%2B1503291010.jpg)
"Kaitan dengan investasi perkebunan, sesuai dengan kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe yaitu, tanam, petik, olah dan jual di Papua, maka kami berharap bahwa investor perkebunan yang ada di Papua tidak hanya mengeluarkan kelapa sawit dari Papua dalam bentuk CPO (crude Palm Oil) saja, tetapi harus bangun industri hilir di Papua," ujar kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Jhon D. Nahumury di Jayapura, Rabu.
Segala bentuk investasi yang ada di Papua, kata Nahumury, harus di intervensi pemerintah agar memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
"Kalau ada investor baru kita akan wajibkan mereka untuk memproduksi produk turunan CPO di Papua, agar jadi industri," cetusnya.
Khusus di perkebunan, Nahumury menegaskan, investor harus bangun produk turunan dari minyak kelapa sawit seperti minyak goreng, mentega, sabun dan produk olahan lainnya.
"Kalau kita memberikan izin perkebunan kepada investor, kita harapkan bukan hanya CPO saja yang dihasilkan, tapi juga ada produk turunannya," imbuhnya.
Menurutnya, bila ada investor yang terkendala dalam satu hal untuk memproduksi produk olahan CPO, maka mereka bisa berkerja sama dengan investor lainnya yang mempunyai kebutuhan berbeda dan sesuai dengan jenis izin yang diberikan.
"Izin usaha perkebunan itu ada tiga, izin budi daya, izin pengolahan dan izin budidaya sekaligus pengolahan. Nah investor yang kekurangan barang tertentu mereka dapat saling bermitra sehingga mereka bisa bangun produk turunan di Papua, itu yang kita dorong, jangan hanya CPO terus yang dikirim keluar," tuturnya.
Bila bisa diwujudkan, hal ini dikatakannya akan membawa dampak langsung yang siginifikan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah sendiri.
"Harus ada industri di Papua sehingga ada serapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan petani dan juga ada pemasukan PAD bagi daerah dan juga negara," ucapnya.
Pemerintah, terang Nahumury, juga tidak menutup mata dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang dperlukan oleh investor. Karenanya telah ada upaya untuk mengatasi hal tersebut.
"Karenanya dukungan sarana dan prasarana kita dorong, bekerjasama dengan instansi terkait, termasuk juga bagaimana harus ada pelabuhan ekspor di Papua," imbuhnya.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar