Kuala Lumpur (ANTARA News) - Indonesia dalam ASEAN Ministerial Meeting
(AMM) ke-48 di Malaysia akan mengusung sejumlah tema di antaranya
mendorong agar regional Asia Tenggara menjadi kawasan yang bebas dari
senjata nuklir.
"Kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir adalah sangat
penting," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di sela-sela
pelaksanaan AMM KE-48 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah Indonesia akan mendorong agar
negara negara pemilik senjata nuklir melakukan akses terhadap protokol
Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara.
Pentingnya soal kawasan bebas senjata nuklir ini agar pertumbuhan
ekonomi bisa dinikmati oleh negara-negara di kawasan ASEAN.
Disebutkan, masalah kedamaian dan keamanan telah terbukti dapat
memantapkan pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh negara-negara di
kawasan ASEAN.
Dengan demikian, lanjut dia, kedamaian dan stabilitas bisa dicapai
melalui kawasan bebas dari senjata nuklir dan tentunya ada kepentingan
dari negara pemilik senjata nuklir tersebut untuk melakukan akses
terhadap protokol tersebut.
Selain itu, dalam kegiatan AMM ini, Indonesia juga akan mengusung
terkait Diplomasi Maritim di Asean serta terkait dengan permasalahan
buruh migran.
Disebutkannya, dalam AMM kali ini, Indonesia akan melakukan 28 kali
pertemuan yaitu 16 pertemuan terkait AMM, dan 12 kali pertemuan
bilateral.
"Delegasi Indonesia sedikitnya ada 28 kali pertemuan. Bisa bertambah lagi terutama dalam pertemuan bilateral," ucapnya.
Tujuh PoA
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk ASEAN, Rahmat Pramono
memaparkan beberapa hal yang telah dibahas dalam pertemuan itu.
Disebutkan bahwa fokus dari pertemuan tersebut adalah membahas tujuh
Plan of Action (PoA) dengan tujuh mitra wicara ASEAN.
PoA adalah dokumen yang menggambarkan kerja sama ASEAN dengan mitra
wicaranya dalam periode lima tahunan. PoA sebelumnya yang akan berakhir
pada 2015 akan dilanjutkan dengan PoA baru yang akan dimulai untuk
periode 2016 - 2020.
Dalam PoA tersebut, Indonesia fokus kepada dua hal sesuai agenda nasional yaitu mengenai perlindungan buruh migran dan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Indonesia berupaya untuk memasukkan dua isu tersebut agar dapat diterima oleh ketujuh mitra wicara ASEAN.
Terkait dengan pekerja migran Indonesia, Duta Besar RI untuk
Malaysia, Herman Prayitno mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 3 juta
pekerja migran Indonesia di Malaysia dan separuh dari mereka merupakan
pekerja ilegal yang rawan terhadap perlindungan hukum.
"Sebenarnya isu tersebut sudah dibicarakan sebelumnya, antara
Kementerian Tenaga Kerja dua negara dengan membuat kesepakatan satu
pintu. Apabila ada masalah, dapat dengan mudah diketahui dan
diselesaikan, harapannya adalah tidak ada lagi pekerja migran Indonesia
yang ilegal di Malaysia," tegasnya.
Selasa, 04 Agustus 2015
Indonesia usung Asia Tenggara bebas senjata nuklir
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar