Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan Presiden Joko Widodo dipilih
oleh rakyat dan kini menentukan arah nasib rakyat sehingga tidak boleh
tunduk pada kepentingan partai.
"Walaupun ia diusung oleh partai tertentu, tetapi tidak boleh tunduk
pada kepentingan partai. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas di
atas kepentingan yang lain," kata Said Aqil di Kantor PBNU, Jakarta,
Selasa.
Menurut Said Aqil, kegaduhan yang terjadi sejak Presiden Joko Widodo
mengajukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal
Kapolri merupakan batu ujian besar bagi pemerintah sekarang.
"Ujian yang cukup berat, tetapi kalau Pak Jokowi bisa mengatasi
masalah ini, akan mudah. Tetapi kalau tidak mampu, maka popularitasnya
akan terus merosot," katanya.
Mengenai keputusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan
permohonan Budi Gunawan terkait status tersangka yang disematkan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada dirinya, Said Aqil menyatakan
menghormati keputusan tersebut.
"Keputusan tersebut harus dihargai, soal BG dilantik atau tidak, itu hak prerogratif Presiden," tandas Said Aqil.
PBNU juga mengapresiasi sikap netral Tentara Nasional Indonesia
(TNI) di tengah kegaduhan politik belakangan ini. Menurut Said Aqil,
sikap netral TNI dalam urusan politik menunjukkan semakin dewasanya TNI
dalam mengawal demokrasi.
"Kalau kondisi sekarang terjadi di Timur Tengah, sikap tentara pasti
sudah lain ceritanya," kata kiai lulusan Universitas Ummul Qura,
Mekkah, Arab Saudi itu.
Rabu, 18 Februari 2015
PBNU : Presiden tak boleh tunduk kepentingan partai
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar