Dikatakan, tidak salah pemerintah provinsi dan masyarakat Maluku diperlakukan berbeda dari daerah lain di sektor kelautan dan perikanan, karena kondisi geografis daerah yang 92,4 persen merupakan laut.
Perairan laut Maluku menurut Wapres, sejak dahulu terkenal kaya akan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah dan bernilai ekonomis di pasaran dunia, sehingga menyebabkan ribuan kapal dari berbagai negara melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal.
"Tentu cara dan perlakuan pemerintah terhadap masing-masing daerah tidak sama. Karena potensi dan keunggulan Maluku adalam maritim, sehingga kita mengutamakan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan menjadi lebih baik lagi, termasuk pemberian kapal-kapal bagi para nelayan serta pendidikan kemaritiman," katanya.
Ditanya apakah semua negara dan daerah berciri kepulauan mendapatkan perlakuan yang sama, menurut Wapres Jusuf Kalla, tentu akan mendapatkan perlakuan yang sama.
"Maluku memang potensi perikanannya sangat besar mencapai 1,7 juta ton per tahun atau sebesar 26 persen dari total produksi sektor perikanan nasional. Jadi harus diperlakukan berbeda," tandasnya.
Menurutnya, ada daerah berciri kelautan, tetapi ternyata hasil tangkapan dan produksi perikanannya tidak terlalu banyak, sehingga sehingga prioritasnya dialihkan ke sektor lain.
Wapres menambahkan, pemerintah Pusat memprogramkan pemberian fasilitas perikanan yang lebih memadai kepada para nelayan di Maluku, baik kapal penangkap ikan, alat tangkap maupun cold store.
"Tetapi terpenting bantuannya harus tepat sasaran yakni kepada nelayan yang tangguh dan tahan dingin dan mau bekerja keras, sehingga kesejahteraannya terus meningkat," ujarnya.
Hal lain yang penting, kata Wapres para pengusaha lokal di Maluku harus lebih agresif dan berperan di berbagai sektor termaut kelautan dan perikanan.
"Pengusaha lokal harus agresif dan berani berinvestasi. Jangan sampai pengusaha dari luar datang untuk berusaha, kemudian marah dan membuat masalah," tegasnya.
Sedangkan menyangkut sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, Wapres Jusuf Kalla menambahkan, harus ditingkat dan serta disiplin sehingga tidak menjadi penonton di daerah sendiri.
"SDM di sektor kelautan dan perikanan di Maluku harus terus ditingkatkan agar menguasai berbagai teknologi di sektor unggulan ini serta siap menghadapi persaingan di pasar bebas Asean," katanya.
Sedangkan menyangkut perjuangan Maluku bersama tujuh provinsi lainnya untuk mendapaikan pengakuan sebagai provinsi Kepulauan yang hingga saat ini belum terwujud, Wapres mengatakan, perbedaannya hanya menyangkut alokasi anggaran yang juga memperhitungkan luas wilayah laut dan tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk dan wilayah daratan.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar