Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR akan
menginisiasi perubahan sistem anggaran yang sentralistik agar program
pusat dan daerah sinkron dan tepat sasaran.
"Fakta yang terjadi di lapangan daerah sedikit mendapat anggaran
karena dikelola oleh pusat. Daerah juga sering tidak tahu ada proyek
yang sedang dilaksanakan di daerahnya sehingga program tersebut menjadi
tidak sinkron dan tidak tepat sasaran," kata Wakil Ketua Fraksi Partai
Golkar, Ahmadi Noor Supit, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.
Ketua Badan Anggaran DPR itu mengatakan anggaran harus dirasakan
masyarakat di daerah dan sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat, tapi
hal itu sulit terjadi dengan sistem anggaran yang sentralistik.
Menurut dia, penyusunan anggaran berbasis daerah sangat penting agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi.
Dalam pembahasan APBNP, ujar dia, pembagian anggaran harus dilihat
sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga pembagiannya proposional.
Ia juga mengatakan anggaran untuk kepala daerah daerah sebaiknya
lebih besar agar kepala daerah dapat sinkronkan program dengan visi
misinya.
Meski menginginkan perubahan sistem anggaran sentralistik, ia
berpendapat khusus dana desa sebaiknya tetap dilakukan secara sentral
agar pemanfaatannya dapat diawasi dan pembangunan desa sesuai dengan
program daerah.
"Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peran kepala daerah sangat
sentral sehingga penyaluran dana desa sebaiknya melalui bupati/walikota
sebagai penanggungjawab pemerintahan di tingkat kabupaten/kota," ujar
dia.
Terakhir, ia mengusulkan betapa pentingnya politik anggaran yang
berpihak pada pengembangan pasar tradisional di daerah untuk
menghidupkan ekonomi kecil menengah dan melakukan pembatasan pada pasar
modern.
Fraksi Partai Golkar DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP)
tentang Perppu dan anggaran dengan pimpinan daerah Gubernur, Bupati dan
Walikota dari Partai Golkar se-Indonesia, Minggu.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, mengatakan akan
melanjutkan acara tersebut dua kali setahun agar DPR dapat
berkonsolidasi dengan pemimpin dan wakil di daerah.
"Kegiatan ini akan brlanjut secara periodik, sekurang-kurangnya dua
kali setahun kita bertemu. Tahap pertama secara regional, berikutnya
seluruh Indonesia," kata Ade.
Senin, 26 Januari 2015
Legislator Golkar inisiasi perubahan sistem anggaran
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar