Senin, 16 Februari 2015

Menaker: perdagangan manusia NTT kategori darurat

Kupang (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakiri mengatakan, kasus perdagangan manusia atau human trafficking di Nusa Tenggara Timur sudah masuk kategori darurat sehingga harus menjadi perhatian untuk segera diatasi dengan tegas.

Hingga akhir Januari 2015 ada sekitar 70 ribu kasus perdangangan orang di NTT dalam setahun sehingga akan membuat aturan khusus soal hal ini," katanya didepan warga Kupang, Minggu.

Hanif menyampaikan itu di hadapan ratusan peserta Kampanye Publik dan Dialog Interaktif "Mempromosikan Migrasi Aman dan Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang" yang diselenggarakan oleh International Organization of Migration, Kemenaker, Rumah Perempuan Kupang, dan Kedubes Norwegia.

"Harus kita nyatakan, sudah cukup orang NTT dijual, ditipu kesana kemari. Ada yang tersiksa, ada yang dibunuh. Jumlah kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur sudah darurat," katanya di Kupang, Minggu.

Ia mengaku telah mencabut izin 28 PT penyalur TKI. Dan hingga hari ini ada 34 PT lagi yang terancam. Tidak ada kompromi. Kalau ada PT bau-bau dagang orang, kita bunuh PT-nya. Kita cabut izin PT-nya," tandas politisi PKB ini.

Saat berada di NTT, Hanif sempat mampir ke salah satu desa yang mayoritas warganya pernah jadi TKI. Yang membuat miris, tidak ada data tentang warga desa yang bekerja ke luar negeri.

"Agar tidak terjebak tindak pidana perdagangan orang, harus ada koordinasi dengan pemerintah desa. Saya tanya kades tahu warganya pergi, ternyata tidak tahu. Warga tidak pernah lapor," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah tidak menghalang-halangi WNI yang mau kerja di luar negeri. Namun ia meminta semua mengikuti prosedur.

"Warga NTT punya hak migrasi untuk tingkatkan kesejahteraan keluarga. Harus dijamin keamanannya oleh pemerintah," tambahnya.

Sementara Ketua SIGNIS Indonesia, Romo Frans de Sales, SCJ mengatakan, arus migrasi manusia dari Flores khususnya dan NTT pada umumnya sangat tinggi.

"Untuk itu dibutuhkan perhatian serius pemerintah daerah dalam mengantisipasi fenomena tersebut,"katanya.

Menurutnya, harus ada keseriusan dari pemerintah daerah dalam menyikapi hal ini. Pemerintah juga harus terus mendorong, memotivasi dan memberikan dukungan pendidikan buat para migran. Pasalnya, unsur yang paling penting yakni membekali para migran dengan pendidikan.

"Kami dari asosiasi media yang tergabung dalam SIGNIS merasa prihatin dengan persoalan kemanusiaan yang menimpa para migran atau perantau. SIGNIS ingin menjadi tanda, terang bagi dunia tanpa mengenal suku, agama dan golongan," ujarnya.

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015

0 komentar:

Posting Komentar