Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah terus mengintensifkan pemadaman titik
api yang berada di sejumlah wilayah baik dengan personil militer dan
kepolisian serta komponen lainnya dengan menggunakan berbagai peralatan.
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers usai
mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di
Kantor Presiden Jakarta, Selasa malam mengatakan kondisi di lapangan
berdasarkan pemantauan memang masih memerlukan penanganan serius.
"Saya bersama, Pak Willem tadi kami melihat ke Ogan Kemiring Ilir ke
Sumatera Selatan bersama Kapolri, Panglima TNI dan Ibu Siti, kita
lihat mengenai perkembangan di daerah," kata Luhut.
Menko Polhukam menambahkan,"kekeringan masih cukup parah dan kita
naik helikopter dan melihat tingkat kebakaran masih cukup parah di
beberapa titik kami melihat langkah langkah yang dilakukan harus lebih
masif."
Dipaparkannya, saat ini diperlukan tambahan 15 pesawat dan juga dari
pengalaman BNPB dalam menangani kebakaran hutan dan asap yang pernah
terjadi sebelumnya, bagaimana upaya yang tepat dan maksimal untuk
memadamkan kebakaran.
Sementara itu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya
mengatakan titik api masih cukup banyak dan upaya pemadaman akan terus
dilakukan berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga pemangku
kepentingan.
Sebelumnya, Pemerintah akan membagi tanggung jawab mencegah dan
mengatasi kebakaran hutan dengan pemerintah daerah dan perusahaan yang
memiliki hak pengusahaan hutan (HPH).
"Memang nantinya tidak dikerjakan oleh pemerintah pusat sendiri.
Tapi pemerintah provinsi, kabupaten juga akan kita berikan beban yang
sama dan kemudian juga perusahaan," kata Presiden Joko Widodo dalam
wawancara khusus dengan Antara bersama-sama dengan RRI dan TVRI di
Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).
Kepala Negara mengatakan permasalahan kebakaran hutan dan juga
asap sudah berlangsung selama 18 tahun terakhir sehingga harus segera
diatasi sekaligus disiapkan pencegahannya agar tidak terus-menerus
terjadi di masa mendatang.
"Korporasi juga harus bertanggung jawab dan mereka juga harus
memiliki sarana dan prasarana untuk menghadapi kebakaran hutan, tidak
bisa 18 tahun kita terbakar dan memiliki masalah yang sama," kata
Presiden.
Penanganan asap dan kebakaran hutan yang terjadi tahun ini,
Presiden mengatakan selain pemadaman api dengan mengerahkan 19.000
personil TNI dan Polri serta komponen lainnya, juga dilakukan
pembangunan kanal-kanal pengendali kebakaran khususnya untuk lahan
gambut.
"Solusi yang dikerjakan adalah membangun kanal bersekat.Blocking
kanal, tapi ini kan perlu waktu, sekali lagi ini bukan hanya 100
hektare, 1000 hektare atau 10.000 hektare, ini menyangkut 1,7 juta
hektare yang ada, ini bukan sesuatu yang mudah, kita sudah kerahkan TNI
polri, sekarang ini sudah 11.000 ditambah 8.000, ada 19.000 tapi sekali
lagi ini butuh waktu karena membuat kanal bersekat itu memerlukan waktu
dan tenaga," paparnya.
Meski demikian, Presiden menggarisbawahi kembali peran
pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar wilayah yang terbakar,
agar bersama-sama pemerintah pusat melakukan langkah pencegahan agar
tahun depan hal tersebut tidak terulang.
"Sehari-hari yang mengerti sekitarnya pemerintahan daerah,
sebetulnya kalau dari awal ditangani akan berbeda, juga masyarakat saya
kira punya peran yang besar. Juga pemerintah kabupaten, provinsi,
masyarakat di sekitar itu. Karena saat awal-awal api itu muncul
sebenarnya mereka yang lebih tahu. Tapi kalau sudah membesar seperti ini
yang butuh kerja sama," kata Presiden.
Namun demikian, Kepala Negara berkeyakinan semua langkah yang
dilakukan untuk memadamkan api dan menghilangkan asap akibat kebakaran
hutan dapat berhasil, sepanjang semua pihak bekerja bersama-sama.
Rabu, 21 Oktober 2015
Pemerintah terus intensifkan pemadaman titik api
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
0 komentar:
Posting Komentar