Samarinda
(ANTARA News) - Pengamat Hukum dan Politik Universitas Mulawarman
Samarinda, Kalimantan Timur Herdiansyah Hamzah SH. LL.M, memberi
apresiasi terhadap mekanisme penjaringan menteri kabinet dari pasangan
calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla
(Jokowi-JK).
"Mekanisme
penjaringan kabinet oleh pasangan Jokowi-Jk merupakan tradisi yang baru
di alam demokrasi Indonesia, sebab selama tujuh periode pemerintahan,
penjaringan dengan cara melibatkan publik baru kali ini terjadi. Jadi,
saya mengapresiasi mekanisme penjaringan menteri kabinet ala Jokowi ini
sebab dapat mengakomidir seluruh komponen masyarakat," ungkap
Herdiansyah Hamzah, kepada Antara di Samarinda, selasa malam.
Namun,
yang harus tetap diwaspadai kata dosen Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman itu adalah, masuknya orang-orang yang tidak berkompeten dalam
kabinet Jokowi-JK.
"Ini
yang harus kita kawal sebab jangan sampai ada orang-orang yang selama
ini mengaku ikut memperjuangkan Jokowi-JK hingga terpilih menjadi
presiden masuk ke lingkungan kabinet, padalah tidak memiliki kapasitas
dan kemampuan. Namun, proses penjaringan dengan melibatkan masyarakat
itu harus tetap dikontrol sebab jangan sampai hanya sebagai formalitas
saja, tetapi yang masuk ke jajarangan kabinet hanya orang-orang dekat
Jokowi," kata Herdiansyah Hamzah.
Namun,
proses penjaringan menteri kabinet ala Jokowi itu menurut alumnus
Fakultas Pasca-Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada itu
masih lemah dalam proses prasyarat.
Sehingga
menurut dia, prasyarat penjaringan itu tetap harus di perketat agar
kualitas kabinet yang nantinya mendampingi Jokowi-JK, sesuai harapan
masyarakat.
"Jokowi
juga jangan sampai alergi dikritik dan tetap harus mempertahankan
tradisinya mendengarkan setiap masukan dan aspirasi masyarakat. Dia
(Jokowi-JK) jangan sampai melupakan janjinya saat berkampanye sehingga
seluruh proses penjaringan hingga selama masa pemerintahannya tetap
harus diawasi dan dikontrol," ujarnya.
Ia
juga berharap Jokowi berani memangkas generasi lama dan memberi ruang
generasi yang selama ini tidak mendapatkan ruang pada rezim sebelumnya.
"Bukan
berarti di kabinet Jokowi nanti harus orang-orang yang muda tetapi
banyak tokoh yang memiliki kualitas tetapi selama ini tidak mendapatkan
tempat di pemerintahan sebelumnya. Jadi, pemerintah Jokowi-JK harus
diisi oleh wajah baru dan bukan muka lama apalagi bagian dari rezim
sebelumnya," ungkapnya. (*)
Editor: B Kunto Wibisono
0 komentar:
Posting Komentar