Jayapura (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo
Kumolo mengatakan, naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
(Perppu) Pilkada serentak yang akan digelar pada 2015 masih dibahas di
DPR.
"Perppu itu masih di DPR, kami siap jika dilaksanakan Pilkada serentak pada 2015, Secara infrastruktur hampir 90 persen daerah itu siap anggarannya," Mendagri Tjahyo Kumolo saat berada di Kota Jayapura, Papua, Minggu.
Hanya saja, kata Kumolo,, ada penambahan dari 204 kabupaten/kota dan provinsi yang direncanakan Pilkada serentak pada 2015, kemungkinan mencapai 300 daerah.
"Ada penambahan daerah lagi, tapi semua kan tergantung dari Perppu yang akan di bahas pada tahun depan," katanya.
"Kalau KPU siap, Kemdagri akan back up, siap. Permasalahannya kan bukan di KPU dan Kemdagri? Yang ada, menunggu Perppu yang akan dibahas hingga tahun depan oleh DPR," lanjutnya.
Mendagri menyatakan optimis jika DPR akan menyetujui Perpu tersebut.
"Saya yakin DPR tidak akan mempermalukan Pak SBY, tapi kesiapan KPU dengan penambahan 100 daerah, siap atau tidak, pasti jalan. Karena kalau urusan Plt gubernur, Plt wali kota dan Plt bupati kita siap, anggarannya juga siap," katanya.
Mendagri menambahkan jika Perpu sudah disetujui dan disahkan, sudah pasti hal itu akan berjalan.
"Hanya problem di Perppu yang belum diputuskan, mungkin ada perbaikan Perppu. KPU juga minta waktu supaya bisa berjalan baik nantinya, kan ada penambahan daerah yang akan Pilkada serentak," tambahnya.
"Perppu itu masih di DPR, kami siap jika dilaksanakan Pilkada serentak pada 2015, Secara infrastruktur hampir 90 persen daerah itu siap anggarannya," Mendagri Tjahyo Kumolo saat berada di Kota Jayapura, Papua, Minggu.
Hanya saja, kata Kumolo,, ada penambahan dari 204 kabupaten/kota dan provinsi yang direncanakan Pilkada serentak pada 2015, kemungkinan mencapai 300 daerah.
"Ada penambahan daerah lagi, tapi semua kan tergantung dari Perppu yang akan di bahas pada tahun depan," katanya.
"Kalau KPU siap, Kemdagri akan back up, siap. Permasalahannya kan bukan di KPU dan Kemdagri? Yang ada, menunggu Perppu yang akan dibahas hingga tahun depan oleh DPR," lanjutnya.
Mendagri menyatakan optimis jika DPR akan menyetujui Perpu tersebut.
"Saya yakin DPR tidak akan mempermalukan Pak SBY, tapi kesiapan KPU dengan penambahan 100 daerah, siap atau tidak, pasti jalan. Karena kalau urusan Plt gubernur, Plt wali kota dan Plt bupati kita siap, anggarannya juga siap," katanya.
Mendagri menambahkan jika Perpu sudah disetujui dan disahkan, sudah pasti hal itu akan berjalan.
"Hanya problem di Perppu yang belum diputuskan, mungkin ada perbaikan Perppu. KPU juga minta waktu supaya bisa berjalan baik nantinya, kan ada penambahan daerah yang akan Pilkada serentak," tambahnya.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014
0 komentar:
Posting Komentar