%2B14032519.jpg)
Menurut Kapolres AKBP Nanang Chadarusman, penjagaan oleh polisi di kantor Bulog Sub Divre XII Madura itu dilakukan, sebagai antisipasi, mengingat, terdengar kabar, akan ada upaya dari sekelompok massa untuk mendatangi kantor Bulog di malam hari, menyusul kasus hilangnya beras senilai Rp1,8 miliar, jatah rakyat miskin yang dikelola perum itu.
"Jadi penjagaan yang kami lakukan sebagai upaya antisipasi saja, karena mencegah tetap lebih baik. Jadi, kami mengantisipasi yang terjelek," kata Kapolres Nanang kepada Antara di Pamekasan, Senin malam.
Kabar akan keberadaan sekelompok massa yang berencana mendatangi kantor Bulog di malam ini santer di kalangan masyarakat Pamekasan, setelah pimpinan Bulog menolak menemui pengunjuk rasa pada, Senin (8/12) pagi, yang meminta agar pimpinan Bulog bertanggung jawab atas hilangnya beras jatah rakyat miskin di gudang Bulog senilai Rp1,8 miliar.
"Makanya, kami siagakan personel disana, sebagai upaya antisipasi," terang Kapolres.
Sejak terungkapnya fakta bahwa beras untuk bantuan raskin di gudang Bulog Sub Divre XII Madura hilang, aksi protes dari sejumlah masyarakat di Pamekasan terus berlangsung. Baik dari kalangan LSM, organisasi masyarakat, maupun organisasi mahasiswa.
Hampir setiap hari selalu ada aksi protes dari kelompok masyarakat, meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kasus penggelapan raskin itu diproses hukum.
Forum Kajian Kebijakan Publik Pamekasan juga mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, mengusut penggelapan kasus bantuan beras bagi warga miskin (raskin) sebanyak 1.504,07 ton atau senilai Rp1,8 miliar oleh oknum Bulog Madura.
Direktur FKKP Pamekasan Muid Syarani sebelumnya mengatakan, kasus penggelapan bantuan beras bagi warga miskin ini harus diusut tuntas, karena merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, karena korbannya adalah rakyat miskin.
"Kami minta Kejari bertindak cepat mengusut kasus ini, karena apabila dibiarkan, maka akan semakin merajalela, dan dianggap hal yang biasa, meskipun korbannya rakyat miskin," kata Muid Syarani.
Penggelapan beras di gudang Bulog Madura ini terungkap berdasarkan hasil audit internal Bulog Jatim pada beberapa gudang penyimpanan raskin di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
Dalam audit internal itu ditemukan terdapat selisih laporan berkas administrasi dengan stok beras yang tersimpan di gudang hingga sebanyak 1.504,07 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar.
Pihak Bulog Sub-Divre XII Madura, serta kepala gudang Bulog Pamekasan tidak bisa menjelaskan, terkait selisih data itu, sehingga Kepala Bulog Sub-Divre XII Madura, dan Wakilnya akhirnya dipecat oleh Bulog Pusat atas usulan Bulog Jatim.
Muid Syarani menyatakan, hilangnya beras sebanyak 1.500 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar itu merupakan bukti bahwa banyak oknum pegawai Bulog yang mengambil keuntungan memperkaya diri dengan mengambil hak orang lain.
"Yang sangat miris bagi kami, karena ini adalah hak masyarakat miskin yang seharusnya dibantu, akan tetapi justru jatah mereka digelapkan dan nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai miliaran rupiah," ucap Muid.
Kerugian negara yang mencapai Rp1,8 miliar akibat penghilangan beras di gudang Bulog ini, menurut Muid Syarani belum termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara.
Sebab berdasarkan kajian forum ini, setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram.
Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 tahun, termasuk bantuan raskin ke-13.
Waka Bulog Sub-Divre XII Madura RR Suwardani sebelumnya mengakui, beras di gudang Bulog Sub-Divre XII Madura memang dinyatakan hilang, dan oleh karenanya Kepala dan Wakil Kepala Bulog Sub-Divre XII Madura sebelumnya dipecat.
"Saya dan Pak Kepala memang ditugaskan untuk menyediliki hilangnya beras Bulog di Madura ini," kata Suwardani, menjelaskan.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2014
0 komentar:
Posting Komentar