Mensos tunggu BPS efek pelemahan rupiah

Nganjuk (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa masih menunggu hasil resmi Susenas (survei sosial ekonomi nasional) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengetahui dengan pasti efek dari pelemahan rupiah pada perekonomian warga.

"Susenas tanggal 15 September, setelah hasil BPS diumumkan baru bisa dilihat bagaimana pelemahan rupiah," katanya saat berkunjung ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu.

Khofifah yang ditemui saat meninjau gudang Bulog Subdivre Kediri di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, tersebut mengatakan pemerintah sudah berupaya untuk mengantisipasi dampak yang buruk dari lemahnya nilai rupiah tersebut, salah satunya dengan melakukan program-program kementerian sosial, pemantauan serta realisasinya.

Khofifah mengatakan beberapa hal yang dilakukan dengan pemantauan program keluarga harapan (PKH). Pada Agustus 2015, di seluruh Indonesia pemerintah telah mencairkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun yang dibagikan kepada 2,78 juta warga yang penerima PKH. Penerima PKH adalah warga dengan 8 persen status ekonomi terendah.

Ia berharap, dengan PKH itu masyarakat terbantu dan uang yang diberikan bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Penyalurannya pun ditargetkan pada akhir Agustus 2015, sudah selesai semua.

Selain penyelesaian penyaluran dana PKH, Mensos juga membuat kebijakan unutk penambahan raskin ke-13. Selama ini, warga menerima raskin dengan alokasi 12 bulan, sehingga untuk mengurangi beban warga akan kebutuhan pokok, pemerintah kembali menurunkan raskin ke-13.

"Ini adalah antisipasi. Saya bergerak sesuai tugas saya," ujarnya.

Selain memutuskan untuk program raskin ke-13, Khofifah juga mengatakan terus memantau penyaluran raskin. Ia berharap, seluruh warga yang berhak menerima raskin mendapatkan haknya dengan jumlah utuh, 15 kilogram.

Dari beberapa pantauan yang ia sudah lakukan, belum semua warga miskin mendapatkan raskin sampai 15 kilogram setiap bulan. Alokasi beras yang seharusnya 15 kilogram per penerima, ternyata harus dibagi dengan warga lain yang belum menerima.

Untuk itu, ia juga meminta warga serta kepala desa untuk aktif memantau warganya yang miskin namun belum terdata. Pemerintah pun saat ini terus melaukan verifikasi warga miskin, sehingga mempunyai data yang jelas jumlah warga yang memerlukan pendampingan.

Nilai tukar rupiah masih turun, bahkan rupiah sempat menembus level Rp14.006 dari sesi penutupan perdagangan hari sebelumnya di Rp13.940 per dolar AS.

Pemerintah mengatakan rendahnya nilai tukar rupiah ini lebih disebabkan karena faktor luar atau eksternal. Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro. Menurut dia, kejadian ini yang dipicu rencana normalisasi kebijakan moneter AS, dan diperparah menyusul kebijakan Tiongkok yang melakukan devaluasi mata uang yuan demi membantu kinerja ekspornya.

Namun, pemerintah serta Bank Indonesia tidak tinggal diam dengan kondisi ini, dan melakukan berbagai langkah antisipatif melalui kombinasi kebijakan fiskal dan moneter.

BI juga memutuskan tidak akan melakukan devaluasi atau penurunan nilai uang, mengingat secara alamiah kursnya telah melemah. Kejadian ini bukan hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tapi jgua negara maju, seperti Krone Norwegia yang telah melemah 12 persen, dolar Selandia Baru minus 15 persen, dan dolar Australia terdepresiasi 10 persen.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Posted in: