Program Legislasi Nasional

Program Legislasi NasionalMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menghadiri rapat dengan Badan Legislasi DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1). Rapat yang diikuti Menkum HAM dan DPD membahas program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Read More

Hasto Kristiyanto temui Megawati

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di rumah Teuku Umar 27A, Jakarta, Kamis malam.

Read More

Kecelakaan di Ciawi tiga orang terjepit kendaraan

Bogor (ANTARA News) - Peristiwa kecelakaan terjadi di depan perumahan Rancamaya Golf Jalan Raya Ciawi-Sukabumi antara angkot dengan mobil tronton bermuatan peti kemas, Kamis malam mengakibatkan tiga orang terjepit badan mobil.

Read More

BNPT terima delegasi Tiongkok terkait terorisme di Palu

Jakarta (ANTARA News) - BNPT menerima kunjungan delegasi pemerintah Tiongkok terkait penangkapan empat warga Tiongkok yang terindikasi sebagai pelaku teror di Palu, Sulawesi Tengah.

Read More

Kompolnas belum siapkan nama calon Kapolri baru

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengaku belum menyiapkan nama calon Kapolri baru untuk mengantisipasi batalnya pelantikan calon Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo.

Read More

Sidang Paripurna DPD RI

Sidang Paripurna DPD RIKetua DPD RI, Irman Gusman (tengah) didampingi dua Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad (kiri) dan GKR Hemas (kanan) memimpin jalannya Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). Sidang tersebut membahas tentang pengambilan keputusan pertimbangan DPD RI RUU APBN-P 2015 dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Program Legislasi Nasional usul DPD RI 2015-2019. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Read More

Addie MS harap devisa dari bidang kreatif meningkat

Jakarta (ANTARA News) - Konduktor Addie MS berharap pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (BEK) dapat menstimulasi kreativitas bangsa yang berujung pada peningkatan devisa dari bidang kreatif.

Read More

PLN akan ujicoba PLTU Jeranjang 1 pada Februari

Mataram (ANTARA News) -  Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jeranjang unit 1, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, akan diujicoba pada awal Februari 2015.

Read More

Pemerintah-Komisi XI DPR sepakat perdalam PMN BUMN

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan menerima gratifikasi ketika masih sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Read More

Pemerintah-Komisi XI DPR sepakat perdalam PMN BUMN

Jakarta (ANTARA News) - Komisi XI DPR dan Pemerintah sepakat melakukan pendalaman atas rencana pemberian dana Penyertaan Modal Negara kepada 35 BUMN pada RAPBN-P 2015 sebesar Rp48,01 triliun.

Read More

Komnas HAM Temui Pimpinan KPK

Komnas HAM Temui Pimpinan KPKKetua Tim Investigasi Komnas HAM Nur Cholis (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tertutup dengan pimpinan KPK terkait pelaporan Bambang Widjoyanto, Jakarta, Selasa (27/1). Tim tersebut dibentuk bertujuan untuk memberi masukan kepada Presiden dari berbagai sumber salah satunya dari Komnas HAM dimana tim akan fokus kepada dugaan kriminalisasi pimpinan KPK. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Read More

Pemerintah kaji penerbitan Perppu Minerba

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengkaji penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Read More

Kejagung ragu-ragu eksekusi dua warga negara Australia

Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung belum menyatakan sikap secara tegas untuk mengeksekusi mati dua warga negara Australia yang dikenal anggota "Bali Nine".

Read More

Tapal batas Indonesia-Malaysia harus sesuai "Stadblad"

Nunukan (ANTARA News) - Tokoh masyarakat menyoroti penetapan tapal batas Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kaltara semestinya berdasarkan hasil perjanjian "Stadblad" antara Inggris dan Kerajaan Bulungan.

Read More

Ditjen Pajak siap terapkan "tax amnesty"

Jakarta (ANTARA News) - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan siap menerapkan "tax amnesty" atau penghapusan pajak bagi masyarakat yang menyimpan dananya di luar negeri, dan sedang menyiapkan kajian terkait rencana tersebut.

Read More