Jakarta (ANTARA News) - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny
JA menilai keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang menolak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pilkada Langsung
akan menyulut hancurnya Koalisi Merah Putih di parlemen.
"Keputusan Munas IX Golkar di Bali menolak Perppu yang dikeluarkan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatannya akan
membuka pintu kehancuran bagi KMP," kata katanya dalam twitter
DennyJA_World di Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan ada enam alasan mengapa keputusan Golkar dapat menjadi pintu kehancuran bagi keutuhan KMP di parlemen.
Alasan pertama, kata Denny, walaupun publik tahu terkadang politik itu "kotor", tapi publik tidak suka dengan pengkhianatan atas kesepakatan politik.
Menurut dia, publik tahu bahwa ada kesepakatan politik antara SBY
dengan para ketua umum partai pengusung KMP termasuk Partai Golkar untuk
mendukung Perppu Pilkada Langsung. Kesepakatan itu tertulis di atas
materai.
"SBY sendiri yang menyatakan kesepakatan yang ditandatangani di
atas materai. Karena kesepakatan itu Demokrat bergabung dengan KMP. Dan
publik percaya," papar Denny.
Namun, belum sampai empat bulan kesepakatan itu dibuat, kesepakatan
telah dilanggar. Keputusan Golkar yang menolak Perppu Pilkada Langsung
telah membentuk opini di publik bahwa Golkar telah mengkhianati
kesepakatan dengan SBY (Partai Demokrat).
"Bagaimana publik bisa mempercayai pemimpin yang mudah berkhianat.
Jika janji dengan sekutu politik yang ditandatangani di atas materai
bisa dikhianati, apalagi janjinya pada rakyat yang lebih abstrak," ujar
dia.
Denny mengingatkan, seluruh pesona KMP akan luruh karena moral pengkhianatan mewarnai koalisi ini.
Alasan kedua, ujar Denny, Golkar selaku pemimpin KMP yang mendukung
Pilkada melalui DPRD telah melawan hak politik rakyat memilih
pemimpinnya sendiri.
"Sudah 10 tahun rakyat merasakan memilih pemimpinnya sendiri lewat
Pilkada. Kini hak itu dipersepsikan akan dirampas oleh partai-partai
dalam KMP," terang dia.
Alasan ketiga, kata Denny, SBY dan partainya (Demokrat) tak ingin
tinggal diam dengan tindakan penolakan Golkar ini sebab SBY sejatinya
sangat dipermalukan oleh ulah Golkar versi Munas Bali.
"Karena Perppu Pilkada Langsung adalah legacy SBY. Itu adalah
respon SBY atas blunder Demokrat karena walk out Demokrat ketika voting
di DPR membuat disetujui Pilkada melalui DPRD dan berujung dengan
pengecaman terhadap SBY yang dianggap "Bapak Pilkada Tak Langsung","
ujar dia.
Sementara Perppu adalah sarana yang menyelamatkan muka SBY dengan
catatan Perppu itu harus tuntas menjadi Undang-Undang. Karena
pertimbangan itulah SBY dinilainya bakal menempuh segala cara agar
reputasinya tidak buruk, termasuk kesepakatan dengan KMP sejauh Perppu
akan didukung.
SBY sendiri, kata Denny, telah membeberkan kesepakatan yang rahasia
itu kepada publik lewat akun twitternya untuk dikutip media secara
luas.
Menurut dia, itu menunjukkan begitu bangganya SBY dengan kesepakatan itu.
"Namun kabar Munas Golkar menolak Pilkada Langsung telah
mengusiknya. Kini SBY seolah dipermalukan begitu saja oleh pemimpin KMP,
seolah habis manis sepah dibuang. SBY seolah tak dianggap penting
lagi," nilai Denny.
Denny menilai, ini adalah blunder paling fatal bak memakan bangkai
kawan seperjuangan. Padahal, kata Denny, SBY masih cukup "powerful" dan
dicintai rakyat untuk ikut bereaksi.
Alasan keempat, kemungkinan PAN di bawah kepemimpinan Hatta Rajasa
yang tak akan meninggalkan SBY, lantaran Hatta merupakan orang yang
berhasil membawa SBY ke KMP.
Denny menganalisa, jika Hatta membawa PAN dan Demokrat mendukung
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk isu Pilkada Langsung, atau isu
lainnya, posisi KMP bisa berbalik minoritas di parlemen.
Perlawanan Hatta dan SBY (Demokrat) atas KMP sangat kuat karena
mereka menentukan apakah KMP akan mayoritas atau minoritas di parlemen.
"Jika KMP menjadi minoritas di parlemen, tak ada lagi gigi KMP yang
membuatnya ditoleh oleh rakyat ataupun pemerintah," papar Denny.
Alasan kelima, kata Denny, pemerintahan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) juga tidak akan diam, karena jika Perppu Pilkada Langsung
ditolak maka semua proses Pilkada 2015 akan rusak.
"Akan terjadi kekacauan tata negara karena terjadi kevakuman hukum.
Perppu ditolak, sementara UU lama sudah dibatalkan," tuturnya.
Terlebih, lanjut dia, sudah lebih dari 200 kepala daerah pada 2015
akan selesai masa jabatannya, tapi Pilkada tak bisa dilakukan karena ada
kevakuman hukum. Posisi ini dipandang akan menyulitkan Jokowi.
Denny menuturkan, sebenarnya untuk kepentingan rakyat banyak,
pemerintah bisa saja menempuh jalan pintas yaitu dengan melemahkan KMP
secara politik dan hukum.
Alasan terakhir, nilai Denny, ada banyak figur di tubuh partai
beringin seperti Agung Laksono dan kawan-kawan yang siap mengambil alih
Golkar di Munas versi mereka Januari mendatang.
"Awalnya publik memandang sebelah mata kubu Agung. Namun karena
Golkar di Bali ingin mengembalikan Pilkada melalui DPRD, semua berubah.
Apalagi kubu Agung menjanjikan Golkar di bawah kepemimpinannya akan
mendukung Pilkada Langsung dan membuat pemerintahan Jokowi mayoritas di
parlemen," ujarnya.
Denny berpendapat jika Munas Golkar yang digelar kubu Agung pada
Januari dihadiri mayoritas perwakilan DPD, pemerintah dan publik bisa
berbalik mendukung kubu Agung.
Oleh karena itu, Denny menilai keputusan Golkar melalui Munas Bali
yang ingin mengembalikan Pilkada Langsung kepada DPRD justru akan
menghancurkan KMP sendiri.
Dia menyarankan KMP menarik kembali dukungannya atas Pilkada melalui DPRD dan mendukung Pilkada Langsung.
"KMP harus segera menyatakan sikap soal Pilkada melalui DPRD. Masih
ada kesempatan untuk menolak. Sayang sekali jika KMP yang potensial
menjadi oposisi yang penting untuk demokrasi, menjadi hancur karena
blunder satu isu ini," ujar dia.
Sebelumnya Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam Munas IX Bali
menginstruksikan kader beringin agar menolak Perppu Pilkada yang
dikeluarkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jumat, 12 Desember 2014
Denny JA : penolakan Golkar atas Perppu hancurkan KMP
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014
0 komentar:
Posting Komentar