EquityWorld Samarinda- Sukuk negara memiliki porsi yang penting untuk mendukung pencapaian target pemerintahan Joko Widodo membangun infrastruktur jalan raya dan kereta api di Jawa dan luar Jawa.
“Sejak 2013 sukuk negara berperan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi dalam negeri yang efektif dan efisien. Sehingga di masa mendatang sukuk negara adalah tiang pembangunan infrastruktur Indonesia,” tutur Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau instrumen utang piutang tanpa riba adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah.
Sejak diterbitkan pada 2008 sampai dengan 2017, sukuk negara mencapai Rp 758 triliun dan merupakan diversifikasi pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya.
Suminto mencatat sejak 2013, Kementerian Perhubungan menjadi kementerian pertama yang memprakarsai proyek infrastruktur menggunakan sukuk negara(project financing sukuk). Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalur rel ganda Cirebon – Kroya senilai Rp800 miliar.
Setahun kemudian Kementerian Perhubungan menggunakan skema pembiayaan serupa untuk pembangunan jalur rel ganda Cirebon – Kroya Segmen I (Lanjutan), Double Double Track Manggarai – Jatinegara (Paket A) dan Double Track Jatinegara – Bekasi (Paket B2 (2) senilai Rp1,37 triliun.
“Keberhasilan Kementerian Perhubungan kemudian diikuti Kementerian PUPR untuk melakukan pembiayaan infrastruktur jalan raya maupun jembatan. Namun patut dicatat, seluruh proyek pembangunan jalur kereta api Kementerian Perhubungan dilakukan menggunakan pembiayaan sukuk negara,” tuturnya.
Sejak 2013 hingga 2017 dana pembangunan infrastruktur dari sukuk negara yang digunakan Kementerian Perhubungan membangun jalur kereta api di Jawa dan Sumatera mencapai Rp16,71 triliun.
Tahun depan sukuk negara akan menyumbang sedikitnya Rp7 triliun untuk membiayai pembangunan jalur kereta api jalur melayang (elevated) dan Double Track Track wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera dan Sulawesi.
Sementara sejak 2015 sukuk negara telah menyumbang pembiayaan pembangunan jalan danjembatan di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang dilakukan Kementerian PUPR senilai Rp3,51 triliun.
Sementara sepanjang 2016-2017 sukuk negara telah menyumbangkan dana senilai Rp11,92 triliun bagi Kementerian PUPR untuk digunakan membangun jalan, jalan layang, terowongan,dan jembatan di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
“Ditargetkan pada 2018, Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur jalan akan mendapatkan alokasi sukuk negara senilai Rp7,5 triliun. Sehingga boleh dikatakan pembiayaan syariah secara lansung berperan membangun infrastruktur transportasi di Indonesia,” tuturnya.
Tentu saja, lanjutnya, sukuk negara dikelola sejalan dengan asas pemerintahan yang baik dimana seluruh sumber keuangan maupun penggunaannya tersebut tentu saja harus dikelola secara efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat luas.
Ketahanan Pangan
Sukuk negara sebagai alternatif sumber pembiayaan negara di masa mendatang akan semakin berperan dalam mencapai ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Salah satu pentingnya sukuk adalah semakin besarnya porsi proyek infrastruktur pengelolaan air menggunakan sukuk negara. Tanpa infrastruktur pengelolaan air yang baik maka produksi pangan sulit tercapai," tutur Suminto.
Suminto mencatat tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan proyek infrastruktur menggunakan sukuk negara (project financing sukuk) senilai Rp2,73 triliun untuk pekerjaan pengendalian banjir, pengelolaan drainase, pengelolaan Bendungan-Embung, penyediaan air tanah dan air baku.
Sementara untuk tahun depan, dari target sukuk negara yang didapatkan Kementerian PUPR sejumlah Rp12,78 triliun dialokasikan Rp5,28 triliun untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur pengelolaan air untuk mendukung program ketahanan pangan dan penyediaan air bersih.
EquityWorld Samarinda
0 komentar:
Posting Komentar