Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengelola Transportasi
Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dinilai akan lebih baik apabila di
bawah kendali langsung Presiden, kata pengamat transportasi Djoko
Setijawarno.
"BPTJ akan mengalami kendala birokrasi, kecuali langsung di bawah
Presiden," kata Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima di
Jakarta, Minggu.
Ia menilai hal tersebut berdasarkan pengamatan terhadap
kebijakan-kebijakan mengenai transportasi umum yang dikeluarkan oleh
Kementerian Perhubungan tidak mendapatkan respons positif dari kepala
daerah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
BPTJ dibentuk dengan tujuan mengintegrasikan layanan transportasi di Jabodetabek.
BPTJ memiliki tugas untuk mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan
layanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Wilayah
tersebut dinilai memiliki lalu lintas padat yang berulang setiap hari.
Djoko menilai sejumlah kepala daerah akan lebih patuh kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.
Menurut Djoko, hingga saat ini baru sedikit kepala daerah yang membuat program mengenai transportasi angkutan umum.
Ia mengatakan kepala daerah lebih mempertimbangkan proyek pelebaran
jalan atau pembangunan fasilitas jalan ketimbang menata sistem
transportasi yang sudah ada.
Djoko juga berpendapat kemajuan sistem transportasi saat ini baru ada di
kota besar, terutama di Jakarta dan sejumlah kota satelitnya yang
sedang dilakukan pengembangan.
Senin, 01 Februari 2016
Pengamat: BPTJ lebih baik di bawah Presiden
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 komentar:
Posting Komentar