Jambi (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Zulkarnain mengatakan, korupsi menyebabkan semakin banyaknya masyarakat
miskin dan pengangguran.
"Karenanya kita lakukan koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah)
korupsi agar pengelolaan APBD dilakukan semaksimal mungkin sesuai
dengan regulasi yang berlaku, berdampak berkurangnnya jumlah
pengangguran dan masyarakat miskin," katanya di Jambi, Rabu.
Saat Semiloka Korsupgah Korupsi KPK dan BPKP di Jambi, Zulkarnain
mengatakan, KPK mengadakan whistler blower system secara terbuka
sehingga masyarakat bisa melaporkan adanya korupsi, dan sebagian Operasi
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, informasinya berasal dari
sistem tersebut.
"OTT itu tidak dadakan. Itu melalui monitoring yang lama dan informasinya banyak diperoleh KPK dari masyarakat," katanya.
Dia menjelaskan, lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap
Korsupgah tahun 2014 dan tahun 2015 adalah di bidang pengelolaan APBD
serta hibah/bantuan sosial, bidang pendapatan serta pengadaan barang dan
jasa.
KPK kata Zulkarnain telah melakukan studi pada tahun 2013, dimana
jika terjadi korupsi pada sektor kehutanan maka nilai kerugian akibat
dampak korupsi tersebut 500 kali lipat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) pusat melalui Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah, Gilbert
A.H. Hutapea mengatakan, salah satu fokus koordinasi supervisi adalah
pengamatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Gilbert menjelaskan, pendanaan pembangunan di daerah tidak bisa
lagi terlalu mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, namun
harus menggali pendapatan daerah.
"Rata-rata kemandirian daerah dalam pendanaan pembangunan hanya 22 persen," kata Gilbert.
Gilbert mengatakan, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan
APBD adalah profil daerah dan keselarasan program pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah.
"Dalam mencegah dan memberantas korupsi, pengembangan sistem
pengawasan intern pemerintah (SPIP) mutlak harus dilakukan dan aparatur
pengawas intern pemerintah (APIP) harus diperkuat," kata Gilbert.
Penjabat Gubernur Jambi, Irman, dikesempatan itu mengharapkan agar
KPK dan BPKP terus melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan
korupsi, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Irman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung
dilakukannya Korsupgah korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang
akuntabel.
Untuk itu, Irman meminta pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah
kabupaten/kota daerah ini untuk menjadikan Korsupgah KPK dan BPKP ini
sebagai pembelajaran.
Kamis, 19 November 2015
KPK tegaskan korupsi sebabkan masyarakat banyak miskin
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar