"Karena apapun permasalahan daerah ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri," kata Mendagri di sela-sela upacara HUT ke-66 Satpol PP dan HUT ke-54 Linmas di Palu, Kamis.
Menurut Mendagri, tugas Satpol PP dan Linmas yakni menjaga keamanan, ketahanan dan ketertiban bagi aset-aset pemerintah daerah yang ada di seluruh tingkatan pemerintahan, baik dari desa sampai provinsi.
"Jadi satpol PP, tugasnya tidak hanya di posko, tapi berbaur kepada masyarakat, menenangkan, mendengarkan aspirasi masyarakat, menggerakan dan menggorganisir masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, Satpol PP juga dapat membantu dalam penanganan rawan bencana seperti banjir dan longsor. Karena mereka merupakan aparat gubernur, bupati dan walikota yang dapat ditugaskan dan bekerjasama dengan TNI dan Polri.
"Semua harus waspada terhadap terorisme, radikalisme dan kelompok masyarakat yang mengancam NKRI dan kemajemukan bangsa ini," ujarnya.
Menurut Mendagri, Indonesia merupakan negara besar dari Sabang sampai Merauke, dengan kemajemukan dalam beragama, suku dan golongan dan itu harus dijaga. Sehingga kita harusnya menentukan sikap siapa lawan dan siapa kawan.
Lebih lanjut kata Menteri, Satpol PP harus memahami di suatu propinsi tidak hanya ada gubernur, tetapi ada juga Polri, TNI dengan tiga matranya AU, AL dan AD. Kemudian Kejaksaaan, Pengadilan dan seluruh unsur sampai ketingkatan paling bawah di kelurahan dan desa yang perlu dilakukan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Tjahjo Kumolo menawarkan Polisi Pamong Praja untuk terjun ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, melakukan perlawan terhadap kelompok sipil bersenjata yang dalam kurun delapan tahun terakhir mengacaukan daerah bekas konflik komunal itu.
"Polisi Pamong Praja juga setidaknya membantu (TNI/Polri di Poso), silahkan kalau ada yang berani ikut. Tapi kalau tidak, jaga kecamatan, kita dukung TNI dan Polri untuk laksanakan tugasnya," katanya.
Sambutan Tjahjo Kumolo tersebut langsung dijawab serentak "Siaaap" oleh peserta upacara yang berasal dari seluruh Indonesia itu.
Tjahjo mengatakan TNI dan Polri harus didorong menyelesaikan masalah keamanan di Poso karena sudah mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.
"Kita tidak boleh main-main terhadap gerombolan hampir delapan tahun di Poso. TNI dan Polri harus bergerak cepat," katanya.
Upacara peringatan HUT ke-66 Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang berlangsung di halaman depan kantor gubernur tersebut berlangsung hikmad dan semangat. ***4***
(T.KR-FZI)
(T.KR-FZI/B/F003/F003) 03-03-2016 23:31:48
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 komentar:
Posting Komentar