Upaya mencegah ISIS di bumi "Serambi Mekkah"

Banda Aceh (ANTARA News) - Pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia sudah sepakat mengaris bawahi paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam, menolaknya dan menyerukan umat Muslim agar tidak terprovokasi.

Unsur Pemda, Polri, TNI bersama ulama di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, bergegas mencari jejak ISIS, berharap gerakan ini belum ada untuk menjawab keresahan masyarakat di Bumi "Teuku Umar".

Semenjak merebaknya pemberitaan mengenai ISIS, kalangan ulama dayah (pesantren) di Aceh mulai was-was dalam berdakwah apalagi daerah ini terdapat berbagai aliran Islam yang tidak dapat disatukan pemahamannya.

Dari perbedaan cara beribadat hingga corak pakaian kini menjadi momok menakutkan, kalangan ulama meminta penyelidikan dan penjelasan secara detil seperti apa ISIS dan apa kaitanya dengan umat Islam.

Pimpinan dayah di Kecamatan Kawai XVI, Aceh Barat M Nasir menyampaikan kekhawatiran itu ketika melihat ada komunitas berjumlah 7.000-an orang berpakaian serba hitam layaknya busana ISIS seperti yang disaksikan melalui media massa akhir-akhir ini.

"Apa maksud mereka yang berpakaian hitam, ISIS juga pakaiannya hitam, itu masalahnya. Jadi sekarang masyarakat kalau melihat ada orang-orang yang berpakaian serba hitam itu ISIS, ini harus segera diselidiki," katanya dalam forum diskusi bersama muspida, TNI serta ulama di Mapolres Aceh Barat.

Kapolres Aceh Barat AKBP Faisal Rifai menyebutkan, yang disangkakan masyarakat itu belum ada pembenarannya, komunitas yang disampaikan pemuka agama itu sudah dalam pengawasan dan sebelumnya juga sudah pernah dibahas tentang paham dan keberadaan mereka.

Menyangkut izin mereka berada di kawasan Kecamatan Bubon, belum mendapat izin dari pemerintah daerah secara legal untuk melakukan berbagai kegiatan keagamaan, namun sejauh ini tidak terlihat adanya kegiatan yang mengarah pada pelangaran.

Namun Kapolres Faisal Rifai juga mengingatkan bawah seorang DPO teroris dan pernah latihan di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, yakni M Bahromsyah alias Abu Muhammad Al-Indonesia, adalah juga pengikut Abu Bakar Basyir yang sudah dibaiah bergabung dengan kelompok ISIS.

Semua pihak tentunya tidak mengharapkan embrio ISIS berkembang, karena selain itu ada beberapa gerakan kelompok yang dipantau aparat di wilayah hukum Polda Aceh seperti Les MoU atau Tim Relawan Aceh (TRA) yang kini disebut-sebut Tentara Rakyat Aceh, mereka terindikasi bekerja mengumpulkan pajak ilegal dari perusahaan.

"Ini tetap kita pantau karena selain itu ada juga indikasi ganguan keamanan yang membutuhkan kerja sama masyarakat agar melaporkan kegiatan organisasi yang baru muncul seperti TRA, mereka tidak terdaftar di Aceh Barat," sebutnya.

Peluang Berkembang

Peluang berkembangnya ISIS di Aceh sangat memungkinkan, karena di Aceh penduduknya mayoritas muslim sangat fanatik agama, terlebih lagi provinsi ujung barat Indonesia itu baru didera konflik bersenjata.

Pernyataan Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Aceh Barat Dr Syamsuar Basyariah di media massa sempat dibahas dalam diskusi tersebut dan menurut pihak kepolisian masyarakat di Aceh harus merespon positif serta tidak terprovokasi apalagi bergabung dengan kelompok ISIS.

Menurut pandangan ICMI, gerakan kelompok ISIS memiliki karakteristik keras dalam mengembangkan agama dan ideologi mereka. Ini bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya.

"Peluang berkembang di Aceh sangat memungkinkan karena kita baru konflik, makanya kita imbau masyarakat jangan terpengaruh dengan ISIS atau ajaran baru muncul, harus waspada dan dipelajari," katanya.

Apabila kelompok Negara Islam Irak dan Suriah berkembang di Indonesia dan Aceh khususnya, bangsa ini sudah kembali kepada masa Islam klasik, dimana banyak bermunculan aliran bertentangan dengan Islam karena perjuangan mereka mengedepankan kekerasan.

Syamsuar Basyariah yang juga Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tgk Dirundeng itu menjelaskan, umat Islam di Aceh harus waspada karena bisa jadi ada susupan atau diperalat orang-orang luar, sehingga mereka terpelihara untuk mengembangkan kelompok itu.

"Kalau ada indikasi ISIS kita berharap masyarakat Aceh langsung menanyakan kepada ulama atau kyai bagaimana paham sebenarnya, jangan sampai terpengaruh dan masuk, itu bahaya," tegasnya.

Pemahaman kelompok ISIS ini tidak hanya memecah belah umat Islam, tapi juga dapat meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan strategi mengadu domba dan memfitnah apapun yang dilaksanakan pemerintah tidak benar.

Ancaman tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena negara Indonesia mengadopsi ke-Islaman, jadi ideologi tentang ajaran agama tersebut disusupi untuk merusak pemahaman masyarakat sejatinya percaya dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di saat negara ini aman dan damai sudah tidak tepat memperjuangkan agama Islam dengan kekerasan dan senjata, akan tetapi perjuangan haruslah dengan ilmu sehingga terasa nilai-nilai kedamaian dan kesatuan di sana.

Komunitas Intelijen Negara yang diinisialkan namanya SRG menuturkan, munculnya gerakan ini merupakan teori konspirasi intelijen Amerika Serikat yang bertujuan membangkitkan emosional muslim untuk berjuang bersama ke Gaza, Palestina.

Tokoh agama unsur pimpinan Pompes Serambi Mekah ustd Haramen Nuriqmar menyarankan pemerintah daerah untuk mengawasi dan memberikan perhatian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih baik.

Umat terjebak dan mau melakukan perbuatan menentang ajaran Islam dan UUD Negara salah satunya faktor kesenjangan sosial dan ekonomi, kalangan demikian sering menjadi sasaran terorisme.

"Saran saya kepada pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat terutama dalam peningkatan kesejahteraan, karena kesenjangan sosial dan faktor ekonomi dapat menjuruskan kepada hal-hal di luar dugaan," kata Tgk Haramen.

Menjawab itu Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah berkomitmen akan terus berupaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun unsur pemda terlebih awal akan mengeluarkan edaran seruan menolak ISIS di bumi Teuku Umar atau Aceh, besar harapan kepada alim ulama untuk mendukung kebijakan ini.

Selama ini pengawasan menyangkut pengrekrutan tenaga kerja dan penyaluran program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sudah mulai diperketat karena jauh sebelum itu banyak perusahaan mengabaikan kewajibannya.

"Ya kalau beberapa tahun terakhir memang banyak hal yang tidak sesuai, perusahaan menyampaikan kepada kita sudah menyalurkan CSR ke sinilah, ke situlah saat dicek ternyata tidak ada, sekarang tidak bisa lagi, semua yang mereka lakukan sudah dalam program pemda," imbuh Alaidinsyah.

Dari berbagai sumber terungkap belum ada ditemukan komunitas ISIS di wilayah Aceh Barat, meski demikian seluruh pihak tetap mewasdapai kemungkinan berkembangnya hingga ke bumi Serambi Mekkah sebagaimana yang terjadi di delapan tempat di Indonesia. (H011/Z002)

Editor: B Kunto Wibisono

Posted in: