Rabu, 28 Januari 2015
Ditjen Pajak siap terapkan "tax amnesty"
Selasa, 27 Januari 2015
Peresmian Pabrik Ekstraksi
Peresmian Pabrik EkstraksiDirektur
Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto
bersama Presiden Direktur PT. Petropack Agro Industries (PAI) Prihanto
Ekoputro (kanan) dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi (kiri) melakukan
pemotongan pita pada peresmian pabrik ekstraksi PT. Petropack Agro
Industries di Semarang (26/1). (kemenperin.go.id)
Menteri Susi pertimbangkan "transshipment" untuk kapal lokal
Kemenag: jemaah haji Kalsel berangkat 20 Agustus
Banjarmasin (ANTARA News) - Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan
Selatan H Muhammad Tambrin menerangkan, jamaah calon haji asal provinsi
Kalsel pada musim haji 2015 diperkirakan berangkat 20 Agustus mendatang.
Pimpinan KPK tolak pengunduran diri Bambang Widjojanto
Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
menolak pengunduran diri Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait
dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi
memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di
Mahkamah Konstitusi pada 2010. Senin, 26 Januari 2015
Jimly Asshidiqie masuk tim independen KPK-Polri
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly
Asshidiqie mengatakan ia dan beberapa orang lainnya diminta memberi
masukan terkait masalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian
Republik Indonesia.
Irak melaju ke semifinal setelah protes Iran ditolak
Legislator Golkar inisiasi perubahan sistem anggaran
Lulusan SMK Zamrisyaf ubah gelombang laut menjadi listrik
Jumat, 23 Januari 2015
Persiapan Rencana Pilkada Serentak
Persiapan Rencana Pilkada SerentakKetua
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan) memberikan
pemaparan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1). Rapat tersebut membahas
persiapan dan kesiapan rencana Pilkada serentak 2015 serta masukan
terkait RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
(Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan nomor 2 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Dua opsi langkah Joko Widodo terkait pernyataan Hasto
Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan
Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyebutkan
sedikitnya ada dua pilihan langkah yang sepatutnya ditempuh oleh
Presiden Joko Widodo untuk menanggapi pernyataan Pelaksana tugas
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto
Kristiyanto.










%2Bto-patroli-patok-perbatasan-030115-mr-5.jpg)
%2B2112850.jpg)
%2B150127peresmian-pabrik1.jpg)
%2Behan-haul-gus-dur-080115-adm-6xx.jpg)
%2Bn-Calon-Jamaah-Haji-010914-SMT-3.jpg)
%2B125antarafoto-konpres-jokowi-250115-1.jpg)
%2B2053044.jpg)
%2B150119839.jpg)
%2B30711044.jpg)
%2B-Tenaga-Gelombang-Laut-101213-Ief-1.jpg)
%2Bncana-pilkada-serentak-220115-sgd-2.jpg)
%2Bt-penyelamatan-kpk-polri-200115-wpa-1.jpg)





