Hal itu disampaikan Presiden dalam salah satu sesi Retreat II Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-ASEAN yang dilaksanakan pada Selasa pagi waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Jakarta dengan perbedaan waktu California 15 jam lebih lambat dari Jakarta.
"Dapat ditarik pelajaran bahwa untuk memerangi terorisme dan mengurangi FTF diperlukan kestabilan politik, pemerintah yang demokratis, serta tidak dalam pendudukan asing," kata Presiden.
Presiden mengemukakan bahwa hampir semua negara menghadapi masalah yang sama, dimana ada warga negaranya yang bergabung dengan FTF.
Ia menambahkan, jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Suriah sebanyak 329 orang.
"Ini jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta," katanya.
Berdasarkan analisis media, faktor utama relatif kecilnya penduduk Indonesia yang bergabung FTF adalah karena Indonesia tidak memiliki pemerintah yang represif, tidak dalam pendudukan, serta kondisi politik yang relatif stabil.
Presiden juga menyampaikan gagasannya untuk memanfaatkan media sosial dalam menghadapi ekstremis dan teroris.
Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penyebaran paham ekstremis dan ajakan bergabung dengan FTF banyak dilakukan melalui media sosial.
"Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan media sosial dalam menyebarkan perdamaian dan toleransi sebagai counter narasi," kata Presiden.
Inilah yang menurut Presiden juga akan disampaikannya saat berkunjung ke Silicon Valley, yakni Indonesia Digital Initiative: Empowering Leaders of Peace.
"Saya mengajak agar Yang Mulia berkenan bergabung dengan saya untuk memperbanyak narasi melalui media sosial mengenai moderasi, toleransi, dan perdamaian," ajak Presiden Jokowi.
Pernyataan itu sekaligus menutup sambutan pembuka sesi pembahasan terorisme dalam KTT ASEAN-AS.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 komentar:
Posting Komentar