Rabu, 24 September 2014
Ahok tegaskan FPI akan hadapi polisi
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) mengatakan organisasi Front Pembela Islam (FPI) akan
berhadapan dengan polisi jika bertindak anarkis dalam upaya menolak
dirinya menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo.
Soekarwo: pemerintah ambil alih pembayaran korban Lapindo
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan
pemerintah pusat mengambil alih sisa pembayaran korban lumpur Lapindo di
Sidoarjo yang masih mencapai 20 persen atau sekitar Rp781 miliar.
Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas
Urbaningrum divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3
bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar
Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS karena dinilai terbukti melakukan
tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah
proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang.
Selasa, 23 September 2014
Sembilan terpidana korupsi terpilih menjadi anggota dewan
Manokwari (ANTARA News) - Sebanyak sembilan mantan anggota DPR Provinsi
Papua Barat yang statusnya terpidana korupsi terpilih kembali menjadi
anggota DPR periode 2014-2019 mendatang.
Kejagung nyatakan kekayaan Udar Pristono melimpah hingga Rp50 miliar
Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung menyatakan kekayaan mantan
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono yang menjadi
tersangka dugaan "mark up" pengadaan busway Transjakarta 2013, melimpah
hingga
Dolar bervariasi setelah 10 pekan menguat
New York (ANTARA News) - Kurs dolar AS diperdagangkan bervariasi
terhadap mata uang utama lainnya pada Senin (Selasa pagi WIB), karena
mata uang lainnya menemukan kembali beberapa kekuatan mereka setelah
indeks dolar naik 10 pekan berturut-turut.
Meski dolar mundur terhadap pound Inggris dan yen Jepang untuk hari ini, namun masih naik terhadap mata uang utama lainnya karena Federal Reserve AS bergerak lebih dekat untuk mengakhiri kebijakan moneter ultra longgarnya, lapor Xinhua.
Meski dolar mundur terhadap pound Inggris dan yen Jepang untuk hari ini, namun masih naik terhadap mata uang utama lainnya karena Federal Reserve AS bergerak lebih dekat untuk mengakhiri kebijakan moneter ultra longgarnya, lapor Xinhua.
PM Irak menentang pengerahan pasukan darat asing
Baghdad (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) Irak Haidar al-Abadi
menentang pengerahan pasukan darat asing di negaranya sebagai bagian
dari upaya untuk melawan kelompok jihad.
Sierra Leone catat 130 kasus Ebola baru dalam tiga hari
%2B140806112.jpg)
Senin, 22 September 2014
Silaknas PKS
Silaknas PKSPresiden
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta (kedua kiri) didampingi
Sekjen Muhammad Taufik Ridho (kiri), Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid
(ketiga kiri) dan Wakil Sekjen Fahri Hamzah (kanan) memberikan paparan
pada acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) di
Jakarta, Minggu (21/9). Silagnas yang diikuti oleh sejumlah anggota DPRD
dan DPR tersebut mengangkat tema Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah
Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Roy Suryo : KONI dan KOI bagai koki dan pramusaji
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo berharap
dualisme antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite
Olimpiade Indonesia (KOI) segera selesai.
Densus 88 tembak NR saat penggerebekan di Dompu
Mataram (ANTARA News) - NR berusia 23 tahun, warga Dusun Kala Timur,
Desa Oo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara barat, tewas ditembak Tim Densus
88/Antiteror pada Sabtu (20/9) malam, saat proses penangkapan dirinya
karena diduga ikut terlibat dalam jaringan terorisme.
Kejati nyatakan kasus mobiler Gubernur Sulbar tak rugikan negara
Mamuju (ANTARA News) - Kejaksanaan Negeri Kabupaten Mamuju Provinsi
Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan
mobiler rumah jabatan (Rujab) Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tidak
menimbulkan kerugian negara.
Komisi pemilu umumkan Ghani Presiden Afghanistan mendatang
Kabul (ANTARA News) - Ashraf Ghani dinyatakan sebagai presiden
Afghanistan mendatang, Minggu, setelah memenangkan pemilu 14 Juni, kata
para pejabat, mengakhiri beberapa bulan perselisihan atas tuduhan
kecurangan besar-besaran yang membawa negara ke dalam krisis politik.
"Komisi Independen Pemilihan Umum menyatakan Dr Ashraf Ghani sebagai presiden, dan dengan demikian mengumumkan bahwa proses pemilu telah berakhir," kata Kepala Komisi Ahmad Yousaf Nuristani kepada wartawan tanpa memberikan margin kemenangan atau angka partisipasi pemilih, lapor AFP.
Dua kandidat presiden Afghanistan yang bersaing, sebelumnya menandatangani satu perjanjian pembagian kekuasaan, Ahad, tanda mengakhiri konflik yang berkepanjangan menyangkut hasil pemilu yang disengketakan pada saat yang sangat penting dalam sejarah negara itu.
Penghitungan hasil akhir juga menurut rencana akan dikeluarkan setelah tertunda pada perundingan detik-detik akhir, untuk mengatasi kebuntuan yang menyebabkan Afghanistan dilanda krisis saat pasukan pimpinan AS akan mengakhiri perang 13 tahun mereka terhadap Taliban.
Ashraf Ghani, yang meraih kemenangan dalam pemilu presiden pada Juni, sesuai dengan hasil sementara akan menjadi presiden, sementara Abdullah Abdullah diangkat mengisi jabatan baru "Pejabat Kepala Eksekutif" (CEO), yang akan sejajar dengan perdana menteri.
Baik Ghani maupun Abdullah mengklaim menang dalam pemilu yang dituduh kelompok Abdullah diwarnai kecurangan.
PBB mendesak keras adanya pembentukan satu "pemerintah persatuan nasional" untuk menghindari kembalinya perpecahan etnik seperti yang dalam perang saudara tahun 1990-an.
Kedua kandidat menandatangani perjanjian itu dalam satu acara di istana presiden dan setelah itu mereka saling berangkulan dan Presiden Hamid Karzai mulai berpidato.
Penerjemah: Askan Krisna
"Komisi Independen Pemilihan Umum menyatakan Dr Ashraf Ghani sebagai presiden, dan dengan demikian mengumumkan bahwa proses pemilu telah berakhir," kata Kepala Komisi Ahmad Yousaf Nuristani kepada wartawan tanpa memberikan margin kemenangan atau angka partisipasi pemilih, lapor AFP.
Dua kandidat presiden Afghanistan yang bersaing, sebelumnya menandatangani satu perjanjian pembagian kekuasaan, Ahad, tanda mengakhiri konflik yang berkepanjangan menyangkut hasil pemilu yang disengketakan pada saat yang sangat penting dalam sejarah negara itu.
Penghitungan hasil akhir juga menurut rencana akan dikeluarkan setelah tertunda pada perundingan detik-detik akhir, untuk mengatasi kebuntuan yang menyebabkan Afghanistan dilanda krisis saat pasukan pimpinan AS akan mengakhiri perang 13 tahun mereka terhadap Taliban.
Ashraf Ghani, yang meraih kemenangan dalam pemilu presiden pada Juni, sesuai dengan hasil sementara akan menjadi presiden, sementara Abdullah Abdullah diangkat mengisi jabatan baru "Pejabat Kepala Eksekutif" (CEO), yang akan sejajar dengan perdana menteri.
Baik Ghani maupun Abdullah mengklaim menang dalam pemilu yang dituduh kelompok Abdullah diwarnai kecurangan.
PBB mendesak keras adanya pembentukan satu "pemerintah persatuan nasional" untuk menghindari kembalinya perpecahan etnik seperti yang dalam perang saudara tahun 1990-an.
Kedua kandidat menandatangani perjanjian itu dalam satu acara di istana presiden dan setelah itu mereka saling berangkulan dan Presiden Hamid Karzai mulai berpidato.
Penerjemah: Askan Krisna
Editor: B Kunto Wibisono
Jumat, 19 September 2014
Calon Hakim Agung
Calon Hakim AgungAnggota
dewan memperhatikan petugas menghitung surat suara saat voting
persetujuan calon hakim agung di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Kamis (18/9). Komisi III DPR menyetujui empat nama
dari lima calon hakim sebagai hakim agung, yaitu Amran Suadi (38 suara),
Sudrajat Dimyati (38 suara), Purwosusilo (38 suara), dan Is Sudayono
(38 suara). (ANTARA FOTO/Satrio Pamudji)