Dolar AS menguat didukung data ekonomi positif | PT Equityworld Samarinda

PT Equityworld Samarinda- Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin dengan dukungan data penjualan rumah baru di Amerika Serikat yang jauh lebih baik dari perkiraan.

Pada akhir perdagangan di New York, euro turun menjadi 1,1899 dolar AS dari 1,1924 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris merosot ke 1,3317 dolar AS dari 1,3324 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan dolar Australia turun menjadi 0,7607 dolar AS dari 0,7615 dolar AS.

Dolar AS dibeli 111,02 yen Jepang, lebih rendah dari 111,56 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga menguat menjadi 0,9813 franc Swiss dari 0,9798 franc Swiss, dan bergerak naik ke 1,2763 dolar Kanada dari 1,2704 dolar Kanada.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,16 persen menjadi 92,929 pada akhir perdagangan.

Penjualan rumah baru keluarga tunggal AS pada Oktober berada pada tingkat tahunan disesuaikan secara musiman 685.000 unit, jauh di atas konsensus pasar 620.000 unit, dan mencapai tingkat tertinggi dalam 10 tahun terakhir, Departemen Perdagangan mengatakan Senin (27/11).

Angka penjualan tersebut 6,2 persen di atas tingkat revisi September di 645.000 unit dan 18,7 persen di atas perkiraan Oktober 2016 sebanyak 577.000 unit.

Para analis mengatakan lonjakan penjualan rumah baru pada Oktober dapat mendorong ekonomi AS lebih tinggi, karena angka ini merupakan indikator utama ekonomi.

PT Equityworld Samarinda

Read More

Bursa efek syariah untuk mobilisasi dana infrastruktur | EquityWorld Samarinda

EquityWorld Samarinda- Pemerintah kini tengah gencar membangun infrastruktur guna mengenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketersediaan infrastruktur memang menjadi salah satu titik lemah daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Dalam membangun infratruktur seperti bandara, pelabuhan dan jalan tol, pemerintah memperkirakan biaya pembangunan pada 2015-2019 mencapai Rp4.796,2 triliun.

Dari perkiraan tersebut, kemampuan APBN dan APBD hanya mampu menutupi 41,3 persen atau Rp1.978,6 triliun, BUMN 22,2 persen atau Rp1.066,2 triliun, sedangkan swasta 36,5 persen atau Rp1.751,5 triliun.

Dengan terbatasnya APBN dan APBD serta BUMN dalam menyediakan dana infrastruktur, inovasi tentang skema pembiayaan pun bermunculan.

Misalnya, skema pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA), kerja sama pemerintah swasta atau ?public private partnership? (PPP) serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sektor perbankan masih tetap diharapkan peranannya sebagai sumber pembiayaan, termasuk pasar modal melalui berbagai produk yang ada.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menyatakan komitmennya untuk terus menggali pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pasar modal.

Komitmen itu disertai kesadaran bahwa sektor perbankan tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur.

"Perbankan tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi kami akan alihkan pembiayaan infrastruktur dari pasar modal saja," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Pada tahun ini penghimpunan dana di pasar modal sudah mencapai Rp220 triliun, sementara pada 2018 ditargetkan penghimpunan dana sebesar Rp673,94 triliun yang terdiri dari SBN Rp414,5 triliun dan IPO, ?right issue?, RDPT, DIRE, sukuk/obligasi korporasi sebesar Rp259,44 triliun.

Bagi Wimboh, untuk mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan karena akan membangkitkan ekonomi di sekitar sarana infrastruktur itu dibangun.

Usulan OJK
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengajukan sejumlah usulan agar pasar modal bisa lebih berperan dalam menjadi sumber pembiayaan.

Ia mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk merelaksasi pajak beberapa instrumen investasi di pasar modal dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur sehingga diminati investor baik asing maupun domestik.

Produk pasar modal yang diusulkan relaksasi perpajakannya yakni obligasi korporasi, reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), Dana investasi real estate (DIRE), efek beragun aset (EBA), dan dana investasi infrastruktur (Dinfra).

Untuk obligasi korporasi, diusulkan adanya penurunan pajak agar disamakan dengan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi 15 persen dari sebelumnya 20 persen.

Selain itu, untuk RDPT yang berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas melalui ?special purpose company? (SPC). Diusulkan dividen dari SPC kepada RDPT tidak dikenakan pajak, karena SPC dianggap satu kesatuan dengan RDPT.

Sementara untuk DIRE, OJK mengusulkan penurunan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkan EBA, diusulkan agar perlakuan pajak berlaku sama untuk semua produk sejenis.

Mengenai Dinfra, Hoesen mengatakan perlu adanya insentif perpajakan disamakan dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) DIRE. Dalam hal ini, Dinfra berinvestasi pada surat utang, sehingga diperlakukan perpajakan sama dengan reksa dana.

Syariah
OJK juga berkomitmen untuk terus berupaya mengembangkan pasar modal syariah sehingga turut meningkatkan kemampuan pembiayaan nasional.

"Yang pasti, keberpihakan kita terhadap syariah tinggi. Apalagi pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI," kata Hoesen.

OJK memiliki beberapa inisiatif dalam rangka mendukung perkembangan pasar modal syariah yakni dengan mulai melakukan pendidikan hingga sertifikasi profesi syariah.

Saat ini, produk pasar modal berbasis syariah yang telah berkembang diantaranya saham, obligasi, efek beragun aset (EBA) dan reksa dana.

Dalam ?road map? pasar modal syariah 2015-2019 yang diterbitkan OJK disebutkan, beberapa hal yang merupakan strategi utama pengembangan pasar modal syariah adalah penguatan pengaturan, peningkatan ?supply and demand?, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi, promosi dan edukasi, serta sinergi kebijakan dengan pihak terkait.

Bursa Efek Syariah
Dalam memobilisasi dana di pasar modal, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur, misalnya, meski pertumbuhannya selama ini cukup baik, masih terkendala dengan basis pasar nasional yang relatif kecil.

Karena itu, dibutuhkan terobosan agar produk pasar modal syariah Indonesia yang jumlahnya banyak itu dapat masuk dan ditransaksikan di pasar global.

Salah satu usulan yang mengemuka dalam memasuki pasar global itu adalah Indonesia kini memerlukan bursa efek syariah sepenuhnya di mana produk yang dijual memenuhi ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN), termasuk proses atau mekanisme transaksinya.

Ketika memimpin Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan kunjungan ke Dubai Financial Market (DFM), Uni Emirat Arab, pada akhir Oktober lalu, Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan Indonesia memiliki pasar modal syariah yang sangat besar.

Karena itu, menurut Tito, pembentukan bursa efek syariah menjadi salah satu rencana strategis dalam mengembangkan dan memperkuat pasar syariah di dalam negeri.

Tito menyambut positif gagasan pembentukan bursa syariah yang datang dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani itu.

Ia menilai Indonesia perlu memiliki lembaga khusus yang menanganipasar syariah sehingga fokus dan tidak tercampur dengan produk konvensional.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia seharusnya memiliki perekonomian syariah, termasuk pasar modalnya, yang berkembang pesat.

Dengan populasi penduduk Indonesia mencapai 261,115 juta jiwa, di mana

87 persennya atau 227,12 juta jiwa beragama Islam dan 65 persen di antaranya masih dalam usia produktif.

Sedangkan populasi negara-negara utama penerbit sukuk terbesar dunia tidak sebesar Indonesia. Misalnya, Turki yang hanya memiliki populasi 79,512 juta jiwa, Inggris 65,637 juta jiwa, Arab Saudi 32,27 juta jiwa, Malaysia 31,19 juta jiwa dan UEA yang hanya 9,27 juta jiwa.

Pasar modal syariah Indonesia masih akan terus berkembang. Potensi tersebut ditunjukkan dengan pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mengalami kenaikan mencapai 28,1 persen pada periode Juni 2016 hingga Juni 2017.

Sedangkan beberapa indeks syariah utama terbesar dunia pertumbuhannya masih di bawah ISSI, seperti indeks Dow Jones Islamic Market yang hanya mencatatkan kenaikan 16,4 persen, FTSE Global Shariah 15,8 persen dan MSCI World Islamic yang hanya tumbuh 13,1 persen.

Dalam jangka waktu lima tahun, nilai kapitalisasi pasar saham syariah juga meningkat 42 persen. Pada 2012, kapitalisasi pasar saham syariah

baru mencapai Rp2.451 triliun, tapi pada akhir September 2017, sudah menjadi Rp3.473 triliun.

Transaksi saham di BEI juga didominasi oleh saham syariah. Per September 2017, dari 556 saham yang ditransaksikan di BEI, sebanyak 343 saham di antaranya merupakan saham-saham berbasis syariah.

Selain itu, perkembangan jumlah investor saham syariah, yakni investor yang membuka rekening efek syariah, juga meningkat signifikan.

Per September 2017, jumlah investor saham syariah tercatat 19.265 orang atau naik 57 persen dibandingkan 2016 yang berjumlah 12.283 orang. Dengan demikian, jumlah pangsa pasar investor syariah juga tumbuh 3,2 persen pada September 2017 dibandingkan 2016 yang sebesar 2,3 persen. 

EquityWorld Samarinda

Read More

Direktur jenderal pajak baru harus punya kepemimpinan | Equityworld Futures Samarinda

Equityworld Futures Samarinda- Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan, direktur Jenderal pajak baru harus memiliki kepemimpinan maupun integritas serta mempunyai wawasan memadai mengenai pajak agar dapat bekerja dengan cepat untuk mengamankan penerimaan.

"Yang penting kepemimpinan kuat, integritas bagus dan paham agar tidak perlu belajar lagi," ujar Prastowo, di Manado, Kamis.

Juga, kata dia, harus memiliki visi yang sama dengan menteri keuangan dalam mengawal penerimaan pajak yang dari tahun ke tahun hampir tidak pernah mencapai target.

Disebut-sebut nama Robert Pakpahan sebagai pejabat baru di pos sangat penting itu, dia menilai nama itu tepat sebagai pengganti Ken Dwijugiasteadi yang segera memasuki masa pensiun.

Jika benar nanti Pakpahan yang dilantik, maka dia memiliki beban berat mewujudkan target penerimaan pajak sebanyak Rp1.415 triliun sebagaimana diamanatkan RAPBN 2018.

"Nama-nama yang beredar saya kira sudah mengerucut, sudah ada indikasi dalam satu atau dua tahun, DJP akan lebih lama melakukan pendekatan secara lunak secara politik," katanya.

Ia menambahkan, Pakpahan merupakan figur yang ideal untuk bisa mengawasi proses transisi, karena telah memiliki reputasi bagus, moderat dan kalem dalam menghadapi persoalan, seperti yang ditunjukkan dia selama ini sebagai direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko di Kementerian Keuangan.

"Kelihatannya, DJP akan setengah dipaksa memilih jalan moderat. Kalau penegakan hukum akan lebih selektif karena guncangan ke depan akan makin kencang secara politik, tidak akan stabil sekarang, makanya butuh moderasi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuanga,  Sri Mulyani Indrawati, mengatakan akan menjaga transisi pergantian Direktur Jenderal Pajak agar tidak berdampak negatif pada upaya penghimpunan penerimaan negara di sisa 2017.

Equityworld Futures Samarinda

Read More

DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliar | PT Equityworld Samarinda

PT Equityworld Samarinda - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.

"Sudah diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) tujuh Wajib Pajak, nilainya Rp5,7 miliar," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama dalam acara media gathering di Manado, Rabu.

Hestu mengatakan upaya pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menjalankan penegakan kepatuhan sesuai PP 36/2017 dan tercatat sebanyak 770.000 Wajib Pajak belum melaporkan harta maupun aset dengan benar serta kebanyakan tidak mengikuti program amnesti pajak.

Dari jumlah tersebut, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan data prioritas mencakup 27.777 Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan maupun Kantor Wilayah untuk dilakukan pemeriksaan pajak, setelah melalui proses validasi.

"Dari angka itu, 6.830 sudah diteliti dan ditindaklanjuti, untuk masuk kesimpulan, valid atau tidak. Kemudian 951 instruksi pemeriksaan telah diusulkan KPP kepada Kanwil, dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 811. Dari jumlah itu, sudah ada 68 laporan hasil pemeriksaan," ujar Hestu.

Hestu menjelaskan jumlah kurang bayar tersebut dapat bertambah karena proses pemeriksaan DJP kepada Wajib Pajak terus berlangsung dan tidak ada batas waktu.

Untuk itu, Hestu mengharapkan Wajib Pajak yang belum melaporkan harta dan aset dengan benar sesuai SPT segera melakukan deklarasi harta maupun aset sebelum DJP menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak.

Ia juga memastikan proses pemeriksaan dilakukan apabila data yang ditemukan benar-benar valid dan DJP bekerja secara profesional dalam memutuskan sehingga Wajib Pajak masih memiliki waktu untuk melakukan pembetulan SPT. 

"Prioritas kita tidak yang ikut amnesti pajak, artinya manfaatkan sebaik-baiknya sebelum SP2 terbit. Kita juga menindaklanjuti secara profesional, jadi SP2 diterbitkan kalau datanya valid," ujar Hestu.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan PP 36/2017 yang merupakan tindak lanjut dari penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak dan konsekuensi lanjutan dari penerapan program amnesti pajak yang telah berakhir pada akhir Maret 2017.

Garis besar dari peraturan ini adalah mengenai pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan yang diberlakukan terhadap tiga jenis kategori Wajib Pajak.

Wajib Pajak tersebut antara lain peserta program amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) dan peserta program amnesti pajak yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi dalam negeri.

Selain itu, peraturan ini juga berlaku kepada para Wajib pajak yang bukan peserta amnesti pajak dan belum mengungkapkan seluruh harta yang harus disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Skema tarif pajak penghasilan final yang dikenakan kepada tiga jenis kategori Wajib Pajak tersebut adalah sebesar 25 persen untuk kelompok Wajib Pajak Badan dan sebesar 30 persen untuk Kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi.

Namun, DJP mengenakan tarif pajak penghasilan final yang lebih ringan yaitu sebesar 12,5 persen bagi kelompok Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan.

Untuk itu, Wajib Pajak yang secara sukarela mengungkapkan harta tersebut dengan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif dalam PP 36/2017 yaitu sebesar 12,5 persen hingga 30 persen, sepanjang DJP belum menerbitkan SP2 Pajak, maka tidak dikenakan sanksi sesuai pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Sebagai penguatan dari pelaksanaan PP tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 sebagai revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 yang berlaku efektif mulai 20 November 2017.

Revisi itu dilakukan dalam rangka memberikan keadilan, pelayanan dan mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus sebagai bagian di dalam proses pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.

Selain mengatur penyampaian pengungkapan harta, revisi PMK itu juga mengatur sengketa mengenai penerbitan SKPKB yang akan dilakukan menggunakan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 


PT Equityworld Samarinda

Read More

Chatib Basri: Ekonomi tidak cukup tumbuh lima persen | EquityWorld Samarinda

EquityWorld Samarinda- Ahli ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengingatkan ekonomi Indonesia tidak cukup jika hanya tumbuh stagnan di kisaran lima persen, karena akan menimbulkan beban fiskal, setelah berkurangnya produktivitas masyarakat dan masih rendahnya pendapatan per kapita.

Basri dalam sebuah paparan ekonomi di Jakarta, Selasa, mengatakan, gejala stagnasi pertumbuhan ekonomi lima persen itu bisa menimbulkan fenomena "tua sebelum kaya". 

Fenomena itu menggambarkan beban anggaran negara yang bertambah karena populasi penduduk dengan usia yang tak lagi produktif, lebih banyak dibanding penduduk usia produktif.

Dia memperkirakan fenomena itu bisa terjadi di 2050 ketika negara harus mengucurkan anggaran untuk jaminan kesehatan bagi banyak penduduk usia tua. Anggaran itu tentunya harus dibiayai dengan penerimaan negara yang memadai.

"Kalau tua sebelum kaya, beban negara dengan aging population yang sudah berhenti kerja jadi enggak bayar pajak dan masih hidup, butuh kesehatan dari BPJS Kesehatan. Harus ada beban fiskal yang besar," kata dia.

Pengajar di Univeristas Indonesia itu menyebutkan fenomena serupa juga bisa dialami Jepang, Korea Selatan, dan juga Australia. Namun, mereka punya bekal memadai karena pendapatan penduduknya mencapai 40.000 dolar Amerika Serikat perkapita.

Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata lima persen, maka pada 2050 pendapatan perkapita Indonesia hanya ada di kisaran 20.000 dolar Amerika Serikat, sementara jumlah penduduknya sangat banyak; saat ini ada di urutan keempat dunia setelah China, India, Amerika Serikat.

"Bedanya ketika masuk aging population income per kapitanya 40.000 dolar AS. Indonesia di 2050 kalau lima persen pertumbuhannya baru 20.000 dolar Amerika Serikat. Ini supaya pertumbuhannya dipercepat," kata Basri.

Pada 2016, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02 persen. Pada 2017, target pemerintah adalah 5,2 persen dan saat ini sudah memasuki triwulan akhir tahun. Secara umum, yang bisa turut menyumbang angka pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi dalam negeri, dan belanja modal serta pembangunan pemerintah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya mengatakan, Indonesia memang perlu memompa pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Salah satu cara untuk memompa pertumbuhan itu, menurut Sri Mulyani, adalah dengan investasi di sektor SDM dengan meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan. "Ini investasi yang besar untuk peningkatan kualitas hidup," ujarnya.

EquityWorld Samarinda

Read More

IHSG BEI ditutup menguat kurang dari dua poin | EquityWorld Samarinda

 EquityWorld Samarinda- Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (IHSG BEI), Senin, ditutup menguat tipis 1,55 poin seiring dengan investor asing yang mulai melakukan aksi beli.

IHSG BEI ditutup menguat 1,55 poin atau 0,02 persen menjadi 6.053,28. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak turun 0,04 poin (0,00 persen) menjadi 1.010,95.

Analis Reliance Sekuritas Lanjar Nafi di Jakarta mengatakan bahwa investor asing yang kembali melakukan aksi beli saham menjadi salah satu faktor yang mendukung IHSG untuk bertahan di area positif.

"Investor asing terlihat melakukan aksi beli bersih pada pasar reguler di awal pekan ini," katanya

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia pada Senin (20/11) ini, investor asing mencatatkan beli bersih atau "foreign net buy" di pasar reguler sebesar Rp164,98 miliar.

Ia menambahkan bahwa penguatan IHSG juga ditopang oleh saham-saham sektor industri dasar, sementara sektor infrastruktur menjadi penahan IHSG setelah sempat bergerak optimis diawal sesi perdagangan.

Ia mengatakan bahwa secara teknikal, IHSG membentuk pola pelemahan sehingga diperkirakan akan bergerak bervariasi pada perdagangan selanjutnya (Selasa, 21/11) di kisaran 6.020-6.070 poin.

Analis Indosurya Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan bahwa fundamental ekonomi nasional yang relatif masih cukup kondusif masih cukup kuat menjaga pergerakan IHSG berada dalam tren penguatan.

"Ekonomi yang kondusif menjadi pedoman bagi investor untuk melakukan akumulasi saham," katanya.

Frekuensi transaksi hari ini tercatat mencapai 297.386 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 7,982 miliar lembar saham senilai Rp5,707 triliun. Sebanyak 135 saham naik, 199 saham menurun, dan 120 saham tidak bergerak nilainya atau stagnan.

 EquityWorld Samarinda

Read More

OJK usulkan relaksasi pajak untuk produk infrastruktur | Equityworld Futures Samarinda

Equityworld Futures Samarinda- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk merelaksasi pajak beberapa instrumen investasi di pasar modal dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur sehingga diminati investor.

"Dengan relaksasi perpajakan pada instrumen-instrumen pasar modal di aset infrastruktur dapat berkembang lebih pesat, lebih kompetitif, dan menarik minat investor baik asing maupun domestik," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen di Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan produk pasar modal yang diusulkan relaksasi perpajakannya yakni obligasi korporasi, reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), Dana investasi real estate (DIRE), efek beragun aset (EBA), dan dana investasi infrastruktur (Dinfra).

Untuk obligasi korporasi, dia mengusulkan penurunan pajak agar disamakan dengan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi 15 persen dari sebelumnya 20 persen.

Selain itu, kata dia, untuk RDPT yang berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas melalui special purpose company (SPC). Diusulkan dividen dari SPC kepada RDPT tidak dikenakan pajak, karena SPC dianggap satu kesatuan dengan RDPT.

Sementara untuk DIRE, ia menambahkan OJK mengusulkan penurunan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkan EBA, diusulkan agar perlakuan pajak berlaku sama untuk semua produk sejenis.

Dan mengenai Dinfra, Hoesen mengatakan perlu adanya insentif perpajakan disamakan dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) DIRE. Dalam hal ini, Dinfra berinvestasi pada surat utang, sehingga diperlakukan perpajakan sama dengan reksa dana. 

Equityworld Futures Samarinda

Read More

Rupiah naik 40 poin | PT Equityworld Samarinda

PT Equityworld Samarinda- Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Jumat pagi bergerak naik 40 poin menjadi Rp13.499 per dolar AS.

Analis Binaarta Sekuritas Reza Priyambada mengatakan pelaku pasar keuangan dalam negeri merespons positif hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 4,25 persen, menilai langkah itu bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Keputusan RDG-BI itu dinilai dapat menjaga stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamental ekonomi nasional di tengah meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS," katanya.

Selain itu, menurut dia, apresiasi rupiah juga dipicu oleh ketidakjelasan program reformasi perpajakan Amerika Serikat (AS), yang membuat pelaku pasar menghindari aset-aset berdenominasi dolar AS dan melakukan bargain hunting pada aset-aset di negara berkembang yang ekonominya dianggap stabil.

Harga minyak mentah dunia yang stabil di atas level 50 dolar AS per barel, ia menjelaskan, juga ikut menopang pergerakan mata uang berbasis komoditas seperti rupiah. Harga minyak jenis WTI Crude berada di level 55,31 dolar AS per barel dan Brent Crude di posisi 61,21 dolar AS per barel hari ini.

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memperkirakan apresiasi nilai tukar rupiah relatif terbatas, antara lain karena efek pernyataan salah satu pejabat The Fed yang merasa inflasi di AS cenderung meningkat.

"Inflasi Amerika Serikat yang membaik akan memberikan jalan bagi The Fed untuk melanjutkan proses kenaikan suku bunga pada Desember nanti dan 2018 secara bertahap," katanya. 


PT Equityworld Samarinda

Read More

Equity World Samarinda : Wall Street Ditetapkan untuk Pembukaan Tinggi Menjelang Penghasilan, Data

Equity World Samarinda - Kontrak berjangka A.S. menunjuk pada pembukaan yang lebih tinggi pada hari Kamis menjelang serangkaian data ekonomi dan laporan pendapatan.

S & P 500 futures meningkat delapan poin atau 0,31% pada pukul 6:50 ET (11:50 AM GMT) sementara Dow futures naik 52 poin atau 0,22%. Sementara teknologi berat Nasdaq 100 berjangka naik 25 poin atau 0,41%.

Saham teratas dalam perdagangan pra-pasar termasuk Cisco Systems (NASDAQ: CSCO), yang melonjak 6,42% setelah hasil pendapatannya lebih tinggi dari perkiraan dan Anheuser-Busch Inbev SA (NYSE: BUD), yang naik 1,47%. Apple (NASDAQ: AAPL) meningkat 0,78% sebelum bel pagi saat Nokia (HE: NOKIA) Corp ADR naik 1,24%.

Sementara itu, pembuat bahan makanan Mattel (NASDAQ: MAT) turun 3,60% setelah menolak tawaran pengambilalihan oleh Hasbro (NASDAQ: HAS) sementara perusahaan farmasi Teva Pharma Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA) turun 0,71% dan peritel busana L Brands (NYSE: LB ), yang merek tanda tangannya termasuk Victoria's Secret, merosot 3,98% setelah pendapatan kuartal ketiga gagal memenuhi harapan.

Equity World Samarinda – Sejumlah merek terkenal ditetapkan untuk merilis hasil pendapatan mereka pada hari Kamis. Perusahaan termasuk Wal-Mart Stores Inc, NYSE: BBY), Manchester United Ltd (NYSE: MANU) dan Gap Inc (NYSE: GPS), antara lain.

Dalam berita ekonomi, klaim pengangguran, harga impor dan ekspor, dan survei manufaktur Philadelphia Fed semuanya akan keluar pada pukul 8:30 ET (1:30 PM GMT). Produksi industri keluar pada pukul 9:15 ET (2:15 PM GMT), sedangkan Indeks Pasar Perumahan NAHB / Wells Fargo keluar pada pukul 10 pagi ET (3:00 PM GMT).

Di depan pidato tersebut, Presiden Federal Federal Reserve Robert Kaplan akan berbicara dalam acara CFA Society Houston sementara Presiden Fed Cleveland Loretta Mester akan memberikan pidato utama pada Konferensi Moneter Tahunan ke 35 Cato Institute di Washington.

Sementara itu, ketidakpastian seputar tagihan reformasi perpajakan bisa membebani pasar. Anggota Partai Republik diharapkan memberikan suara pada RUU tersebut pada hari Kamis, dengan beberapa analis yang yakin bahwa Partai Republik akan mendamaikan perbedaan mereka sebelum batas waktu Thanksgiving Holiday minggu depan.

Saham di Eropa naik. DAX Jerman naik 55 poin atau 0,42% sementara di Prancis CAC 40 meningkat 28 poin atau 0,53% dan di London, FTSE 100 tergelincir setengah poin atau 0,01%. Sementara itu pan-European Euro Stoxx 50 naik 16 poin atau 0,45% sementara petenis Spanyol IBEX 35 melonjak 109 poin atau 1,09%.

Di komoditas, emas berjangka naik 0,08% menjadi $ 1,278.75 per troy ounce sementara minyak mentah berjangka turun 0,18% menjadi $ 55,23 per barel. Indeks dolar A.S., yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, meningkat 0,17% menjadi 93,88.

Sumber : Investing
Edit by: Equity World Samarinda

Read More

Apple kembali pimpin pasar wearable|EquityWorld Samarinda

EquityWorld Samarinda- Apple sekali lagi menjadi pemimpin pasar wearable untuk kuartal ketiga 2017.

Dilansir dari laman GSM Arena, perusahaan yang membuat Apple Watch itu berada di posisi pertama pada Q1, namun disusul oleh Xiaomi dan Fitbit di Q2.

Pada Q3 2017, kedudukan Apple diikuti oleh Xiaomi dan Fitbit. Apple diperkirakan telah mengirimkan 3,9 juta wearable antara bulan Juli hingga September. Xiaomi mengirimkan 3,6 juta unit dalam jangka waktu yang sama, sementara Fitbit menjual 3,5 juta unit.

Hal ini berarti Apple kini menguasai 23 persen pasar wearable, sementara Xiaomi memiliki pangsa pasar 21 persen, dan Fitbit duduk di level 20 persen.

Huawei berada di posisi keempat, namun hanya memiliki pangsa pasar 6 persen, sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi tiga brand tersebut, setidaknya dalam waktu dekat. 

Menutup posisi lima besar ada Samsung dengan pangsa pasar 5 persen.

Peluncuran Apple Watch Series 3 yang berkemampuan LTE jelas membantu Apple di Q3, kuartal terkuatnya sepanjang tahun ini. Sebanyak 800.000 unit Apple Watch terjual dalam periode tiga bulan itu dengan varian LTE.

Namun, menurut analis, Series 3 gagal mencapai potensi penuhnya pada kuartal ketiga. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan yang terbatas akibat permintaan lebih tinggi dibandingkan pasokan. Sehingga, diperkirakan arloji pintar tersebut akan mendapat angka penjualan yang lebih baik di kuartal keempat Apple.

Sementara pengiriman smartwatch bertumbuh, perangkat gelang kebugaran tidak terjual secepat dulu. Oleh sebab itu, keseluruhan pasar perangkat tersebut tercatat turun 2 persen di Q3 menjadi 17,3 unit, demikian GSM Arena.

EquityWorld Samarinda

Read More

IHSG ditutup melemah 0,37 poin | Equityworld Futures Samarinda

Equityworld Futures Samarinda- Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia, Senin, ditutup melemah tipis sebesar 0,37 poin dipicu saham-saham sektor infrastruktur yang bergerak negatif.

IHSG turun 0,37 poin atau 0,01 persen menjadi 6.021,45. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak turun 0,19 poin atau 0,01 persen menjadi 1.000,95.

"IHSG ditutup melemah setelah bergerak cukup optimis sejak sesi pertama. Saham-saham sektor infrastruktur menjadi penekan pergerakan IHSG," kata Analis Reliance Sekuritas Lanjar Nafi di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, investor asing yang melanjutkan aksi lepas saham turut menjadi salah satu faktor yang menahan laju IHSG. Saham Bank Central Asia Tbk (BBCA), Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan Bank Mandiri Tbk (BMRI) menjadi yang terbanyak di jual.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia hari ini, investor asing mencatatkan jual bersih di pasar reguler sebesar Rp268,78 miliar.

Sementara itu, Analis Indosurya Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, pelemahan IHSG yang tipis itu menunjukkan masih ada potensi bagi IHSG untuk kembali bergerak di area positif.

"Data-data ekonomi naional yang telah dirilis cukup positif, situasi itu dapat mendorong investor kembali melakukan aksi beli sehingga berpeluang mendorong IHSG kembali ke area positif," katanya.

Bank Indonesia menyampaikan, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 4,3 miliar dolar AS, membaik dari defisit pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,8 miliar dolar AS, seiring dengan kenaikan surplus neraca perdagangan barang dan penurunan defisit neraca pendapatan primer.

Sementara itu BEI mencatat frekuensi perdagangan hari ini sebanyak 337.875 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,865 miliar lembar saham senilai Rp7,572 triliun. Sebanyak 141 saham naik, 168 saham menurun, dan 146 saham tidak bergerak nilainya.

Bursa regional, di antaranya indeks bursa Nikkei turun 300,43 poin (1,32 persen) ke 22.380,99, indeks Hang Seng menguat 61,26 poin (0,21 persen) ke 29.182,18 dan Straits Times melemah 0,97 poin (0,03 persen) ke posisi 3.419,13. 

Equityworld Futures Samarinda

Read More

Jepang puji iklim investasi Indonesia | PT Equityworld Samarinda

PT Equityworld Samarinda - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memuji iklim investasi Indonesia yang dianggap semakin kondusif sejak beberapa tahun terakhir.

Perdana Menteri Shinzo Abe saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Diamond, Manila, Filipina pada Minggu, secara khusus memuji kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berhasil memperbaiki iklim investasi.

"Terima kasih atas kepemimpinan Presiden Jokowi, iklim investasi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan," ucap PM Abe sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Keduanya melakukan pertemuan bilateral sekaligus mempersiapkan berbagai kegiatan bersama menjelang tahun depan sebagai puncak perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi menginginkan adanya perkembangan yang signifikan dalam kerja sama di bidang infrastruktur menjelang perayaan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara. 

"Hal ini akan menjadi kado yang monumental bagi 60 tahun hubungan kedua negara," ucap Presiden Jokowi.

Untuk kerja sama investasi, Presiden Jokowi mengapresiasi peningkatan investasi Jepang di Tanah Air. 

"Hampir mencapai 90 persen pada 2016," katanya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa investasi di Indonesia sudah jauh membaik. 

Index "ease of doing business" Indonesia misalnya, telah melompat dari peringkat 114 pada tahun 2015 menjadi peringkat 72 di tahun 2017. 

Indonesia juga telah mendapat "investment grade" dari tiga lembaga pemeringkat internasional.

"Dengan situasi yang semakin baik ini saya berharap investasi Jepang pada 2017 akan dapat melampaui angka investasi tahun lalu," ucap Presiden.

Sebelum pertemuan bilateral tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan kepada jurnalis dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan PM Abe juga telah meluncurkan logo 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang.

"Tahun depan merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang karena kita akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik," ucap Retno.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Dubes RI untuk Filipina Johny Lumintang.

PT Equityworld Samarinda

Read More

Indonesia jajaki kerja sama energi terbarukan dengan Maroko | EquityWorld Samarinda

EquityWorld Samarinda- Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjajaki peluang kerja sama di bidang energi baru terbarukan dengan Maroko dalam pertemuan yang digelar di Maroko, Rabu (8/11).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi, Pertambangan, dan Lingkungan Hidup Kerajaan Maroko.

"Saya kemarin bertemu Sekjen Kementerian Energi, Pertambangan, dan Lingkungan Hidup Kerajaan Maroko dalam rangka menjajaki kerja sama di bidang energi," katanya.

Agung menjelaskan, saat ini pemerintah Maroko sedang berfokus mengembangkan energi baru terbarukan, seperti energi angin dan surya.

Teknologi energi baru terbarukan di Maroko, lanjut dia, sudah sangat efisien sehingga harga jualnya hanya sekitar 2,6 sen dolar AS per kWh.

Rencananya, pada 2030, sekitar 52 persen energi Kerajaan Maroko berasal dari energi angin dan surya.

Negara itu bahkan ingin memproklamirkan diri sebagai penyuplai energi terbarukan di Eropa dan Afrika lantaran telah menjalin kerja sama dengan Spanyol dan Portugal.

Agung menambahkan, selain peluang kerja sama di bidang energi baru terbarukan, sektor lain seperti pariwisata dan perikanan juga punya potensi untuk dikembangkan. 

"Pada awal Desember 2017 mendatang, Raja Maroko berencara mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedatangan Raja Maroko ini dalam rangka untuk membicarakan lebih lanjut kerja sama yang akan dibangun dengan Indonesia," katanya seraya menambahkan akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait untuk persiapan kerja sama. 


EquityWorld Samarinda

Read More