Jakarta (ANTARA News) - Komisi XI DPR dan Pemerintah sepakat melakukan
pendalaman atas rencana pemberian dana Penyertaan Modal Negara kepada 35
BUMN pada RAPBN-P 2015 sebesar Rp48,01 triliun.
"Kami masih membutuhkan waktu untuk memperoleh gambaran menyeluruh
atas berbagai aspek terkait PMN dan masih diperlukan pembahasan lebih
lanjut dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN," kata Ketua Komisi XI
DPR Fadel Muhammad, usai menggelar Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan
Menkeu, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Rabu malam.
Rapat dimulai sejak pukul 15:00 WIB dan berakhir sekitar pukul
21:30 WIB yang didominasi pertanyaan soal urgensi dari usulan PMN kepada
sejumlah BUMN.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan
kontribusi perusahaan BUMN sangat besar dalam pembangunan perekonomian,
sehingga membutuhkan modal melalui PMN.
Namun, karena materi yang dipaparkan tidak detil, fraksi memandang perlu dilakukan pendalaman.
"Kami menyimpulkan bahwa fraksi PDIP belum dapat menyetujui PMN dan
diputuskan dalam raker yang direncanakan di lain hari," ujar Hendrawan.
Hal senada Chairul Saleh dari Fraksi Gerinda bahwa perusahaan BUMN
merupakan aset strategis untuk mengatasi permasalahan perekonomian
Indonesia, namun yang menjadi persoalan adalah perbaikan perusahaan.
"Belum lagi dari sisi urgensi. Kami harus kaji lebih dalam
melibatkan pakar dan ahli. Sehingga, kami sama dengan PDIP dan meminta
forum untuk mengkaji secara mendalam," ujar Chairul Saleh.
Sementara itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Johny G.
Plate menuturkan pendalaman PMN harus dilakukan soalnya dana yang
dikucurkan Pemerintah sangat besar atau 11 kali lipat dari dana talangan
Bank Century.
Pada kesempatan itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan sepakat dilakukannya pembahasan lebih lanjut.
"Kami sepakat. Mudah-mudahan kami bisa menjabarkannya," kata Bambang.
Sementara itu Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengatakan paradigma Pemerintahan saat ini berbeda dengan sebelumnya.
Untuk mendorong pembangunan di Indonesia, BUMN harus didorong.
Banyak program di Indonesia, namun sampai sekarang tidak bisa
direalisasikan.
"Saatnya membuktikan dengan PMN BUMN diharapkan dapat meningkatkan
lapangan kerja, memperbaiki kinerja perusahaan dan tentunya menjadi
penopang pertumbuhan ekonomi," ujar Rini.
Kamis, 29 Januari 2015
Pemerintah-Komisi XI DPR sepakat perdalam PMN BUMN
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar