Menteri PPN: program Maluku Lumbung Ikan Nasional masuk RPJMN

Ambon (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) merangkap Kepala Bappenas Andrinov Chaniago menegaskan, program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Program Maluku sebagai lumbung ikan nasional telah dimasukkan dalam RPJM Nasional 2015-2019. Program ini akan menjadikan Maluku sebagai pusat pengembangan sektor perikanan terkemuka di Indonesia," kata Menteri Andrinof saat membuka Musrenbang regional wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Ambon, Senin.

Pemerintah pusat, tandasnya mendukung sepenuhnya program LIN di mana sasarannya menjadikan Maluku sebagai produsen makanan laut terkemuka di tanah air.

Melalui LIN juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku yang umumnya berprofesi sebagai nelayan dan selama ini hidupnya masih berada di bawah garis kemiskinan, di samping tersedianya sarana produksi hulu hingga hilir di sektor perikanan dan kelautan.

Selain itu percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim, baik melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan serta pengembangan industri pertambangan terutama nikel dan tembaga.

Sedangkan menyangkut target pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per wilayah selama lima tahun mendatang, khusus untuk Maluku - Papua ditargetkan meningkat dari 2,2 persen menjadi 2,9 persen pada 2019.

Pemerintah Pusat juga menitik beratkan sasaran utama pembangunan di Maluku yakni dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, diantaranya satu kawasan industri, lima kawasan ekonomi khusus (KEK), dua kawasan ekonomi terpadu (KET) serta pengembangan kawasan potensial lainnya.

"Kami menargetkan pengentasan kemiskinan pada 10 kabupaten tertinggal di provinsi Maluku melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal, menurunkan penduduk miskin khusus di daerah tertinggal serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) kawasan tertinggal," kata Menteri Andrinof.

Pemerintah pusat juga merencanakan mengembangkan dua kota baru serba lengkap dan terpadu dikawasan perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, serta perwujudan optimalisasi peran dua kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam bentuk pusat kegiatan nasional (PKN).

"Khusus PKN sekaligus dijadikan sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan Negara di wilayah Maluku," ujarnya.

Sehubungan dengan itu, Menteri Andrinof berharap kesiapan pemerintah daerah Maluku untuk bekerja cepat bersama pemerintah pusat dalam merealisasikan berbagai program yang telah disepakati hingga lima tahun mendatang, demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Posted in: