PT EquityWorld Futures : Jumlah Orang Miskin di Indonesia Turun 280 Ribu Orang

EquityWorld Futures - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2018, turun sebesar 280 ribu orang. Dengan pencapaian ini, sehingga orang miskin di Indonesia kini mencapai 25,67 juta orang dari sebelumnya 25,95 juta orang.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengungkapkan persentase angka kemiskinan per September 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 9,66% dari posisi Maret sebesar 9,82%.

Penurunan angka kemiskinan di September 2018 juga diikuti dengan perubahan garis kemiskinan yang menjadi Rp410.670 per kapita, dari yang sebelumnya sebesar Rp401.220 per kapita.

"Artinya ada penurunan 0,16%, kalau dihitung jumlahnya penduduknya menjadi 25,67 juta orang atau turun 280.000 orang,"

Menurutnya, salah satu penyebab angka kemiskinan per September 2018 menurun karena terkendalinya inflasi selama Maret-September 2018. Adapun inflasi pada periode tersebut hanya 0,94%.

Penyebab lainnya adalah upah riil buruh petani yang mengalami peningkatan dan nilai tukar petani yang juga mengalami peningkatan selama Maret-September 2018.

"Itu merupakan pencapaian bagus yang perlu kita pertahankan karena meningkatkan daya beli."
























EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : E-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan Youtuber

EquityWorld Futures - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Pajak untuk E-commerce. Terbitnya beleid ini diapresiasi, karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.

Direktur Eksekutif Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, aturan pajak e-commerce ini secara substansi cukup moderat. Karena lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak bagi para pedagang. 

"Tidak ada jenis pajak baru, sehingga kewajiban yang ada terkait PPh, PPh Final PP 23, dan PPN (bagi yang memenuhi syarat),"

Menurutnya, kunci keberhasilan PMK ini salah satunya ada pada pemilik platform, yang akan menjadi tulang punggung pemastian pedagang memiliki NPWP sebelum mendaftar di sebuah platform. "Untuk itu sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan harus betul-betul bagus," 

Yustinus melanjutkan, pasal 3 ayat 3 dan 5 PMK, mewajibkan pemilik platform menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) meski termasuk pengusaha kecil. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan di UU PPN, meski dapat dipahami pewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan capturing potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. 

"Maka perlu sosialisasi dan jalan tengah, termasuk konsekuensi penalti yang akan ditanggung pemilik platform apabila lalai melaksanakan kewajiban," nilainya.

Selain itu, kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang juga akan menambah beban administrasi. Maka jika biaya administrasi tinggi, sebaiknya ada kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pelaporan tersebut.

Masih menurut Yustinus, pekerjaan rumah berikutnya adalah pengaturan pengguna digital seperti selebgram atau youtubers yang sifatnya self-entrepreneurship dan kewajibannya dilaksanakan secara self assessment. Karena pemilik platform belum dapat ditetapkan sebagai subyek pajak dalam negeri. 

"Sosialisasi dan edukasi harus dioptimalkan sejak sekarang sampai April, agar diperoleh pemahaman yang baik, tidak menimbulkan gejolak, tidak kontradiktif karena distorsi informasi. Sekaligus penyiapan perangkat administrasi untuk registrasi dan pelaporan."

EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Enam Bank Jadi Mitra, SUN SBR005 Rangkul Pengusaha dan Pecinta Kopi

EquityWorld Futures - Penawaran Surat Utang Negara (SUN) ritel kepada investor individu secara online (e-SBN) yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR005 yang menawarkan kupon sebesar 8,15% per tahun telah resmi dibuka. Sebanyak 6 (enam) bank ditunjuk sebagai mitra distribusi instrumen saving bond retail seri SBR005 ini.

Berbeda dengan peluncuran surat berharga sebelumnya, kali ini DJPPR mengangkat tema “Kopi dan Investasi”. Direktur Surat Utang Negara (SUN), Loto S. Ginting mengutarakan para penggemar maupun pengusaha kopi yang tengah populer di berbagai kalangan, diharapkan dapat tertarik memulai investasi di SBR005.

“SBR005, Investasi Kini Untuk Nanti,”

Loto mengungkapkan, peluncuran instrumen Savings Bond Ritel seri SBR005 ini diibaratkan seperti kopi, di mana investasi sama dengan kopi yang sudah menjadi gaya hidup kalangan muda dan konsumsi sehari-hari. Untuk itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk bisa berinvestasi, seperti halnya rutin konsumsi kopi.

“Tema ‘Kopi dan Investasi’ ini untuk menunjukkan bahwa investasi sama seperti kopi, investasi kini sudah menjadi gaya hidup kalangan muda. SBR005, investasi kini untuk nanti,”

Bagi investor untuk membeli SBR005 terdapat 11 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditetapkan untuk melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online) mulai tanggal 10 hingga 24 Januari 2019. 11 Midis tersebut adalah BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, BTN, PT Trimegah Sekuritas, Bareksa Portal Investasi, Tanamduit, Investree, dan Modalku.

“Jadi, sekarang calon investor bisa membeli SBR ini tidak hanya melalui bank tapi juga perusahaan Financial Technology,” 

Selain tenor yang pendek, SBR005 ini juga menawarkan Early Redemption. Ia menuturkan hal ini juga diharapkan dapat lebih memancing investor baru terutama para pengusaha yang ingin menyimpan labanya secara singkat namun dengan nilai kupon yang cukup tinggi. Namun, terutama adalah para investor dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya peningkatan kualitas SDM Indonesia.






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Bank Dunia Ungkap Faktor Penghambat Ekonomi Global

EquityWorld Futures - Bank Dunia memperingatkan peningkatan risiko atau yang disebutnya sebagai 'langit semakin gelap' bagi ekonomi dunia. Dalam penilaian tahunan terhadap prospek kondisi global, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan terus berlanjut meskipun agak lambat untuk tahun ini dan selanjutnya. 

Seperti dilansir BBC, perkiraan Bank Dunia untuk ekonomi global yakni ekspansi tahun ini sebesar 2,9% serta 2,8% pada tahun 2020. Tetapi dalam pandangan mereka secara luas, menekankan pada meningkatnya kekhawatiran yang bisa mempengaruhi kinerja ekonomi gagal.

Tentunya ada juga kabar baik dalam laporan Bank Dunia. Saat ekonomi global melambat, kemungkinan besar itulah yang disebut oleh para ekonom sebagai "soft landing". Perlambatan dimulai pada pertengahan tahun lalu dan sejauh ini berjalan teratur, atau tidak ada gejolak berarti. 

Perlambatan diprediksi bakal fokus pada negara-negara kaya, terutama Amerika Serikat (AS) meskipun akan terus berkembang lebih cepat daripada zona euro atau Jepang menurut ramalan Bank Dunia. Tertahannya ekonomi AS merupakan, dampak mulai memudarnya kebijakangan pengurangan pajak oleh Presiden Trump. 

Ditambah pada tahun 2021, pertumbuhannya diprediksi berkurang hampir setengah menjadi 1,6% dibandingkan dengan 2,9% tahun lalu. Di sisi lain, pertumbuhan pasar negara berkembang dan ekonomi emerging market bakal semakin meningkat ketika China terus melambat, yang dimulai pad awal dekade ini.

Pada tahun 2021, pertumbuhan China diperkirakan mencapai 6%, yang masih cukup kuat, tetapi ini merupakan perubahan signifikan bagi perekonomian yang meningkat rata-rata 10% setiap tahunnya antara periode 1980 dan 2010.

Franziska Ohnsorge, seorang ekonom Bank Dunia dan penulis utama laporan itu mengatakan, dalam sebuah wawancara BBC: "Di China ada rekayasa kebijakan, artinya perlambatan yang disengaja menuju pertumbuhan jangka panjang yang lebih stabil."

Itulah yang menurut Bank Dunia, terkait kemungkinan kinerja ekonomi dunia selama beberapa tahun ke depan. Tetapi ada risiko yang bisa berarti, semuanya bisa saja tidak berjalan dengan baik. Perdagangan internasional sudah melemah dan konflik perdagangan terutama antara AS dan Cina menjadi salah satu risiko utama.

Perang tersebut menjadi yang terbesar, karena melibatkan dua ekonomi nasional terbesar di planet ini. Bank Dunia telah menghitung bahwa 2,5% dari perdagangan global dipengaruhi oleh tarif baru -pajak perdagangan- yang diberlakukan antara keduanya. 

Bahkan berpotensi menjadi dua kali lipat, jika tarif terus diimplementasikan. Risikonya tetap tinggi, dan bisa menekan aktivitas ekonomi di dua ekonomi raksasa ini. Pertumbuhan yang lebih lambat di China terutama menjadi masalah bagi negara-negara berkembang yang mengekspor komoditas industri, energi dan logam. 

Alasannya karena China adalah pembeli besar produk-produk tersebut. Franziska Ohnsorge mengatakan di antara mereka AS dan China menyumbang 20% dari perdagangan global dan 40% dari PDB global. Jika ekonomi mereka sama-sama terpukul, katanya, "itu adalah sesuatu yang bakal terasa di seluruh (dunia)".

Bank Dunia tidak mengharapkan resesi pada dua ekonomi terebesar dunia itu, meski beberapa komentator sekarang memperkirakan AS menuju pelemahan dalam satu tahun depan. Tetapi jika itu terjadi, risiko resesi global akan meningkat tajam. Di masa lalu, masih dalam laporan Bank Dunia, risiko resesi global dalam satu tahun adalah 7%. Tetapi jika AS mengalami penurunan, probabilitasnya naik hingga 50%.

Risiko Brexit

Pasar keuangan juga berisiko. Kemungkinan perkembangan yang bergejolak telah meningkat. Jika suku bunga AS dinaikkan lagi atau jika dolar naik tajam, itu bisa berdampak pada ekonomi negara berkembang dan emerging markets.

Brexit muncul dalam penilaian Bank Dunia sebagai risiko yang mungkin terjadi bagi negara-negara yang sangat bergantung pada penjualan ke Eropa. Jika keluarnya Inggris dari Uni Eropa alias Brexit terjadi tanpa kesepakatan, ada kemungkinan kerusakan ekonomi yang signifikan bagi Inggris dan Uni Eropa. 

Apabila benar terjadi, kondisi itu kemudian dapat juga mempengaruhi negara-negara di Eropa Timur dan Afrika Utara yang terintegrasi erat dengan Eropa. Bahkan dalam gambaran sentral Bank Dunia, yang relatif optimistis, ada beberapa prospek meragukan untuk sebagian dari negara berkembang. 

Sekitar sepertiga dari negara-negara tersebut, pertumbuhan per kapita mengkhawatirkan sehingga tidak cukup untuk memulai kembali untuk mengejar ketinggalan dari negara maju serta mempersempit kesenjangan antara standar hidup. Di Afrika Sub-Sahara, pertumbuhan per kapita cenderung kurang dari 1%, tidak cukup untuk mendorong kemajuan yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.






















EquityWorld Futures

Read More

Equityworld Futures Pusat : Apa Yang Di Katakan Analis Pasar Mengenai Market Hari Ini ?

Equityworld Futures Pusat - Larry Benedict, CEO dari Trader Oportunistik, mengatakan kepada MarketWatch bahwa “kami berada di tengah-tengah kepanikan untuk membeli. Investor menghargai semua berita baik di semua lini, ”dan mengabaikan yang negatif.

Benedict memperingatkan bahwa lompatan hampir 10% di S&P 500 sejak 24 Desember menempatkan pasar "pada nilai wajar saat ini, dan mungkin sedikit tinggi," sebuah dinamika yang dapat membuat saham naik karena jatuhnya berita buruk di pasar. front perdagangan atau saat musim pendapatan dimulai.

Perpanjangan pembicaraan perdagangan AS-China ke hari ketiga "ditafsirkan oleh pasar sebagai tanda kemajuan," kata Jasper Lawler, kepala penelitian di London Capital Group, dalam sebuah catatan.

baca
Equityworld Futures Pusat : Di Awal Tahun Dow dan S&P 500 Keluar Dari Koreksi Pasar Saham

"Komentar yang berasal dari kedua belah pihak terus menunjukkan bahwa pembicaraan itu, sejauh ini berjalan dengan sangat baik. 'Kesepakatan kemungkinan masih jauh, dengan banyak tikungan dan belokan masih harus diatasi di sepanjang jalan," katanya.

"Namun, perpanjangan itu merupakan langkah ke arah yang benar, mengirimkan sinyal bahwa kedua belah pihak dalam negosiasi serius dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah."

news edited by Equityworld Futures Pusat

Read More

PT EquityWorld Futures : Penyerapan Anggaran Ditjen Minerba 90,54%

EquityWorld Futures - Pada tahun 2018, pagu anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebesar Rp364,52 miliar dengan penyerapan anggaran sebesar 90,54% atau Rp330,05 miliar.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2018, subsektor minerba mencapai Rp50,01 triliun, melebihi target yang dicanangkan dalam tahun 2018 yakni sebesar Rp32,1 triliun.

"Dengan rincian Rp0,5 triliun dari iuran tetap, Rp29,8 triliun dari royalti, Rp19,3 triliun dari penjualan hasil tambang Rp0,4 triliun dan pendapatan jasa tenaga kerja. pekerjaan dan informasi,"

Bambang menjelaskan, pencapaian tersebut sekaligus melampaui penerimaan pada tahun 2017 yang sebesar Rp40,6 triliun dan tahun 2016 dan 2015 yang hanya berada pada angka Rp27,2 triliun dan Rp29,6 triliun.

ESDM juga telah melakukan amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP28) dan Kontrak Karya (KK). Seluruh PKP28 yang berjumlah 68 PKP2B dan 29 KK telah melakukan amandemen, sisanya 2 KK belum melakukan amandemen kontrak.

Selain itu, Bambang menambahkan, perbaikan tata kelola pertambangan tidak hanya dilakukan dengan pembaruan atau amandemen perjanjian dan kontrak, melainkan juga fokus pada pembenahan izin usaha pertambangan.

"Pada periode 2015-2018 Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba telah melakukan pencabutan terhadap 4.678 IUP dan 5.131 IUP telah memiliki status Clean and Clear (CnC)."





















EquityWorld Futures 

Read More

PT EquityWorld Futures : Presiden Bank Dunia Mundur, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

EquityWorld Futures - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi mundurnya Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim yang menurutnya agar keputusan Kim tersebut harus dihormati. Mengomentari langkah yang diambil oleh mantan rekan kerjanya tersebut, Ia menilai hal itu merupakan keputusan yang baik.

"Saya mendapatkan kabar dari Presiden Kim yang mengundurkan diri. Presiden Kim menyampaikan ingin bekerja di bidang infrastruktur karena ini sesuai dengan yang Beliau bayangkan akan lebih berguna bagi banyak negara berkembang di dunia"

Sambung dia berharap Bank Dunia selanjutnya tetap menjadi lembaga yang tetap kuat, meskipun Presiden Kim mengundurkan diri. Sebab, Bank Dunia diyakini merupakan lembaga yang mampu mengurangi banyak kemiskinan pada beberapa negara di dunia. 

"Indonesia salah satu anggota bank dunia ini mengharapkan lembaga bisa dijaga dari sisi visi dan misinya, karena Bank Dunia sebagai lembaga yang mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Dimana dua misi dari bank dunia yakni memerangi kemiskinan mengurangi kemiskinan agar hilang serta bagaimana menciptakan kesejahteraan," 

Sebagai informasi, Kim yang memiliki latar belakang dokter dan pengacara bidang kesehatan masyarakat, menjadi orang keturunan Asia Amerika pertama yang menjadi Presiden Bank Dunia pada 1 Juli 2012. Ketika itu, Ia dipilih oleh Barack Obama.

Kim dikenal genjar dalam mendorong pendanaan untuk proyek-proyek energi hijau dan mendukung untuk investasi tenaga batubara. Kim selanjutnya akan fokus dan bergabung bagi peningkatan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang posisinya.






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : 2018, Capaian Inflasi di Bangka Belitung Terkendali Sebesar 3,18%

EquityWorld Futures - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tercatat mengalami inflasi yang terkendali sebesar 3,18% (yoy) atau secara bulanan sebesar 1,51% (mtm). Dengan pencapaian tersebut, inflasi Babel telah memenuhi target pancapaian inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 2,5% hingga 4,5% (yoy).

"Target inflasi tahun 2018 dapat tercapai berkat sinergi yang baik dan komitmen tinggi dari para pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan upaya pengendalian inflasi," 

Ia menjelaskan secara spasial, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan Kota Tanjungpandan. Inflasi Pangkalpinang tercatat sebesar 1,88% (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 3,45% (yoy). Sementara, inflasi Tanjungpandan tercatat sebesar 0,84% (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 2,72% (yoy).

"Inflasi yang terjadi pada Desember 2018 ini didorong oleh kenaikan inflasi dari kelompok tranportasi dan bahan makanan yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,70% dan 0,67%," 

Lebih lanjut disebutkan Tantan, tekanan inflasi dari kelompok transportasi disebabkan oleh tarif angkutan udara yang memberikan andil 0,84% (mtm). Kenaikan inflasi tarif angkutan udara ini sehubungan dengan pola musiman akhir tahun saat libur nasional Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, tekanan inflasi bahan makanan pada Desember 2018, utamanya disebabkan oleh sub kelompok sayuran dan ikan segar yang masing-masing memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,45% dan 0,22%.

"Kenaikan inflasi pada kedua sub kelompok ini disebabkan adanya curah hujan yang tinggi. Sehingga, menyebabkan gangguan panen sejumlah komoditas sayuran selain itu, angin musim barat dan gelombang tinggi menyebabkan aktifitas melaut nelayan menjadi terganggu menyebabkan keterbatasan pasokan ikan segar," 

Secara tahunan tekanan inflasi di Babel disebabkan oleh kelompok bahan makanan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,89% bersumber dari sub kelompok daging dan hasil-hasilnya (daging ayam beras).

Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan juga perlu mendapat perhatian karena memberikan tekanan inflasi yang cukup besar dengan andil sebesar 0,53%, dimana angkutan udara mendominasi sebagai penyumbang andil utama sebesar 0,23%.

Di sisi lain kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memberikan tekanan inflasi sebesar 0,68%. Rokok kretek filter menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi dari sub kelompok ini yang disebabkan oleh kenaikan tarif cukai rokok pada 2018 dengan kenaikan rata-rata sebesar 10,04% dari seluruh jenis rokok.

Prestasi inflasi di 2018 telah meningkatkan optimisme untuk mengawal inflasi di 2019, dimana target inflasi yang ditetapkan Pemerintah tetap berada pada rentang 2,5% hingga 4,5% (yoy). Akan tetapi, risiko inflasi yang muncul dari kelompok bahan makanan dan transportasi perlu diantisipasi.

Tantan Heroika menjelaskan, strategi pengendalian inflasi di 2018 perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mengawal inflasi di 2019 dan tahun-tahun mendatang. Pasalnya, pengendalian inflasi tahun 2019 akan diawali dengan penguatan Roadmap Pengendalian Inflasi Babel 2019-2021 yang mengedepankan ketahanan cadangan pangan dan ekosistem tata niaga yang sehat.

Selanjutnya, penguatan koordinasi dan komitmen antar anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Pangan perlu dipertahankan untuk mengefektifkan upaya pengendalian inflasi jangka pendek. Upaya pengendalian inflasi jangka panjang yang efektif juga akan dirumuskan agar dapat memecahkan permasalahan struktural inflasi di Bangka Belitung.

Penyusunan strategi jangka panjang ini juga akan mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas TPID tahun 2018 yang berfokus pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

"Bank Indonesia mengapresiasi kekompakan dan alur koordinasi sistematis yang dilakukan oleh TPID dan Satgas Pangan dalam pengendalian inflasi 2018. Semoga di tahun 2019, kita dapat bersama-sama mempertahankan prestasi inflasi yang terkendali dan mengantarkan Babel menyongsong era inflasi yang rendah dan terkendali."






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : BI Antisipasi Suku Bunga AS Bakal Naik Dua Kali Tahun Ini

EquityWorld Futures - Bank Indonesia (BI) mengantisipasi The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menaikkan suku bunga acuannya dua kali di 2019. Lantaran hal itu, BI secara intens terus memantau perkembangan suku bunga Amerika Serikat (AS) aluas Fed Fund Rate. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan sudah mengambil kebijakan untuk mengantisipasi suku bunga AS yang bakal kembali naik "Fed Fund Rate, kami masih membaca hasil FOMC di akhir Desember, probabilitasnya kenaikanya dua kali memang. Seperti disampaikan, perkiraan kami sebelumnya meskipun pasar bukan dua kali," 

Dengan menurunnya proyeksi kenaikan bunga, Perry memandang ada hal positif yang bisa diambil dari hal tersebut, yang berarti berkurangnya risiko global. "Sebagian pasar memang memperkirakan satu kali kenaikannya, tapi itu menunjukkan risiko dari global yang lebih positif dari yang dulu. Masih terjadi risiko tapi tidak terlalu tinggi,"

Bank Indonesia akan teus menjaga fundamental ekonomi Indonesua, serta meningkatkan perekonomian agar sesuai target yang ditetapkan. "Kita akan menjaga fundamental agar memperkuat ekonomi Indonesia. Jadi kita bakal mengambil langkah-langkah startegis."

























EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Finance Minister of The Year 2019

EquityWorld Futures - The Banker telah memilih Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati sebagai Finance Minister of The Year 2019. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti mengungkapkan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan The Banker yaitu pertama, perekonomian negara masih terjaga ketahanannya di tengah berbagai bencana dan tragedi sepanjang tahun 2018. 

Defisit Produk Domestik Bruto tahun 2018 diperkirakan sekitar 1,86%, lebih rendah dari yang diperkirakan dalam APBN 2018 sebesar 2,19%. "Kedua, adanya modernisasi, respons negara terhadap bencana alam melalui strategi pembiayaan risiko dan penjaminan/asuransi untuk mempercepat proses bantuan dan pemulihan pascabencana," 

Ketiga, membuat serangkaian perubahan pada sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, seperti penyederhanaan proses pembayaran pajak dan penambahan lokasi tempat pembayaran pajak. Hal ini dilakukan mengingat Global Competitiveness Report 2017 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 41 dari 138 negara, turun empat peringkat dari tahun sebelumnya.

"Keempat, tarif Pajak Penghasilan untuk perusahaan kecil dan menengah dipotong, sementara pajak e-commerce dikenakan pada perusahaan e-commerce yang beroperasi dari luar negeri," 

Terakhir, pengurangan pajak pada layanan ekspor milik Indonesia dengan menjadikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) untuk menstimulasi sektor tersebut.

The Banker dikenal sebagai majalah keuangan internasional yang dimiliki Financial Times (The Nikkei), berbasis di London. Majalah ini juga merupakan sumber utama data dan analisis dalam industri keuangan dan perbankan. Sebelumnya, The Banker juga memberikan penghargaan yang sama kepada Menteri Keuangan India Arun Jaitley (2018) dan Menteri Keuangan Argentina Alfonso Prat-Gay (2017).






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Penerimaan Negara Tembus Target Dinilai Bukti Kedaulatan Ekonomi RI

EquityWorld Futures - Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mencapai target penerimaan negara yang dipatok dalam APBN 2018 mendapatkan pujian dari Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Dari target penerimaan negara sebesar Rp 1894,7 triliun dalam APBN 2018, capaian pemerintahan presiden Jokowi itu tembus Rp 1.896,6 triliun atau 100,1%.

Misbakhun menyatakan, Presiden Jokowi sejak mengawali pemerintahannya pada 2014 sudah bertekad mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi, termasuk dengan menggenjot penerimaan negara. Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, penerimaan negara meliputi sektor pajak, cukai, kepabeanan dan hibah.

“Jadi jika sekarang penerimaan negara melebihi 100 persen dari yang dipatok dalam APBN 2018, itu adalah buah dari upaya Pak Jokowi membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan di sektor penerimaan negara,” 

Mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu lantas membeberkan ikhtiar Presiden Jokowi menggenjot penerimaan negara. Di antaranya menuntaskan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Pemerintah, tutur Misbakhun, juga mereformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan tax ratio. Selain itu, kata Misbakhun, pemerintah bersama DPR juga merevisi Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP).

“Presiden Jokowi di awal pemerintahannya merencanakan dua program besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Yaitu program tax amnesty untuk melakukan reformasi di sektor pajak dalam rangka menaikkan tax ratio dan merombak UU Penerimaan Negara Bukan Pajak,”

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) itu menegaskan, program tax amnesty terbukti sukses. Program yang berakhir pada 31 Maret 2017 tersebut mencatat deklarasi harta para wajib pajak dengan total Rp 4.855 triliun.

Merujuk Surat Pernyataan Harta (SPH) yang dideklarasikan para wajib pajak, ada Rp3.676 triliun di dalam negeri dan Rp 1.031 triliun di luar negeri yang dilaporkan ke pemerintah. Sedangkan hasil penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp147 triliun.

“Tax amnesty di Indonesia berjalan sangat sukses, bahkan menjadi salah satu cerita keberhasilan program pengampunan pajak di dunia. Tax base (basis pajak, red) Indonesia juga mengalami perbaikan,” 

Namun, salah satu inisiator RUU Tax Amnesty itu juga mendorong pemerintah melakukan reformasi pajak berkelanjutan melalui perubahan tarif yang lebih kompetitif di kawasan regional. Dengan demikian Indonesia makin menarik bagi investor sehingga foreign direct investment atau penanaman modal asing (PMA) terus mengalir.

Misbakhun juga mengingatkan pemerintah agar dalam melakukan reformasi perpajakan memperhatikan ekonomi digital. “Digitalisasi ekonomi menggeser ekonomi konvensional, sehingga aturan pajak bisa lebih ter-update,” 

Terkait PNBP, kata Misbakhun, UU yang baru hasil revisi memungkinkan peningkatan penerimaan negara dari pajak sumber daya alam, pelayanan publik dan pengelolaan kekayaan.

"Sehingga sumber daya alam Indonesia bisa digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.”























EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Kemenkeu Siapkan Program Prioritas Nasional Peningkatan SDM di 2019

EquityWorld Futures - Pemenrintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat program Prioritas Nasional Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2019. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan peningkatan SDM ini dilaksanakan pada 4 pulau besar di Indonesia

"Ini belum tersentuh program pelatihanpada tahun 2018 dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan mengacu pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," 

Keempat pulau itu yaitu Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pemilihan daerah di masing-masing di pulau tersebut juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. "Sasaran peserta yakni aparat dari desa dengan kategori tertinggal dan berkembang dengan target peserta yang semula 2.000 menjadi 2.400 dan target desa dari 500 menjadi 600," 

Sambung Menkeu menerangkan, bentuk kegiatan masih sama dengan yang diaksanakan di 2018 dengan adanya beberapa penyesuaian terutama terkait desain pembelajaran mengingat pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam melaksanakan kegiatan Program Prioritas Nasional Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2019.

"Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan penguatan kompetensi aparatur desa dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset desa serta pengelolaan BUMDes dapat terwujud sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan dapat tercipta khususnya dalam pertanggungjawaban Dana Desa yang telah dialokasikan."






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Empat Tahun Jokowi-JK, Inflasi Pangan Catat Rekor Terendah 1,26%

EquityWorld Futures - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi dan andil kelompok pengeluaran bahan makanan dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 merupakan tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah yaitu 1,26%. 

Sedangkan andil pengeluaran bahan makanan terhadap inflasi di tahun yang sama terendah sepanjang 2014-2018 yaitu 0,26%. 

"Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran sektor pertanian dalam upaya pengendalian inflasi," 

Menurut Agung, upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam mengendalikan inflasi pangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, distribusi, dan ketermanfaatan. Aspek ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, menjaga luas tanam bulanan sesuai kebutuhan, serta mendekatkan pusat produksi kepada konsumen. 

Sementara dari aspek distribusi pangan, Kementan berupaya menjaga pasokan dan harga pangan. Salah satu terobosan Kementan di Tahun 2018 adalah mendorong kemudahan distribusi pangan dan efisiensi tata niaga adalah mengembangkan e-commerce Toko Tani Indonesia (TTI).

"Rantai pasok antara petani sebagai produsen dengan konsumen bisa sangat panjang. Karana itu kami turut mengembangkan e-commerce TTI. Ini dilakukan untuk memangkas rantai pasok. Melalui layanan online berbasis aplikasi ini, TTI sebagai outlet dapat memesan beras segar langsung kepada Gapoktan,"

Menurut Agung , tata niaga pangan yang panjang membuat harga menjadi mahal karena terakumulasi dari margin keuntungan pelaku rantai pasok. "Kehadiran TTI yang mampu memperpendek mata rantai distribusi pangan, tentunya juga berkontribusi dalam memengaruhi tingkat inflasi," 

Belum sampai setahun jangkauan e-commerce TTI di wilayah Jabodetabek berkembang dengan cepat. Tercatat sebanyak 291 Gapoktan dan 1.140 TTI ikut dalam e-commerce, dengan transaksi penjualan mencapai Rp8,60 miliar.

Selain e-commerce, Agung menyebutkan Kementan turut membantu proses distribusi dengan secara intensif mengendalikan pasokan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), monitoring harga pangan harian, melaksanakan operasi pasar bila diperlukan, dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat.

Pada aspek pemanfaatan pangan, Agung menuturkan Kementan jalankan program untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dengan menjaga ketersediaan dan kebutuhan pangan, melalui: mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); mengkampanyekan anti pemborosan dan food waste; dan mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam industri.

"Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan komitmen Kementan untuk mendekatkan pusat produksi pangan ke konsumen melalui penyediaan pangan yang cukup, beragam, dan bergizi seimbang bagi masyarakat," 

Pada tahun 2018, telah dikembangkan 2.300 KRPL, dengan 1.000 di antaranya adalah ´desa stunting´. Pada 2019 mendatang KRPL akan dilaksanakan di 1.600 desa stunting pada 160 kabupaten di seluruh Indonesia. 

Data BPS menyebutkan selama periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,2 juta orang yakni dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93% turun menjadi 13,20% pada Maret 2018.

"Berbagai keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pembangunan pertanian yang dilakukan selama ini. Dan kondisi yang sudah baik ini akan terus kami pertahankan bahkan ditingkatkan,"

Lebih lanjut Agung menyebutkan bahwa pengendalian inflasi pangan tidak bisa dilepaskan dari kerja sama berbagai pihak. "Kementan berupaya meningkatkan produksi pangan untuk jamin ketersediaan pangan. Selain kami, ada Bulog yang menjaga harga di tingkat produsen, serta Kemendag yang mengendalikan harga di tingkat konsumen dan menjamin kelancaran distribusi. Pemerintah juga membentu satgas Pangan demi mengawasi kelancaran distribusi dan stabilisasi harga pangan," 

Senada dengan yang diungkapkan Agung, Kepala Divisi Pengadaan Beras Perum Bulog Taufan Akib menyebutkan bahwa Bulog memiliki tugas untuk menjaga kestabilan harga pangan, terutama beras. "Stabilitas pasokan dan harga bisa terjamin karena stok tersebar dan harga terjangkau," 

Mengenai inflasi pangan tahun 2017 yang capai titik terendah sepanjang sejarah, Taufan menyebutkan bahwa harga pangan memang sangat stabil. "Kita bisa melihat data tahun 2017, harga pangan memang stabil, terutama untuk gula pasir dan daging.''



















EquityWorld Futures

Read More