Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah melalui Badan Pengembangan SDM
Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) mengenalkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kelautan dan
Perikanan (KP) kepada masyarakat di Tanah Air.
"Upaya itu guna meningkatkan kompetensi mereka yang berkecimpung di
sektor kelautan dan perikanan menjelang diberlakukannya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dengan begitu, mereka akan menjadi Sumber Daya
Manusia (SDM) terdidik dan terampil dalam mendukung pembangunan sektor
kelautan dan perikanan," kata Kepala BPSDM KP, Suseno Sukoyono, melalui
siaran pers terkait Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penguatan
Pendidikan Vokasi dalam Menghadapi Globalisasi", di Surabaya, Senin.
Menurut dia, peningkatan kualitas SDM di sektor kelautan dan
perikanan melalui suatu sistem pendidikan yang berkualitas dan
terintegrasi dengan kebutuhan pasar, masyarakat, dan lingkungan pada
saat ini mutlak dilakukan. Langkah itu agar potensi sumber daya kelautan
dan perikanan mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional.
"Sumbangan ini tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat dan
perekonomian nasional pada masa datang. Tapi juga berdampak baik
terhadap perubahan lingkungan yang begitu dinamis," ujarnya.
Dengan demikian, jelas dia, ke depan investasi yang diperlukan
untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya dalam
bentuk modal finansial. Namun, investasi SDM berkualitas yang mampu
mengisi kebutuhan di sektor kelautan dan perikanan.
"Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang andal untuk
semua pelaku pembangunan di sektor kelautan dan perikanan maka
diperlukan pengembangan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan di
lingkungan KKP," katanya.
Penyelenggaraan pendidikan tersebut, tambah dia, menggunakan sistem
pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory yang dilengkapi
sarana dan prasarana modern setara Dunia Usaha dan Dunia Industri
sesungguhnya. Bahkan, memiliki porsi 70 persen praktik dan 30 persen
teori untuk pendidikan menengah.
"Lalu, untuk pendidikan tinggi diterapkan 60 persen praktek dan 40 persen teori," katanya.
Mengenai perekrutan peserta didik, kata dia, mereka terdiri dari 40
persen anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudi daya
dan pengolah ikan, serta petambak garam). Berikutnya, 40 persen
masyarakat umum dan 20 persen mitra kerja sama. Satuan pendidikan itu
meliputi sembilan Sekolah Usaha Perikanan (SUPM) yang masing-masing di
Aceh, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Kupang, Ambon, dan
Sorong.
"Kemudian, tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP)
dengan masing-masing di Sidoarjo, Bitung, dan Sorong. Ada pula STP yang
menyebar di lima kampus yakni Jakarta, Bogor, Serang, Karawang, dan
Wakatobi," katanya.
Para lulusannya, lanjut dia, tidak hanya memperoleh ijazah
melainkan sertifikat keahlian. Seperti Ahli Nautika Kapal Penangkap
Ikan, Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan, Good Aquaculture Practices atau
Cara Budidaya Ikan yang Baik, Basic Safety Training, Manajemen
Pengendali Mutu, Hazard Analysis Critical Control Poin, Sertifikat
Pengolah Ikan, Amdal, dan Sertifikat Penyuluh Perikanan.
"Kami yakin, melalui FGD itu dapat menghasilkan rencana strategis
pengembangan pendidikan vokasi dan pemetaan pengembangan pendidikan
vokasi di lingkungan KKP," katanya.
Selasa, 28 April 2015
Pemerintah siapkan pendidikan SDM kelautan dan perikanan berkualitas
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar