PT EquityWorld Futures : Janji Kerek Rasio Pajak Jadi 16%, Ekonom Sebut Prabowo Tak Konsisten

EquityWorld Futures - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjanji untuk menaikkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia hingga di level 16%. Hal ini guna menambah gaji PNS dan aparat penegak hukum yang diungkapkannya dalam Debat Perdana Pilpres 2019 semalam.

Direktur Eksekutif Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, hal tersebut kontradiktif dan inkonsisten, karena di lain pihak Prabowo-Sandi juga mengusulkan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh), baik PPh Badan maupun orang pribadi. Termasuk penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) rumah pertama, penghapusan pajak sepeda motor, dan pembebasan pajak UMKM pelaku bisnis digital untuk dua tahun pertama. 

"Artinya, hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya. Penurunan tarif pajak dalam jangka pendek akan menurunkan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan kita masih rendah dan basis pajak kita belum bertambah signifikan,"

Menurutnya, yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI saat ini sudah tepat dengan mengarahkan target Nawacita 16% ke rasionalitas sesuai konteks dan tantangan di lapangan. Targetnya rasio pajak 15% tahun 2020. Caranya dengan melakukan tax reform seperti perbaikan regulasi, proses bisnis, sistem administrasi, tata organisasi, dan SDM dengan target tax ratio menaik secara gradual-proporsional. 

"Pertimbangannya, membangun sistem pajak pertama-tama harus membangun ekosistem dan environment yang kondusif, agar racikan antara peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas regulasi, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu sumber daya, dan perbaikan iklim berusaha berjalan beriringan."






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Dana Inalum untuk Beli Freeport Jelas dan Tanpa Agunan

EquityWorld Futures - Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) berhasil meningkatkan kepemilikan perusahaan di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 9.36% menjadi 51.2% pada Desember tahun lalu melalui pembiayaan yang berasal dari institusi finansial ternama dunia. 

Dalam dokumen yang diterbitkan Inalum, tertera penjelasan bahwa BNP Paribas dari Perancis, Citigroup dari Amerika Serikat dan MUFG dari Jepang menjadi koordinator underwriter dalam penerbitan obligasi global Inalum pada November tahun lalu. CIMB dan Maybank dari Malaysia, SMBC Nikko dari Jepang dan Standard Chartered Bank dari Inggris sebagai mitra underwriter.

Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa tidak ada asset atau saham Inalum dan anak usaha, termasuk PTFI, yang digadaikan ketika perusahaan menerbitkan obligasi global senilai US$ 4 miliar di mana US$ 3.85 miliar atau Rp55 triliun digunakan untuk pembayaran saham PTFI dan sisa US$ 150 juta untuk refinancing. 

"Saya rasa Freeport pun dulu tidak percaya bahwa kita bakal dapat pendanaannya. Sekarang seluruh dunia percaya kita, terus kenapa orang kita nggak percaya. Dan jangan takut bahwa ini nggak bisa bayar. Lho yang nggak bisa bayar siapa. Seluruh dunia percaya kita bisa bayar, kenapa kita minder," 

Orias saat ini menjabat sebagai wakil direktur utama PTFI. Obligasi Inalum terdiri dari dari empat seri dengan dengan masa tersingkat 3 tahun dan paling lama 30 tahun dengan tingkat kupon rata-rata sebesar 5.991%. Menurut dokumen Inalum, tidak ada asset yang digadaikan untuk penerbitan Global Bond ini. Inalum mendapatkan rating Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch. Bond ini telah terdaftar di Singapore Exchange Securities.

Penerbitan obligasi ini lebih kompetitif dan stabil dibanding dengan pinjaman dari sindikasi perbankan asing. Jika lewat perbankan akan ada resiko suku bunga yang dapat melonjak di saat ketidakpastian ekonomi global, dan juga untuk jangka panjang biasanya bank meminta jaminan. 

Mengapa Inalum tidak mengambil pembiayaan dari dalam negeri? Karena menurut dokumen Inalum, perusahaan tidak ingin ada uang yang keluar dari Indonesia dan mengakibatkan terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah.

Inalum mengeluarkan Rp55 triliun untuk membeli tambang PTFI dengan kekayaan senilai Rp2,400 triliun hingga 2041. Setelah 2022, laba bersih PTFI diproyeksikan sebesar Rp29 triliun per tahun berdasarkan asumsi yang konservatif.






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Neraca Perdagangan Defisit, Indef Sarankan Investasi Migas

EquityWorld Futures - Defisit neraca perdagangan 2018 yang disebabkan oleh besarnya impor migas, membuat ekonom Indef, Bhima Yudistira, menyarankan pemerintah untuk mendorong investasi migas. Sehingga dapat mendorong peningkatan lifting minyak.

"Jadi solusi mengatasi defisit neraca perdagangan dengan menciptakan investasi migas yang berkualitas khususnya dibidang eksplorasi," 

Menurut dia, sejatinya pemerintah telah memiliki kebijakan untuk menekan angka impor migas melalui percepatan B20. Namun masih ada kendala dalam pasokan bahan baku FAME dan kesiapan user Non-PSO dalam menyerap B20.

"Dan pemerintah juga sebaiknya segera menunda proyek infrastruktur yang memiliki kontribusi tinggi terhadap impor bahan baku dan barang modal. Terakhir dari sisi ekspor, kuncinya adalah hilirisasi industri."























EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Jumlah Orang Miskin di Indonesia Turun 280 Ribu Orang

EquityWorld Futures - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2018, turun sebesar 280 ribu orang. Dengan pencapaian ini, sehingga orang miskin di Indonesia kini mencapai 25,67 juta orang dari sebelumnya 25,95 juta orang.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengungkapkan persentase angka kemiskinan per September 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 9,66% dari posisi Maret sebesar 9,82%.

Penurunan angka kemiskinan di September 2018 juga diikuti dengan perubahan garis kemiskinan yang menjadi Rp410.670 per kapita, dari yang sebelumnya sebesar Rp401.220 per kapita.

"Artinya ada penurunan 0,16%, kalau dihitung jumlahnya penduduknya menjadi 25,67 juta orang atau turun 280.000 orang,"

Menurutnya, salah satu penyebab angka kemiskinan per September 2018 menurun karena terkendalinya inflasi selama Maret-September 2018. Adapun inflasi pada periode tersebut hanya 0,94%.

Penyebab lainnya adalah upah riil buruh petani yang mengalami peningkatan dan nilai tukar petani yang juga mengalami peningkatan selama Maret-September 2018.

"Itu merupakan pencapaian bagus yang perlu kita pertahankan karena meningkatkan daya beli."
























EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : E-commerce Kini Kena Pajak, Berikutnya Giliran Selebgram dan Youtuber

EquityWorld Futures - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Pajak untuk E-commerce. Terbitnya beleid ini diapresiasi, karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.

Direktur Eksekutif Center Indonesia for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, aturan pajak e-commerce ini secara substansi cukup moderat. Karena lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak bagi para pedagang. 

"Tidak ada jenis pajak baru, sehingga kewajiban yang ada terkait PPh, PPh Final PP 23, dan PPN (bagi yang memenuhi syarat),"

Menurutnya, kunci keberhasilan PMK ini salah satunya ada pada pemilik platform, yang akan menjadi tulang punggung pemastian pedagang memiliki NPWP sebelum mendaftar di sebuah platform. "Untuk itu sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan harus betul-betul bagus," 

Yustinus melanjutkan, pasal 3 ayat 3 dan 5 PMK, mewajibkan pemilik platform menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) meski termasuk pengusaha kecil. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan di UU PPN, meski dapat dipahami pewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan capturing potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. 

"Maka perlu sosialisasi dan jalan tengah, termasuk konsekuensi penalti yang akan ditanggung pemilik platform apabila lalai melaksanakan kewajiban," nilainya.

Selain itu, kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang juga akan menambah beban administrasi. Maka jika biaya administrasi tinggi, sebaiknya ada kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pelaporan tersebut.

Masih menurut Yustinus, pekerjaan rumah berikutnya adalah pengaturan pengguna digital seperti selebgram atau youtubers yang sifatnya self-entrepreneurship dan kewajibannya dilaksanakan secara self assessment. Karena pemilik platform belum dapat ditetapkan sebagai subyek pajak dalam negeri. 

"Sosialisasi dan edukasi harus dioptimalkan sejak sekarang sampai April, agar diperoleh pemahaman yang baik, tidak menimbulkan gejolak, tidak kontradiktif karena distorsi informasi. Sekaligus penyiapan perangkat administrasi untuk registrasi dan pelaporan."

EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Enam Bank Jadi Mitra, SUN SBR005 Rangkul Pengusaha dan Pecinta Kopi

EquityWorld Futures - Penawaran Surat Utang Negara (SUN) ritel kepada investor individu secara online (e-SBN) yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR005 yang menawarkan kupon sebesar 8,15% per tahun telah resmi dibuka. Sebanyak 6 (enam) bank ditunjuk sebagai mitra distribusi instrumen saving bond retail seri SBR005 ini.

Berbeda dengan peluncuran surat berharga sebelumnya, kali ini DJPPR mengangkat tema “Kopi dan Investasi”. Direktur Surat Utang Negara (SUN), Loto S. Ginting mengutarakan para penggemar maupun pengusaha kopi yang tengah populer di berbagai kalangan, diharapkan dapat tertarik memulai investasi di SBR005.

“SBR005, Investasi Kini Untuk Nanti,”

Loto mengungkapkan, peluncuran instrumen Savings Bond Ritel seri SBR005 ini diibaratkan seperti kopi, di mana investasi sama dengan kopi yang sudah menjadi gaya hidup kalangan muda dan konsumsi sehari-hari. Untuk itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk bisa berinvestasi, seperti halnya rutin konsumsi kopi.

“Tema ‘Kopi dan Investasi’ ini untuk menunjukkan bahwa investasi sama seperti kopi, investasi kini sudah menjadi gaya hidup kalangan muda. SBR005, investasi kini untuk nanti,”

Bagi investor untuk membeli SBR005 terdapat 11 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditetapkan untuk melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online) mulai tanggal 10 hingga 24 Januari 2019. 11 Midis tersebut adalah BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Permata, BTN, PT Trimegah Sekuritas, Bareksa Portal Investasi, Tanamduit, Investree, dan Modalku.

“Jadi, sekarang calon investor bisa membeli SBR ini tidak hanya melalui bank tapi juga perusahaan Financial Technology,” 

Selain tenor yang pendek, SBR005 ini juga menawarkan Early Redemption. Ia menuturkan hal ini juga diharapkan dapat lebih memancing investor baru terutama para pengusaha yang ingin menyimpan labanya secara singkat namun dengan nilai kupon yang cukup tinggi. Namun, terutama adalah para investor dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya peningkatan kualitas SDM Indonesia.






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Bank Dunia Ungkap Faktor Penghambat Ekonomi Global

EquityWorld Futures - Bank Dunia memperingatkan peningkatan risiko atau yang disebutnya sebagai 'langit semakin gelap' bagi ekonomi dunia. Dalam penilaian tahunan terhadap prospek kondisi global, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan terus berlanjut meskipun agak lambat untuk tahun ini dan selanjutnya. 

Seperti dilansir BBC, perkiraan Bank Dunia untuk ekonomi global yakni ekspansi tahun ini sebesar 2,9% serta 2,8% pada tahun 2020. Tetapi dalam pandangan mereka secara luas, menekankan pada meningkatnya kekhawatiran yang bisa mempengaruhi kinerja ekonomi gagal.

Tentunya ada juga kabar baik dalam laporan Bank Dunia. Saat ekonomi global melambat, kemungkinan besar itulah yang disebut oleh para ekonom sebagai "soft landing". Perlambatan dimulai pada pertengahan tahun lalu dan sejauh ini berjalan teratur, atau tidak ada gejolak berarti. 

Perlambatan diprediksi bakal fokus pada negara-negara kaya, terutama Amerika Serikat (AS) meskipun akan terus berkembang lebih cepat daripada zona euro atau Jepang menurut ramalan Bank Dunia. Tertahannya ekonomi AS merupakan, dampak mulai memudarnya kebijakangan pengurangan pajak oleh Presiden Trump. 

Ditambah pada tahun 2021, pertumbuhannya diprediksi berkurang hampir setengah menjadi 1,6% dibandingkan dengan 2,9% tahun lalu. Di sisi lain, pertumbuhan pasar negara berkembang dan ekonomi emerging market bakal semakin meningkat ketika China terus melambat, yang dimulai pad awal dekade ini.

Pada tahun 2021, pertumbuhan China diperkirakan mencapai 6%, yang masih cukup kuat, tetapi ini merupakan perubahan signifikan bagi perekonomian yang meningkat rata-rata 10% setiap tahunnya antara periode 1980 dan 2010.

Franziska Ohnsorge, seorang ekonom Bank Dunia dan penulis utama laporan itu mengatakan, dalam sebuah wawancara BBC: "Di China ada rekayasa kebijakan, artinya perlambatan yang disengaja menuju pertumbuhan jangka panjang yang lebih stabil."

Itulah yang menurut Bank Dunia, terkait kemungkinan kinerja ekonomi dunia selama beberapa tahun ke depan. Tetapi ada risiko yang bisa berarti, semuanya bisa saja tidak berjalan dengan baik. Perdagangan internasional sudah melemah dan konflik perdagangan terutama antara AS dan Cina menjadi salah satu risiko utama.

Perang tersebut menjadi yang terbesar, karena melibatkan dua ekonomi nasional terbesar di planet ini. Bank Dunia telah menghitung bahwa 2,5% dari perdagangan global dipengaruhi oleh tarif baru -pajak perdagangan- yang diberlakukan antara keduanya. 

Bahkan berpotensi menjadi dua kali lipat, jika tarif terus diimplementasikan. Risikonya tetap tinggi, dan bisa menekan aktivitas ekonomi di dua ekonomi raksasa ini. Pertumbuhan yang lebih lambat di China terutama menjadi masalah bagi negara-negara berkembang yang mengekspor komoditas industri, energi dan logam. 

Alasannya karena China adalah pembeli besar produk-produk tersebut. Franziska Ohnsorge mengatakan di antara mereka AS dan China menyumbang 20% dari perdagangan global dan 40% dari PDB global. Jika ekonomi mereka sama-sama terpukul, katanya, "itu adalah sesuatu yang bakal terasa di seluruh (dunia)".

Bank Dunia tidak mengharapkan resesi pada dua ekonomi terebesar dunia itu, meski beberapa komentator sekarang memperkirakan AS menuju pelemahan dalam satu tahun depan. Tetapi jika itu terjadi, risiko resesi global akan meningkat tajam. Di masa lalu, masih dalam laporan Bank Dunia, risiko resesi global dalam satu tahun adalah 7%. Tetapi jika AS mengalami penurunan, probabilitasnya naik hingga 50%.

Risiko Brexit

Pasar keuangan juga berisiko. Kemungkinan perkembangan yang bergejolak telah meningkat. Jika suku bunga AS dinaikkan lagi atau jika dolar naik tajam, itu bisa berdampak pada ekonomi negara berkembang dan emerging markets.

Brexit muncul dalam penilaian Bank Dunia sebagai risiko yang mungkin terjadi bagi negara-negara yang sangat bergantung pada penjualan ke Eropa. Jika keluarnya Inggris dari Uni Eropa alias Brexit terjadi tanpa kesepakatan, ada kemungkinan kerusakan ekonomi yang signifikan bagi Inggris dan Uni Eropa. 

Apabila benar terjadi, kondisi itu kemudian dapat juga mempengaruhi negara-negara di Eropa Timur dan Afrika Utara yang terintegrasi erat dengan Eropa. Bahkan dalam gambaran sentral Bank Dunia, yang relatif optimistis, ada beberapa prospek meragukan untuk sebagian dari negara berkembang. 

Sekitar sepertiga dari negara-negara tersebut, pertumbuhan per kapita mengkhawatirkan sehingga tidak cukup untuk memulai kembali untuk mengejar ketinggalan dari negara maju serta mempersempit kesenjangan antara standar hidup. Di Afrika Sub-Sahara, pertumbuhan per kapita cenderung kurang dari 1%, tidak cukup untuk mendorong kemajuan yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.






















EquityWorld Futures

Read More

Equityworld Futures Pusat : Apa Yang Di Katakan Analis Pasar Mengenai Market Hari Ini ?

Equityworld Futures Pusat - Larry Benedict, CEO dari Trader Oportunistik, mengatakan kepada MarketWatch bahwa “kami berada di tengah-tengah kepanikan untuk membeli. Investor menghargai semua berita baik di semua lini, ”dan mengabaikan yang negatif.

Benedict memperingatkan bahwa lompatan hampir 10% di S&P 500 sejak 24 Desember menempatkan pasar "pada nilai wajar saat ini, dan mungkin sedikit tinggi," sebuah dinamika yang dapat membuat saham naik karena jatuhnya berita buruk di pasar. front perdagangan atau saat musim pendapatan dimulai.

Perpanjangan pembicaraan perdagangan AS-China ke hari ketiga "ditafsirkan oleh pasar sebagai tanda kemajuan," kata Jasper Lawler, kepala penelitian di London Capital Group, dalam sebuah catatan.

baca
Equityworld Futures Pusat : Di Awal Tahun Dow dan S&P 500 Keluar Dari Koreksi Pasar Saham

"Komentar yang berasal dari kedua belah pihak terus menunjukkan bahwa pembicaraan itu, sejauh ini berjalan dengan sangat baik. 'Kesepakatan kemungkinan masih jauh, dengan banyak tikungan dan belokan masih harus diatasi di sepanjang jalan," katanya.

"Namun, perpanjangan itu merupakan langkah ke arah yang benar, mengirimkan sinyal bahwa kedua belah pihak dalam negosiasi serius dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah."

news edited by Equityworld Futures Pusat

Read More

PT EquityWorld Futures : Penyerapan Anggaran Ditjen Minerba 90,54%

EquityWorld Futures - Pada tahun 2018, pagu anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebesar Rp364,52 miliar dengan penyerapan anggaran sebesar 90,54% atau Rp330,05 miliar.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2018, subsektor minerba mencapai Rp50,01 triliun, melebihi target yang dicanangkan dalam tahun 2018 yakni sebesar Rp32,1 triliun.

"Dengan rincian Rp0,5 triliun dari iuran tetap, Rp29,8 triliun dari royalti, Rp19,3 triliun dari penjualan hasil tambang Rp0,4 triliun dan pendapatan jasa tenaga kerja. pekerjaan dan informasi,"

Bambang menjelaskan, pencapaian tersebut sekaligus melampaui penerimaan pada tahun 2017 yang sebesar Rp40,6 triliun dan tahun 2016 dan 2015 yang hanya berada pada angka Rp27,2 triliun dan Rp29,6 triliun.

ESDM juga telah melakukan amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP28) dan Kontrak Karya (KK). Seluruh PKP28 yang berjumlah 68 PKP2B dan 29 KK telah melakukan amandemen, sisanya 2 KK belum melakukan amandemen kontrak.

Selain itu, Bambang menambahkan, perbaikan tata kelola pertambangan tidak hanya dilakukan dengan pembaruan atau amandemen perjanjian dan kontrak, melainkan juga fokus pada pembenahan izin usaha pertambangan.

"Pada periode 2015-2018 Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba telah melakukan pencabutan terhadap 4.678 IUP dan 5.131 IUP telah memiliki status Clean and Clear (CnC)."





















EquityWorld Futures 

Read More

PT EquityWorld Futures : Presiden Bank Dunia Mundur, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

EquityWorld Futures - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi mundurnya Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim yang menurutnya agar keputusan Kim tersebut harus dihormati. Mengomentari langkah yang diambil oleh mantan rekan kerjanya tersebut, Ia menilai hal itu merupakan keputusan yang baik.

"Saya mendapatkan kabar dari Presiden Kim yang mengundurkan diri. Presiden Kim menyampaikan ingin bekerja di bidang infrastruktur karena ini sesuai dengan yang Beliau bayangkan akan lebih berguna bagi banyak negara berkembang di dunia"

Sambung dia berharap Bank Dunia selanjutnya tetap menjadi lembaga yang tetap kuat, meskipun Presiden Kim mengundurkan diri. Sebab, Bank Dunia diyakini merupakan lembaga yang mampu mengurangi banyak kemiskinan pada beberapa negara di dunia. 

"Indonesia salah satu anggota bank dunia ini mengharapkan lembaga bisa dijaga dari sisi visi dan misinya, karena Bank Dunia sebagai lembaga yang mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Dimana dua misi dari bank dunia yakni memerangi kemiskinan mengurangi kemiskinan agar hilang serta bagaimana menciptakan kesejahteraan," 

Sebagai informasi, Kim yang memiliki latar belakang dokter dan pengacara bidang kesehatan masyarakat, menjadi orang keturunan Asia Amerika pertama yang menjadi Presiden Bank Dunia pada 1 Juli 2012. Ketika itu, Ia dipilih oleh Barack Obama.

Kim dikenal genjar dalam mendorong pendanaan untuk proyek-proyek energi hijau dan mendukung untuk investasi tenaga batubara. Kim selanjutnya akan fokus dan bergabung bagi peningkatan investasi infrastruktur di negara-negara berkembang, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang posisinya.






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : 2018, Capaian Inflasi di Bangka Belitung Terkendali Sebesar 3,18%

EquityWorld Futures - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tercatat mengalami inflasi yang terkendali sebesar 3,18% (yoy) atau secara bulanan sebesar 1,51% (mtm). Dengan pencapaian tersebut, inflasi Babel telah memenuhi target pancapaian inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 2,5% hingga 4,5% (yoy).

"Target inflasi tahun 2018 dapat tercapai berkat sinergi yang baik dan komitmen tinggi dari para pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan upaya pengendalian inflasi," 

Ia menjelaskan secara spasial, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan Kota Tanjungpandan. Inflasi Pangkalpinang tercatat sebesar 1,88% (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 3,45% (yoy). Sementara, inflasi Tanjungpandan tercatat sebesar 0,84% (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 2,72% (yoy).

"Inflasi yang terjadi pada Desember 2018 ini didorong oleh kenaikan inflasi dari kelompok tranportasi dan bahan makanan yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,70% dan 0,67%," 

Lebih lanjut disebutkan Tantan, tekanan inflasi dari kelompok transportasi disebabkan oleh tarif angkutan udara yang memberikan andil 0,84% (mtm). Kenaikan inflasi tarif angkutan udara ini sehubungan dengan pola musiman akhir tahun saat libur nasional Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, tekanan inflasi bahan makanan pada Desember 2018, utamanya disebabkan oleh sub kelompok sayuran dan ikan segar yang masing-masing memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,45% dan 0,22%.

"Kenaikan inflasi pada kedua sub kelompok ini disebabkan adanya curah hujan yang tinggi. Sehingga, menyebabkan gangguan panen sejumlah komoditas sayuran selain itu, angin musim barat dan gelombang tinggi menyebabkan aktifitas melaut nelayan menjadi terganggu menyebabkan keterbatasan pasokan ikan segar," 

Secara tahunan tekanan inflasi di Babel disebabkan oleh kelompok bahan makanan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,89% bersumber dari sub kelompok daging dan hasil-hasilnya (daging ayam beras).

Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan juga perlu mendapat perhatian karena memberikan tekanan inflasi yang cukup besar dengan andil sebesar 0,53%, dimana angkutan udara mendominasi sebagai penyumbang andil utama sebesar 0,23%.

Di sisi lain kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memberikan tekanan inflasi sebesar 0,68%. Rokok kretek filter menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi dari sub kelompok ini yang disebabkan oleh kenaikan tarif cukai rokok pada 2018 dengan kenaikan rata-rata sebesar 10,04% dari seluruh jenis rokok.

Prestasi inflasi di 2018 telah meningkatkan optimisme untuk mengawal inflasi di 2019, dimana target inflasi yang ditetapkan Pemerintah tetap berada pada rentang 2,5% hingga 4,5% (yoy). Akan tetapi, risiko inflasi yang muncul dari kelompok bahan makanan dan transportasi perlu diantisipasi.

Tantan Heroika menjelaskan, strategi pengendalian inflasi di 2018 perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mengawal inflasi di 2019 dan tahun-tahun mendatang. Pasalnya, pengendalian inflasi tahun 2019 akan diawali dengan penguatan Roadmap Pengendalian Inflasi Babel 2019-2021 yang mengedepankan ketahanan cadangan pangan dan ekosistem tata niaga yang sehat.

Selanjutnya, penguatan koordinasi dan komitmen antar anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Pangan perlu dipertahankan untuk mengefektifkan upaya pengendalian inflasi jangka pendek. Upaya pengendalian inflasi jangka panjang yang efektif juga akan dirumuskan agar dapat memecahkan permasalahan struktural inflasi di Bangka Belitung.

Penyusunan strategi jangka panjang ini juga akan mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas TPID tahun 2018 yang berfokus pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

"Bank Indonesia mengapresiasi kekompakan dan alur koordinasi sistematis yang dilakukan oleh TPID dan Satgas Pangan dalam pengendalian inflasi 2018. Semoga di tahun 2019, kita dapat bersama-sama mempertahankan prestasi inflasi yang terkendali dan mengantarkan Babel menyongsong era inflasi yang rendah dan terkendali."






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : BI Antisipasi Suku Bunga AS Bakal Naik Dua Kali Tahun Ini

EquityWorld Futures - Bank Indonesia (BI) mengantisipasi The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menaikkan suku bunga acuannya dua kali di 2019. Lantaran hal itu, BI secara intens terus memantau perkembangan suku bunga Amerika Serikat (AS) aluas Fed Fund Rate. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan sudah mengambil kebijakan untuk mengantisipasi suku bunga AS yang bakal kembali naik "Fed Fund Rate, kami masih membaca hasil FOMC di akhir Desember, probabilitasnya kenaikanya dua kali memang. Seperti disampaikan, perkiraan kami sebelumnya meskipun pasar bukan dua kali," 

Dengan menurunnya proyeksi kenaikan bunga, Perry memandang ada hal positif yang bisa diambil dari hal tersebut, yang berarti berkurangnya risiko global. "Sebagian pasar memang memperkirakan satu kali kenaikannya, tapi itu menunjukkan risiko dari global yang lebih positif dari yang dulu. Masih terjadi risiko tapi tidak terlalu tinggi,"

Bank Indonesia akan teus menjaga fundamental ekonomi Indonesua, serta meningkatkan perekonomian agar sesuai target yang ditetapkan. "Kita akan menjaga fundamental agar memperkuat ekonomi Indonesia. Jadi kita bakal mengambil langkah-langkah startegis."

























EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Finance Minister of The Year 2019

EquityWorld Futures - The Banker telah memilih Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati sebagai Finance Minister of The Year 2019. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti mengungkapkan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan The Banker yaitu pertama, perekonomian negara masih terjaga ketahanannya di tengah berbagai bencana dan tragedi sepanjang tahun 2018. 

Defisit Produk Domestik Bruto tahun 2018 diperkirakan sekitar 1,86%, lebih rendah dari yang diperkirakan dalam APBN 2018 sebesar 2,19%. "Kedua, adanya modernisasi, respons negara terhadap bencana alam melalui strategi pembiayaan risiko dan penjaminan/asuransi untuk mempercepat proses bantuan dan pemulihan pascabencana," 

Ketiga, membuat serangkaian perubahan pada sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, seperti penyederhanaan proses pembayaran pajak dan penambahan lokasi tempat pembayaran pajak. Hal ini dilakukan mengingat Global Competitiveness Report 2017 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 41 dari 138 negara, turun empat peringkat dari tahun sebelumnya.

"Keempat, tarif Pajak Penghasilan untuk perusahaan kecil dan menengah dipotong, sementara pajak e-commerce dikenakan pada perusahaan e-commerce yang beroperasi dari luar negeri," 

Terakhir, pengurangan pajak pada layanan ekspor milik Indonesia dengan menjadikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) untuk menstimulasi sektor tersebut.

The Banker dikenal sebagai majalah keuangan internasional yang dimiliki Financial Times (The Nikkei), berbasis di London. Majalah ini juga merupakan sumber utama data dan analisis dalam industri keuangan dan perbankan. Sebelumnya, The Banker juga memberikan penghargaan yang sama kepada Menteri Keuangan India Arun Jaitley (2018) dan Menteri Keuangan Argentina Alfonso Prat-Gay (2017).






















EquityWorld Futures

Read More

PT EquityWorld Futures : Penerimaan Negara Tembus Target Dinilai Bukti Kedaulatan Ekonomi RI

EquityWorld Futures - Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mencapai target penerimaan negara yang dipatok dalam APBN 2018 mendapatkan pujian dari Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Dari target penerimaan negara sebesar Rp 1894,7 triliun dalam APBN 2018, capaian pemerintahan presiden Jokowi itu tembus Rp 1.896,6 triliun atau 100,1%.

Misbakhun menyatakan, Presiden Jokowi sejak mengawali pemerintahannya pada 2014 sudah bertekad mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi, termasuk dengan menggenjot penerimaan negara. Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, penerimaan negara meliputi sektor pajak, cukai, kepabeanan dan hibah.

“Jadi jika sekarang penerimaan negara melebihi 100 persen dari yang dipatok dalam APBN 2018, itu adalah buah dari upaya Pak Jokowi membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan di sektor penerimaan negara,” 

Mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu lantas membeberkan ikhtiar Presiden Jokowi menggenjot penerimaan negara. Di antaranya menuntaskan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Pemerintah, tutur Misbakhun, juga mereformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan tax ratio. Selain itu, kata Misbakhun, pemerintah bersama DPR juga merevisi Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP).

“Presiden Jokowi di awal pemerintahannya merencanakan dua program besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Yaitu program tax amnesty untuk melakukan reformasi di sektor pajak dalam rangka menaikkan tax ratio dan merombak UU Penerimaan Negara Bukan Pajak,”

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) itu menegaskan, program tax amnesty terbukti sukses. Program yang berakhir pada 31 Maret 2017 tersebut mencatat deklarasi harta para wajib pajak dengan total Rp 4.855 triliun.

Merujuk Surat Pernyataan Harta (SPH) yang dideklarasikan para wajib pajak, ada Rp3.676 triliun di dalam negeri dan Rp 1.031 triliun di luar negeri yang dilaporkan ke pemerintah. Sedangkan hasil penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp147 triliun.

“Tax amnesty di Indonesia berjalan sangat sukses, bahkan menjadi salah satu cerita keberhasilan program pengampunan pajak di dunia. Tax base (basis pajak, red) Indonesia juga mengalami perbaikan,” 

Namun, salah satu inisiator RUU Tax Amnesty itu juga mendorong pemerintah melakukan reformasi pajak berkelanjutan melalui perubahan tarif yang lebih kompetitif di kawasan regional. Dengan demikian Indonesia makin menarik bagi investor sehingga foreign direct investment atau penanaman modal asing (PMA) terus mengalir.

Misbakhun juga mengingatkan pemerintah agar dalam melakukan reformasi perpajakan memperhatikan ekonomi digital. “Digitalisasi ekonomi menggeser ekonomi konvensional, sehingga aturan pajak bisa lebih ter-update,” 

Terkait PNBP, kata Misbakhun, UU yang baru hasil revisi memungkinkan peningkatan penerimaan negara dari pajak sumber daya alam, pelayanan publik dan pengelolaan kekayaan.

"Sehingga sumber daya alam Indonesia bisa digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.”























EquityWorld Futures

Read More