Pemerintahan Jokowi-JK harus ubah sistem pertanian komoditas pangan

Pekanbaru (ANTARA News) - Pemerintahan Presiden Jokowi-JK harus mendorong perubahan sistem pertanian Indonesia karena hingga saat ini sistem pertanian masih belum jelas terutaman sektor pengembangan komoditas pangan.

"Pemerintah baru jangan hanya menganjurkan, tetapi mendorong agar perusahaan dan petani menggarap komoditas pangan," kata peneliti tanaman hortikultura Universitas Riau, Prof Aslim Rasyad di Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi komoditas pangan sangat besar namun karena sistem yang salah menyebabkan pertanian Indonesia saat ini cenderung ke perkebunan dan tidak memihak pada komoditas pangan.

"Untuk itu pemerintah baru wajib membuat regulasi yang mengatur komoditas pangan, misalnya perusahaan perkebunan dan petani harus diberikan kewajiban untuk menanam tanaman hortikultura diantara tanaman perkebunan yang mereka budidayakan atau mengalokasikan lahan untuk tanaman pangan," jelasnya.

Sangat penting untuk Indonesia memulai budidaya tanaman pangan secara serius karena jika tidak dilakukan secara ketahanan nasional akan terancam. Persatuan sebuah bangsa dintentukan oleh bagaimana pemerintah mengatur ketahanan pangan nasional. Ia mencontohkan bahwa Uni Soviet hancur karena krisis pangan yang mereka hadapi pada saat itu.

"Ketahanan pangan berpengaruh pada persatuan sebuah bangsa, Uni Soviet hancur karena menjadi negara pengimpor bahan pangan, bahkan hampir seluruh pangan mereka pada saat itu berasal dari negara lain. Ketika negara asal menghentikan ekspor pangan ke Uni Soviet maka terjadi kerusuhan dan terpecah," jelasnya.

Dosen yang mendalami bidang ilmu "Plant Breeding" di Kentucky University, Amerika Serikat ini menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki "Grand Design" untuk keamanan pangan nasional. Pusat pengembangan komoditas harus diwujudkan.

Sementara itu, ia tidak setuju dengan program Masterplan Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dimana prioritas pengembangan pertanian untuk pulau Sumatera adalah perkebunan sawit, karena menurutnya, beberapa wilayah di Pulau Sumatera lebih cocok dijadikan sentra tanaman hortikultura.

"Sumatera menjadi sentra sawit itu tidak tepat, yang perlu dilakukan saat ini adalah mendirikan pusat pengembangan komoditas, itu merupakan grand design yang harus segera dilakukan oleh presiden terpilih," ujarnya.

Selanjutnya peningkatan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan juga harus dilakukan secara bersamaan. Peniliti di Indonesia diharapkan lebih gencar untuk melakukan penelitian guna mendapatkan benih tanaman hortikultura yang berkualitas baik dan menghasilkan daya hasil yang maksimal. (*)

Editor: B Kunto Wibisono

Posted in: