Tanjung Selor (ANTARA News) - Penjabat Gubernur Kalimantan Utara,
Irianto Lambrie mengatakan Presiden Joko Widodo telah meminta kepada
Kepala Bappenas Andrinof Chaniago bersama Pemprov Kaltara untuk
memaparkan secara terperinci rencana kegiatan pembangunan di Kalimantan
Utara.
"Beliau langsung meminta Pak Andrinof dan kepada saya minggu depan
secepatnya untuk bertemu memaparkan lebih 12 rencana pembangunan di
Kaltara ini," kata Irianto, melalui siaran pers tertulis Humas Prov
Kaltara di Tanjung Selor, Selasa.
Instruksi tersebut diberikan Presiden Jokowi saat menghadiri Musyawarah
Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Regional Kalimantan di Gedung Serba
Guna Kantor Walikota Tarakan, Senin lalu.
Khusus di Nunukan, Presiden Jokowi telah memerintahkan jalinan kerjasama
antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelindo untuk perbaikan dan
pengembangan Pelabuhan Tunon Taka.
Dimana Pelabuhan Tunon Taka ini, digunakan untuk perdagangan lintas
batas dengan Tawau, Malaysia serta dengan pulau-pulau lain di Indonesia
seperti Sulawesi dan Jawa, ditunjang oleh letaknya yang strategis dan
dapat disandari oleh kapal-kapal besar.
Keberadaan pelabuhan ini juga digunakan ribuan calon Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang setiap bulannya transit untuk pengurusan dokumen
kerja.
"Sementara untuk Pelabuhan Laut Liem Hia Djung, Nunukan, penanganannya
dibebankan kepada APBD Provinsi Kaltara dibantu anggaran Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP)," kata Irianto.
Di Pulau Sebatik, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajaran menteri
terkait untuk menangani perbaikan jembatan dan Pos TNI Angkatan Laut.
"Kemudian, Presiden Jokowi juga menekankan pembangunan dermaga yang telah dibangun oleh Kementerian Perhubungan," tegasnya.
"Dermaga ini belum diresmikan. Saya komunikasi dengan beliau (Presiden)
agar dituntaskan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai akses
menyeberang ke Tawau, Malaysia. Beliau tidak menjanjikan, tetapi kita
optimistis pasti sudah menjadi referensi dan tentu akan dibahas dalam
rapat kabinet," jelas Irianto.
Diharapkan usulan-usulan tersebut mampu menjadi komitmen Pemerintah
Pusat untuk bersama-sama Pemerintah Daerah membangun Provinsi Kalimantan
Utara.
Rabu, 17 Desember 2014
Presiden Jokowi minta Bappenas dan Gubernur paparkan pembangunan Kaltara
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2014
0 komentar:
Posting Komentar