Kamis, 03 September 2015
Pemprov DKI luncurkan sistem daftar ulang PNS e-PUPNS
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan
sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik atau
e-PUPNS bagi seluruh PNS Daerah Khusus Ibu Kota.
Petani Lebak panen 8 ton/hektare dengan teknologi jejer legowo
15 imigran Bangladesh kabur naik L-300 dari penampungan
Menteri Susi ke Polandia jajaki kerjasama kelautan
Selama di Polandia, Menteri Susi Pudjiastuti, mengadakan pertemuan dengan berbagai pejabat tinggi terkait antara lain Deputi Perdana Menteri / Menteri Ekonomi Polandia, Janusz Piechocinski, serta Secretary of State Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaaan, Kazimierz Plocke, di Warsawa, demikian Counsellor KBRI Warsaw, Roos Diana Iskandar kepada Antara London, Rabu.
Duta Besar RI untuk Polandia, Peter F. Gontha mengatakan Polandia merupakan negara Uni Eropa dengan sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia termasuk sektor maritim. "Indonesia memberikan perhatian yang besar dalam kemaritiman untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Dubes Peter F Gontha.
Menteri Susi Pudjiastuti saat bertemu Deputi Perdana Menteri Polandia, yang merangkap Menteri Ekonomi, Janusz Piechocinski, melakukan re-organisasi dan fokus pada kebijakan pengamanan kekayaan laut dan pengelolaan secara maksimal potensi kemaritiman Indonesia.
Dikatakannya salah satu kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI adalah pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing yang merugikan negara sebesar 20 milyar dolar AS/tahun.
Menurut Menteri Susi, IUU identik dengan kejahatan lainnya seperti penyelundupan bahan bakar, perbudakan di kapal dan penyelundupan manusia. Keberhasilan Indonesia dalam memerangi IUU memberikan dampak positif dengan berkurangnya 36 persen subsidi dan konsumsi BBM nasional, Pemerintah mengalokasikan dua miliar dolar AS untuk pengembangan kebijakan kemaritiman nasional, ujarnya.
Sementara itu Wakil PM Polandia menyampaikan Pemerintah Polandia memberikan perhatian khusus kepada kawasan Asia Pasifik. Untuk lebih meningkatkan hubungan perdagangan, sejak 1 Agustus 2015 telah dibuka jalur container langsung dari pelabuhan Gdansk ke pelabuhan di kawasan Asia Pasifik.
"Letak strategis Polandia di jantung Eropa, dengan dukungan infrastruktur jalan raya dan pelabuhan (Gdansk dan Gdynia) dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai gateway and hub ke kawasan Eropa," ujar Wakil PM Piechocinski.
Polandia merupakan negara kedua terbesar di Eropa dalam industri galangan kapal, terbesar keenam di Eropa dalam industri otomotif dan spare parts dan peringkat keempat dalam industri meubel.
Pengalaman dan kemampuan teknologi yang baik yang dimiliki Polandia dalam industri galangan kapal dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menjalin kerjasama investasi galangan kapal, joint shipbuilding programme terutama untuk mother processing vessel dan teknologi cold storage processing.
Menteri Kelautan dan Perikanan, mengajak Polandia untuk berinvestasi dan menjalin kerja sama joint venture dengan PT PAL dan sektor swasta Indonesia. Hal ini disampaikan saat bertemu dengan Secretary of State Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaaan, Kazimierz Plocke.
Peningkatan kapasitas dan pembangunan sumber daya manusia bidang kemaritiman menjadi perhatian Indonesia, begitu pula Polandia. Dalam kaitan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia akan memberikan 100 beasiswa per tahun bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar mengenai kemaritiman di luar negeri. Polandia memiliki Institut Maritim Gdansk dan Universitas Maritim Gdynia yang dapat menerima mahasiswa dari Indonesia.
Menteri Susi menyampaikan, Komunitas Ekonomi ASEAN yang akan mulai berlangsung pada 1 Januari 2016 merupakan peluang bagi Polandia untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan negara ASEAN termasuk Indonesia
Menteri Susi juga menyempatkan untuk melihat secara langsung dua perusahaan galangan kapal Nauta Shipyard dan Remontowa Shipyard yang berada di utara Polandia, Gdansk dan Gdynia, Indonesia mengalokasikan dana sebesar 650 juta dolar AS untuk investasi galangan kapal, pembelian/perakitan kapal baru dan cold storage fish processing," ujarnya.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Rabu, 02 September 2015
Penggeledahan Pertamina Foundation
Penggeledahan Pertamina FoundationPenyidik
Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantor Pertamina Foundation terkait
kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Pertamina
sepanjang 2012-2014 di kawasan Simprug, Jakarta, Selasa (1/9/15).
Bareskrim Mabes Polri mengusut kasus dugaan korupsi "Menabung 100 Juta
Pohon" proyek tahun 2011-2015 dengan kerugian negara dalam korupsi ini
sebesar Rp126 miliar dari total nilai proyek Rp256 miliar. (ANTARA
FOTO/Reno Esnir)
Menkeu nilai dosis kebijakan moneter sudah sesuai
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan
takaran (dosis) kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia sudah
cukup dan sesuai untuk menjaga laju inflasi, terutama komponen inflasi
inti yang terpengaruh gejolak nilai tukar rupiah dan besaran suku
bunga.
Menurut Bambang di Jakarta, Selasa, laju inflasi inti (core inflation) hingga Agustus yang sebesar 0,52 persen dan secara tahunan sebesar 4,92 persen cukup terkendali, meskipun dia menyebutkan otoritas moneter tetap harus mewaspadai potensi gejolak akibat faktor eksternal.
"Saya rasa masih cukup, ya, tingkat bunga itu harus dijaga dan juga nilai rupiahnya," kata Menkeu ketika ditanya mengenai takaran kebijakan moneter BI di kawasan Gedung DPR.
Jika dibandingkan dengan Juli, inflasi inti Agustus mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi inti Juli sebesar 0,34 persen, dan secara tahunan (year on year) sebesar 4,86 persen.
Inflasi inti merupakan komponen yang cenderung persisten (persistent component) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas, inflasi negara mitra dagang, dan ekseptasi inflasi pasar.
Depresiasi nilai tukar rupiah ke level Rp14 ribu per dolar AS dan secara tahun berjalan 2015 sudah mencapai 13 persen juga menjadi salah satu tekanan inflasi inti.
"Tugasnya Bank Indonesia menjaga agar core inflation itu terkendali. Jika inflasinya tinggi, tidak ada sebab faktor lain, berarti inflasi tinggi itu gara-gara core inflation," ujar Bambang.
Menyinggung soal laju inflasi Agustus sebesar 0,39 persen dan secara "year on year" sebesar 7,18 persen, Bambang menilai hal itu karena tren pembalikan kondisi permintaan dan harga barang setelah tren konsumsi tinggi pada bulan Ramadan 1436 Hijriah dan Lebaran 2015 pada Juli lalu.
Bambang tidak setuju jika laju inflasi Agustus 2015 sebesar 0,39 persen itu dianggap sebagian besar karena daya beli masyarakat yang masih turun.
"Itu juga karena keberhasilan menjaga pasokan dan distribusi barang dan bahan makanan, terutana bahan pangan bergejolak (volatile food)," ujarnya.
Sementara itu, BPS mencatat tekanan inflasi pada bulan Agustus 2015 lebih karena momentum dimulainya tahun ajaran baru.
"Sektor pendidikan, rekreasi, dan olahraga merupakan komponen kelompok pengeluaran utama yang menyumbang inflasi pada bulan Agustus karena mulai tahun ajaran baru di SD, SLTP, dan SLTA," kata Kepala BPS Suryamin.
Selain kontribusi dari kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga yang pada bulan Agustus tercatat inflasi 1,72 persen, laju inflasi juga didukung kelompok bahan makanan yang menyumbang inflasi 0,91 persen.
Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau ikut menyumbang inflasi 0,71 persen, diikuti kelompok kesehatan 0,7 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,16 persen, serta kelompok sandang 0,01 persen.
Sesuai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, pemerintah menargetkan laju inflasi (yoy) 5 persen. Sementara itu, Bank Indonesia ingin mengendalikan laju inflasi (yoy) di 4 persen plus minus 1 persen.
(I029/D007)
Menurut Bambang di Jakarta, Selasa, laju inflasi inti (core inflation) hingga Agustus yang sebesar 0,52 persen dan secara tahunan sebesar 4,92 persen cukup terkendali, meskipun dia menyebutkan otoritas moneter tetap harus mewaspadai potensi gejolak akibat faktor eksternal.
"Saya rasa masih cukup, ya, tingkat bunga itu harus dijaga dan juga nilai rupiahnya," kata Menkeu ketika ditanya mengenai takaran kebijakan moneter BI di kawasan Gedung DPR.
Jika dibandingkan dengan Juli, inflasi inti Agustus mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi inti Juli sebesar 0,34 persen, dan secara tahunan (year on year) sebesar 4,86 persen.
Inflasi inti merupakan komponen yang cenderung persisten (persistent component) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas, inflasi negara mitra dagang, dan ekseptasi inflasi pasar.
Depresiasi nilai tukar rupiah ke level Rp14 ribu per dolar AS dan secara tahun berjalan 2015 sudah mencapai 13 persen juga menjadi salah satu tekanan inflasi inti.
"Tugasnya Bank Indonesia menjaga agar core inflation itu terkendali. Jika inflasinya tinggi, tidak ada sebab faktor lain, berarti inflasi tinggi itu gara-gara core inflation," ujar Bambang.
Menyinggung soal laju inflasi Agustus sebesar 0,39 persen dan secara "year on year" sebesar 7,18 persen, Bambang menilai hal itu karena tren pembalikan kondisi permintaan dan harga barang setelah tren konsumsi tinggi pada bulan Ramadan 1436 Hijriah dan Lebaran 2015 pada Juli lalu.
Bambang tidak setuju jika laju inflasi Agustus 2015 sebesar 0,39 persen itu dianggap sebagian besar karena daya beli masyarakat yang masih turun.
"Itu juga karena keberhasilan menjaga pasokan dan distribusi barang dan bahan makanan, terutana bahan pangan bergejolak (volatile food)," ujarnya.
Sementara itu, BPS mencatat tekanan inflasi pada bulan Agustus 2015 lebih karena momentum dimulainya tahun ajaran baru.
"Sektor pendidikan, rekreasi, dan olahraga merupakan komponen kelompok pengeluaran utama yang menyumbang inflasi pada bulan Agustus karena mulai tahun ajaran baru di SD, SLTP, dan SLTA," kata Kepala BPS Suryamin.
Selain kontribusi dari kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga yang pada bulan Agustus tercatat inflasi 1,72 persen, laju inflasi juga didukung kelompok bahan makanan yang menyumbang inflasi 0,91 persen.
Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau ikut menyumbang inflasi 0,71 persen, diikuti kelompok kesehatan 0,7 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,16 persen, serta kelompok sandang 0,01 persen.
Sesuai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, pemerintah menargetkan laju inflasi (yoy) 5 persen. Sementara itu, Bank Indonesia ingin mengendalikan laju inflasi (yoy) di 4 persen plus minus 1 persen.
(I029/D007)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Gubernur BI: pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF 2018 bergengsi
Pakar: tipikor masuk KUHP kuatkan pemberantasan korupsi
Presiden akan lantik Kepala Staf Kepresidenan
Selasa, 01 September 2015
Rapat kerja Pansus RUU Merek
Rapat kerja Pansus RUU MerekMenteri
Hukum dan HAM Yasona Laoly (tengah) menghadiri rapat kerja Pansus RUU
Merek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/15). Rapat
tersebut membahas pandangan fraksi-fraksi dan pengesahan jadwal acara
serta mekanisme kerja pembahasan RUU tentang Merek. (ANTARA FOTO/M Agung
Rajasa)