Batam (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman akan
mendorong dan merumuskan solusi jangka pendek yang bisa
diimplementasikan menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk
penggunaan kapal dalam negeri bagi seluruh instansi pemerintah.
"Kami bakal mendorong persyaratan wajib membeli kapal di dalam
negeri bagi seluruh kementerian, lembaga dan BUMN, dalam setiap
penyusunan APBN untuk sektor maritim termasuk kebutuhan kapal nasional,"
kata Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo didampingi
Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja saat mengunjungi Pulau Nipah Batam,
Senin.
Salah satu langkah yang mungkin bisa ditempuh adalah, setiap
tender-tender kontrak BUMN atau pemerintah yang ada di APBN harus
disisipkan persyaratan harus beli atau buat di dalam negeri selagi sudah
mampu dibangun di dalam negeri.
"Lembaga non kementerian serta BUMN yang membutuhkan kapal bisa
menyisipkan persyaratan lelang proyek wajib dibangun atau dibeli di
dalam negeri sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo tersebut.
Dengan begitu, calon peserta lelang yang tidak punya lokasi industri di
Indonesia secara otomatis tereliminir," kata dia.
Meski begitu, Indriyono mengatakan keinginan Presiden agar
pemerintahan memanfaatkan utilisasi industri galangan kapal dalam negeri
khususnya dari Batam tidak membutuhkan regulasi pendukung termasuk
Peraturan Menteri Keuangan.
Apalagi selama ini pemerintah sudah memberikan insentif mulai dari
bebas PPN hingga bea masuk komponen ditanggung pemerintah bagi industri
galangan di luar Batam.
"Insentif sudah diberikan. Jadi saya rasa tidak membutuhkan peraturan menteri," kata Indriyono.
Saat ini secara keseluruhan sekitar 70 persen galangan kapal dalam
neeri berada di Batam. Produksi kapal di dalam negeri tetap menjadi
pusat perhatian mengingat biaya produksi yang murah sehingga Presiden
berharap Batam menjadi salah satu pusat produksi untuk kebutuhan
nasional.
Rencana tersebut, diharapkan membuat industri galangan kapal dalam
negeri makin bergeliat dengan biaya produksi yang kian murah dan bisa
diserap kebutuhan nasional.
"Industri galangan kapal nasional semakin menarik karena sudah
diberikan insentif dan kemudahan. Saya kira semua orang bakal membeli
kapal buatan dalam negeri," kata dia.
Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja mengatakan dengan intruksi Presiden
agar seluruh lembaga dan kementerian membeli kapal dari dalam neggeri
khususnya Batam akan semakin menggairahkan galangan kapal Batam.
"Saat ini memang tengah sedup sebagai dampak dari kebijakan larangan
ekspor bahan tambang mentah. Khususnya bagi pembuat tongkang. Namun apa
yang disampaikan Presiden saat berada di Batam, tentu akan
menggairahkan kembali galangan kapal Batam," kata dia.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Minggu (21/6) Presiden Joko
Widodo menyatakan semua lembaga pemerintah, kementerian, BUMN harus
memesan kapal buatan dalam negeri setelah dinilai galangan kapal dalam
negeri sudah maju.
Selasa, 23 Juni 2015
Menko Maritim dorong penggunaan kapal dalam negeri
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar