Pringsewu, Lampung (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia
(Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengingatkan elite politik seharusnya
lebih mementingkan mengurus tatanan perekonomian masyarakat di negeri
ini agar dapat bangkit dari keterpurukan.
"Elite politik tidak usahlah saling tuding pada persoalan yang belum
tentu kebenarannya, lebih baik mengurusi keterpurukan perekonomian
masyarakat sekarang ini," katanya menanggapi persoalan pencatutan nama
Presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto di Pringsewu, Lampung, Rabu
(16/12).
Menurut Hary Tanoe, yang lebih penting saat ini adalah menyikapi
bagaimana keberlangsungan perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan
PT Freeport Indonesia tersebut.
"Kalau memang sarat dengan adanya upaya tindak pidana korupsi,
tinggal putuskan saja agar tidak lagi diperpanjang kontraknya," katanya.
Kondisi perekonomian Indonesia, kata Hary Tanoe, makin terpuruk
dengan berbagai persoalan yang masih terus terjadi seperti halnya impor
produksi pangan yang tinggi serta penurunan ekspor.
"Saya berharap elite-elite dapat melihat secara saksama sehingga apa
yang diputuskan itu tidak dengan nilai politis agar tak berdampak buruk
bagi masyarakat," katanya.
Ia juga menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih
terpaku dalam tindak pidana korupsi pejabat atau mereka yang memiliki
nama besar.
"Penindakannya belum pada berapa nilainya, padahal nilai harus yang menjadi prioritas utama," ujarnya pula.
Apalagi, lanjut dia, persoalan demi persoalan negeri ini masih terus terjadi serta menunggu penyelesaian secara bijak.
"Faktor nilai ini akan sangat berguna bagi perkembangan Indonesia
karena besarnya nilai korupsi yang terungkap dapat mengembalikan
anggaran ke kas negara," ujarnya.
Terkait dengan kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),
Hary Tanoe menilai masyarakat Indonesia masih belum siap menghadapi
perubahan tersebut.
"Saya lihat berbagai penurunan di sektor produksi, khususnya di sisi
ekspor turun hingga Rp2,5 triliun, ini menjadi pukulan yang sangat
memengaruhi kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Penurunan di sektor produksi, katanya lagi, akan berdampak pada
penurunan jumlah pegawai atau akan terjadi pemutusan hubungan kerja
(PHK) di berbagai perusahaan.
"Penopang perekonomian negeri ini sedang terpuruk sehingga perlu
upaya serius dalam mengahadapi persoalan bangsa tanpa dipolitisasi
penyelesaiannya," katanya.
Ke depan, pihaknya akan terus memberikan pemahaman dengan berbagai
program yang menyentuh masyarakat sebagai penunjang peningkatan "skill"
atau pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi perubahan ekonomi
negeri ini.
Kamis, 17 Desember 2015
Perindo : elite politik seharusnya urus ekonomi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar