Larso Marbun katakan politik pendidikan dan kepegawaian tidak sejalan

Jakarta (ANTARA News) - Politik pendidikan dan politik kepegawaian yang terjadi selama ini tidak sejalan sehingga belum diketahui jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan masyarakat, kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Larso Marbun di Jakarta, Selasa.


"Dalam mengatur pendidikan sebenarnya ada dua hal yang perlu disejalankan agar tujuan pendidikan tercapai yaitu politik pendidikan dan politik kepegawaian. Keduanya harus dilaksanakan secara jujur, objektif, transparan dan akurat," tambahnya.

Marbun yang baru delapan bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu menegaskan politik pendidikan dan politik kepegawaian seharusnya memiliki satu visi yaitu memajukan pendidikan untuk kepentingan bangsa.

Dalam politik pendidikan, kata dia, sistem pendidikan yang diberlakukan belum jelas, apakah menganut sistem teknologi atau sistem konvensional.

Pemerintah mendorong sistem pendidikan menggunakan teknologi, tetapi penerapannya ternyata masih menggunakan sistem konvensional. Hal itu terjadi lantaran peraturan untuk melaksanakan sistem pendidikan yang menganut teknologi belum berjalan.

Sistem pendidikan seperti itu, sudah dilaksanakan di Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan. Sedangkan negara-negara di Eropa sudah lama menerapkan sistem pendidikan modern tersebut.

Bila sistem itu dilaksanakan di Indonesia, jumlah guru yang dibutuhkan tidak banyak. Guru-guru yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang dapat menerapkan sistem pendidikan berteknologi canggih.

"Sistem pendidikan modern itu tidak menimbulkan efek negatif jika dijalankan semata-mata untuk kepentingan bangsa. Tidak perlu khawatir menggeser nilai-nilai tradisi, keagamaan dan sosial, karena sistem itu justru mempermudah nilai-nilai tersebut menjadi karya nyata yang bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat," ucapnya.

Sementara dalam politik kepegawaian akan muncul kepentingan yang bertolak belakang dengan sistem pendidikan yang menganut teknologi canggih. Hal itu terjadi lantaran jumlah guru berstatus pegawai dalam setiap tahun diklaim berbagai pihak masih kurang.

"Benar atau tidak sih? Apakah penambahan pegawai di sekolah-sekolah itu sebagai kebutuhan pendidikan atau kepentingan?" singgungnya.

Menurut dia, mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang saat ini menjadi Presiden RI ke-7 telah mengetahui permasalahan tersebut. Karena itu, revolusi mental di sektor pendidikan dianggap penting untuk kemajuan bangsa.

"Mantan bos saya itu sudah mengetahui permasalahan mendasar ini. Saya berharap dapat dibenahi," katanya.

Dia mengemukakan jumlah guru yang berstatus PNS sekitar 34 ribu orang, sedangkan tenaga pengajar yang belum PNS sekitar 8.000 orang.

"Di DKI Jakarta terdapat sekitar 27 ribu sekolah negeri, sedangkan swasta mencapai 7.218 sekolah," ujarnya.

Marbun belum mengetahui berapa jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan di DKI Jakarta. Tahun depan dia akan memetakan jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan.

"Saya baru menjabat di dinas ini. Saat ini saya masih menangani yang kasar-kasar dulu, seperti pemetaan sekolah dan guru, yang halus menyusul," katanya. (*)

Editor: B Kunto Wibisono

Posted in: