"Pemprov Maluku maupun kabupaten/kota kurang serius melobi pemerintah pusat. Akibatnya Maluku tidak kebagian banyak program yang digelontorkan pusat untuk percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia," kata Menko Indroyono, di Ambon, Senin.
Menko Indroyono yang hadir di Ambon untuk menjadi pembicara pada diskusi publik Sinergitas Kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim, yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Maluku, melibatkan empat provinsi kawasan timur yakni Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Menurut Menko, Maluku tidak termasuk sebagai daerah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga dikarenakan kurangnya daya lobi serta komunikasi intensif dengan pemerintah Pusat.
"Di Indonesia timur tercatat hanya Morotai (Maluku Utara) dan Sorong Papua Barat yang disetujui Pemerintah Pusat sebagai KEK," katanya.
Pemerintah kedua daerah ini menurut Menko Indroyono, sangat intens membangun komunikasi serta pendekatan dengan pemerintah pusat, sehingga aspirasi pembangunan dapat diakomodir dalam rencana pembangunan nasional.
Dua daerah ini, kata Menko dikenal paling serius mendorong pemerintah pusat untuk membuka Kawasan Ekonomi Khusus, sehingga hasilnya tahun lalu hanya dua kawasan ini di kawasan timur Indonesisa yang disetujui menjadi KEK.
"Ini pembelajaran bagi pemda-pemda yang ada di Indonesia. Contohi Sorong karena mereka begitu intens membangun komunikasi dengan kita. Di sinilah terlihat keseriusan pemerintah daerahnya," ujarnya.
Menko menandaskan, seharusnya salah satu kabupaten/kota di Maluku ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, mengingat potensi sumber daya alam di daerah ini sangat melimpah.
"Tetapi semuanya terpulang kepada pemerintah daerah masing-masing," ujar Menko seraya berjanji untuk membantu mendorong salah satu daerah di Maluku untuk menjadi KEK.
Menko berharap, kritikan yang disampaikannya menjadi bahan evaluasi Pemprov Maluku terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kegagalan Maluku melakukan lobi tingkat pusat menunjukan lemahnya kemampuan para pemangku kepentingan di daerah ini dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat," tandasnya.
Menko Soesilo berharap, pemerintah Maluku bisa meningkatkan hubungan serta komunikasi dengan pemerintah pusat baik dalam memperjuangkan anggaran maupun sinkronisasi berbagai program pembangunan.
"Intinya ada keseriusan pemerintah membangun komunikasi intensif dengan Pusat, karena di Maluku belum ada satu pun kawasan yang masuk dalam daftar KEK," ujarnya.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar