Jumat, 26 September 2014
Demokrat "WO" dari rapat paripurna RUU Pilkada
Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrat memilih sikap "walk out"
yakni tidak ikut memilih salah satu opsi pada rapat paripurna
persetujuan RUU Pilkada di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat dini
hari.
Rapat paripurna setujui RUU Pilkada melalui DPRD
Jakarta (ANTARA News) - Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU
Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan
melalui mekanisme voting di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat
dinihari.
Gubernur ajak masyarakat Sulbar dukung pemerintahan baru Jokowi-JK
Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh
mengajak masyarakat di Provinsi Sulbar mendukung pemerintahan baru yang
dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf
Kalla.
Kamis, 25 September 2014
Pertemuan Koalisi Merah Putih
Pertemuan Koalisi Merah PutihPara
pimpinan koalisi merah putih antara lain Ketua Dewan Pembina Gerindra
Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN
Amien Rais (kiri), Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin (ketiga
kiri), Ketum Golkar Aburizal Bakrie (keempat kiri), Presiden PKS Anis
Matta (ketiga kanan), Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim
Djojohadikusumo (kedua kanan) dan Pengusaha Hary Tanoesoedibyo (kanan)
menghadiri pertemuan di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor,
Jabar (24/9). Pertemuan tersebut salah satu agendanya membahas tentang
RUU Pilkada. (ANTARA FOTO/Bachren)
Aceh perlu qanun anti-alih fungsi lahan pertanian
Banda Aceh (ANTARA News) - Aktivis Yayasan Bina Desa (YBD) meminta
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, membuat qanun (peraturan
daerah) terhadap pelarangan alih fungsi lahan pertanian untuk menekan
tingginya aktivitas penciutan lahan.
Romahurmuziy katakan ilegal SDA pecat Ketua DPW PPP
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
M Romahurmuziy menegaskan pemecatan yang dilakukan oleh Suryadharma Ali
(SDA) terhadap sejumlah ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP ilegal dan
tidak memiliki makna organisasi apapun.
DPR: rasio petugas dengan jamaah haji perlu kajian serius
Makkah (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah mengatakan
perlu dilakukan kajian yang serius menyangkut rasio petugas dengan
jamaah haji sehingga tercapai angka yang optimal yang dapat melayani
jamaah dengan baik.
Presiden SBY tegaskan implementasi REDD+ perlu libatkan semua pihak
New York (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan
penerapan program pengurangan emisi melalui pencegahan deforestasi dan
penurunan kualitas hutan (REDD+) memerlukan kerja sama semua pihak untuk
pencapaian target.
Rabu, 24 September 2014
Revitalisasi Industri Gula
Revitalisasi Industri GulaKetua
Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI), Subiyono (empat dari kanan),
berbincang dengan sejumlah anggota IKAGI, saat Temu Lapang IKAGI yang
diikuti 300 ahli gula se-Indonesia di PG Kremboong, Sidoarjo, Rabu
(24/9). IKAGI mendorong revitalisasi industri gula dengan fokus pada
penggarapan diversifikasi usaha non gula, dengan memproduksi listrik
dari ampas tebu dan bioetanol dari tetes tebu. (ANTARA FOTO/Eric Ireng)
Dua perwira tinggi TNI tim investigasi penembakan Batam
Ahok tegaskan FPI akan hadapi polisi
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) mengatakan organisasi Front Pembela Islam (FPI) akan
berhadapan dengan polisi jika bertindak anarkis dalam upaya menolak
dirinya menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo.
Soekarwo: pemerintah ambil alih pembayaran korban Lapindo
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan
pemerintah pusat mengambil alih sisa pembayaran korban lumpur Lapindo di
Sidoarjo yang masih mencapai 20 persen atau sekitar Rp781 miliar.
Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas
Urbaningrum divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3
bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar
Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS karena dinilai terbukti melakukan
tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah
proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang.
Selasa, 23 September 2014
Sembilan terpidana korupsi terpilih menjadi anggota dewan
Manokwari (ANTARA News) - Sebanyak sembilan mantan anggota DPR Provinsi
Papua Barat yang statusnya terpidana korupsi terpilih kembali menjadi
anggota DPR periode 2014-2019 mendatang.