kepresidenan

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Kepala Staf Kepresidenan sebagai pengganti Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam).

Selasa, 01 September 2015

Rapat kerja Pansus RUU Merek

Rapat kerja Pansus RUU MerekMenteri Hukum dan HAM Yasona Laoly (tengah) menghadiri rapat kerja Pansus RUU Merek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/15). Rapat tersebut membahas pandangan fraksi-fraksi dan pengesahan jadwal acara serta mekanisme kerja pembahasan RUU tentang Merek. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

TKW Iis Sofia tewas di Mesir

Kairo (ANTARA News) - Iis Sophia Junaedi, kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 12 Desember 1980, tewas di Kairo, Mesir, Minggu (30/8), dan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo kesulitan menghubungi keluarganya di Indonesia.

Surya Paloh: Pemerintah tak perlu terbitkan Perppu Pilkada

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menyarankan pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) seiring beberapa daerah tidak bisa ikut pilkada serentak akhir 2015.

Kapolri: jangan takut jika penggunaan anggaran benar

Padang (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu takut menggunakan anggaran selama dilakukan dengan benar.

Presiden direncanakan tinjau proyek pembangunan infrastruktur Wakatobi

Kendari (ANTARA News) - Presiden RI, Joko Widodo, direncanakan meninjau sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 5 September 2015.

Senin, 31 Agustus 2015

Peternakan Di Tengah Mall

Peternakan Di Tengah MallDua orang bocah memberikan makan seekor kuda di peternakan Dancow Ranch Adventure di Jogja City Mall, Yogyakarta, Sabtu (29/8). Peternakan mini tersebut sebagai area bermain yang didesain memberikan stimulasi pada semua panca indera agar mendukung ketrampilan sensorik, motorik, ketrampilan berkomunikasi, kemandirian, kognitif dan kreativitas si kecil. (ANTARA FOTO/Regina Safri)

Mensos tunggu BPS efek pelemahan rupiah

Nganjuk (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa masih menunggu hasil resmi Susenas (survei sosial ekonomi nasional) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengetahui dengan pasti efek dari pelemahan rupiah pada perekonomian warga.

BUMD Bekasi garap minyak lepas pantai

Bekasi (ANTARA News) - PT Bina Bangun Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengambil bagian dalam kerja sama pengelolaan blok minyak "Offshore North West Java" di perairan Jawa Barat.

Islam Nusantara mampu jadi benteng masuknya paham transnasional

Yogyakarta (ANTARA News) - ntara) - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Prof. Mahasin mengatakan warga Nahdlatul Ulama perlu mengimplementasikan konsep Islam Nusantara yang dinilai mampu menjadi benteng masuknya paham transnasional.

Pemkab Karawang akan evaluasi izin pemakaman mewah

Karawang (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan mengevaluasi perizinan pemakaman mewah San Diego Hills karena peruntukkan perizinannya diduga bermasalah.